foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Presiden Tahun 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008
tentang kesekretariatan lembaga perlindungan saksi dan korban Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008
tentang organsasi dan tata kerja instansi vertikal departemen agama Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008
tentang tunjangan pengamanan persandian Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2008
tentang pengesahan international tropical timber agreement 2006 ( persetujuan kayu tropis internasional 2006 ) Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008
tentang pengesahan memorandum of understanding on the asean power grid (memorandum saling pengertian mengenai jaringan transmisi tenaga listrik asean) Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement on dispute settlement mechanism under the frame work agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of south east asian nations and the republic of korea (persetujuanmekanisme penyelesaian sengketa dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea) Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008
tentang tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan atas rencana persetujuan internasional, rencana pembentukan undang-undang, dan kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan aceh Disahkan pada tanggal 24 Desember 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008
tentang dana alokasi umum daerah provinsi, kabupaten dan kota Disahkan pada tanggal 24 Desember 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2008
tentang penghasilan bagi ketua dan anggota dewan pengawas televisi republik indonesia Disahkan pada tanggal 7 Desember 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008
tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2009 Disahkan pada tanggal 29 November 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2008
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah meksiko serikat tentang kerja sama pendidikan dan kebudayaan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united mexican states on educational and cu Disahkan pada tanggal 13 November 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2008
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik yunani tentang kerja sama kebudayaan dan pendidikan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the hellenic republic on cultural and education Disahkan pada tanggal 6 November 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement between the republic of indonesia and the kingdom of the netherlands on mutual administrative assistance for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and combatting of custom offences (persetujuan Disahkan pada tanggal 21 Oktober 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2008
tentang pengesahan persetujuan mengenai peningkatan dan perlindungan timbal-balik penanaman modal antara pemerintah ri dan pemerintah republik islam iran (agreement on promotion and reciprocal protection of investment between the government of the republic of Disahkan pada tanggal 21 Oktober 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008
tentang pengesahan memorandum of understanding on establishing the asean-korea centre between the member countries of the asean and the republic of korea (memorandum saling pengertian mengenai pendirian asean-korea centre antara negara-negara asean dan republi Disahkan pada tanggal 21 Oktober 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2008
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah federasi brasil mengenai pembebasan visa untk paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of indonesia and the government of the federation republic of brazil on visa exemptio Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008
tentang pengesahan international coffee agreement 2007 (persetujuan kopi internasional 2007) Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008
tentang penetapan pembayaran gaji pegawai negeri, pensiun, dan dana alokasi umum bulan oktober 2008 Disahkan pada tanggal 12 September 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008
tentang badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Disahkan pada tanggal 2 September 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the austrian federal government on visa exemption for holders of diplomatic and service passports (persetujuan antara ri dan pemerintah