foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Presiden Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern Disahkan pada tanggal 27 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 14

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 27 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007
tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2008 Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007
tentang pengesahan convention for the conservation of southern bluefin tuna (konvensi tentang konservasi tuna sirip biru selatan) Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007
tentang tunjangan tenaga kependidikan Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2007
tentang honorarium bagi anggota dewan pengarah lembaga ketahanan nasional republik indonesia Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007
tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2008 Disahkan pada tanggal 30 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007
tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram Disahkan pada tanggal 30 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 & Pasal 16

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007
tentang pengesahan regional convention on the recognition of studies, diplomas and degrees in higher education in asia and the pacific (konvensi regional mengenai pangkuan studi, ijazah dan gelar pendidikan tinggi di asia dan pasifik). (lembaran negara republik Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2007
tentang pengesahan convention on technical and vocatonal education (konvensi mengenai penddiikan teknik dan kejuruan). (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 140) Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007
tentang pengesahan internasional convention against doping in sport (konvensi internasional menentang doping dalam olahraga). (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 138) Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2007
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik chile mengenai kerja sama ekonomi dan teknik (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of chile on economic and te Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007
tentang badan sar nasional Disahkan pada tanggal 15 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendement To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (konvensi Internasional Tentang Pencari

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2007
tentang penghasilan bagi ketua dan anggota dewan pengawas televisi republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 40 tahun 2005 tentang staf khusus presiden Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2007 tentang tata kerja dewan pertimbangan presiden dan sekretaris dewan pertimbangan presiden Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008 tentang Penunjukan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007
tentang pengendalian dan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2007
tentang tunjangan kerja bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota lembaga sensor film. Disahkan pada tanggal 24 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Honorarium/tunjangan Kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Sensor Film

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2007
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik korea mengenai kerja sama di bidang kebudayaan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of korea on cultural coop Disahkan pada tanggal 21 September 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 86 tahun 2006 tentang pemberian jaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara Disahkan pada tanggal 19 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang badan koordinasi penanaman modal Disahkan pada tanggal 3 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007
tentang gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan Disahkan pada tanggal 3 September 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 81 tahun 2004 tentang pengadaan rumah bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 3 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah negara qatar tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the goverment of the republik of indonesia and the goverment of the state of Disahkan pada tanggal 3 September 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007
tentang badan pusat statistik Disahkan pada tanggal 26 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007
tentang jaringan data spasial nasional Disahkan pada tanggal 3 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/OT.140/3/2008 Tahun 2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pertanian

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2007
tentang persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara qatar mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the state of qatar for the prom Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
tentang badan narkotika nasional, badan narkotika provinsi, dan badan narkotika kabupaten/kota Disahkan pada tanggal 23 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007
tentang badan perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 21 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2007
tentang pendirian sekolah tinggi agama kristen negeri manado Disahkan pada tanggal 21 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007
tentang pengesahan agreement on information exchange and establishment of communication procedures (persetujuan tentang pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi) Disahkan pada tanggal 19 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2007
tentang pengesahan protocol to implement the fourth package of commitments on air transport services under the asean framework agreement on services (protokol untuk melaksanakan paket keempat komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja asean Disahkan pada tanggal 19 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007
tentang pengesahan convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (konvensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda) Disahkan pada tanggal 5 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007
tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 3 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007
tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 3 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas mutu pakan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pamong budaya Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penghulu Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2007
tentang tunjangan petugas pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan, inspektur tambang, dan inspektur minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi penguji mutu barang dan penera Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi penerbangan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi siaran, andalan siaran, dan adikara siaran Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional auditor Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007
tentang tunjangan dosen Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengantar kerja Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional widyaiswara Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional instruktur Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas radiasi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata nuklir Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, pranata laboratoriurn kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, nutrisionis, bi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pemeriksa pajak, pemeriksa bea dan cukai, dan penilai pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional polisi kehutanan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional agen Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pustakawan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional analis kepegawaian Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perencana Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perantara hubungan industrial Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pemeriksa paten dan pemeriksa merek Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional statistisi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata komputer Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyelidik bumi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional surveyor pemetaan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, dan teknik penyehatan lingkungan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh kehutanan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh pertanian, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas perikanan, pengendali hama dan penyakit ikan, dan pengawas benih ikan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi peneliti dan perekayasaan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional peneliti Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan struktural di lingkungan kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007
tentang tunjangan tunjangan jabatan struktural di lingkungan organisasi tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 19 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 19 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/KP.320/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KP.330/8/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 801/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007
tentang tunjangan juru sita dan juru sita pengganti Disahkan pada tanggal 11 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007
tentang tunjangan panitera Disahkan pada tanggal 11 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007
tentang tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelengaraan pencarian dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan badan search and rescue nasional Disahkan pada tanggal 11 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007
tentang perubahan perpres 95-2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan Disahkan pada tanggal 6 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PDF

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

 

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2007
tentang pengesahan trade agreement between the government of the republic of indonesia and bosnia and herzegovina Disahkan pada tanggal 5 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1428 h/2007 m Disahkan pada tanggal 5 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007
tentang perubahan perpres 31-2005 tentang sekretariat negara dan sekretariat kabinet Disahkan pada tanggal 23 Mei 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet

Staf Khusus Wakil Presiden

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2008 Disahkan pada tanggal 16 Mei 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007
tentang perubahan ketujuh perpres nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara ri Disahkan pada tanggal 9 Mei 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Perpres 95-2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Garam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 101.2/M-DAG/KEP/4/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Produk Industri Kehutanan Yang Dikecualikan Dari Ketentuan Kriteria Teknis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolah Alih Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (Hpe) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang Dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 336/M-DAG/KEP/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Dan Ekspor Beras.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 384/M-DAG/KEP/6/2008 Tahun 2008 tentang Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101) Tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rockets And Unmanned Free Ballons)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007
tentang gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah bagi ketua dan anggota komite badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa Disahkan pada tanggal 24 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007
tentang hak keuangan dan fasilitas lain ketua dan anggota dewan pertimbangan presiden Disahkan pada tanggal 10 April 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007
tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo Disahkan pada tanggal 8 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007
tentang susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban Disahkan pada tanggal 31 Maret 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007
tentang pengesahan agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan perdagangan ba Disahkan pada tanggal 28 Maret 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendment Of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007
tentang pengesahan framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh Disahkan pada tanggal 28 Maret 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-Korea Centre Between The Member Countries Of The ASEAN And The Republic Of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre Antara Negara-Negara ASEAN Dan Republi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman M

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Trade In Services Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations And The Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan J

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendment Of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007
tentang tata kerja dewan pertimbangan presiden dan sekretariat dewan pertimbangan presiden Disahkan pada tanggal 9 Maret 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 23

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007
tentang pengesahan agreement for the establishment of the indian ocean tuna commission (persetujuan tentang pembentukan komisi tuna samudera hindia) Disahkan pada tanggal 5 Maret 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007
tentang pengesahan convention on international interests in mobile equipment (konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak) Disahkan pada tanggal 20 Februari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007
tentang perubahan keenam perpres nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara ri Disahkan pada tanggal 12 Februari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penyelidik bumi Disahkan pada tanggal 31 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007
tentang penyesuaian gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2005 ke dalam gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2007 Disahkan pada tanggal 31 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2005 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2007 Disahkan pada tanggal 31 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007
tentang perubahan perpres nomor 83 tahun 2005 tentang badan koordinasi penanganan bencana Disahkan pada tanggal 30 Januari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007
tentang pengesahan asean tourism agreement (persetujuan pariwisata asean) Disahkan pada tanggal 25 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 25 Januari 2007

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle mersin escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort escort bayan halkali escort bayan sirinevler bahcesehir escort escort bahcesehir bahcelievler escort sirinevler escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price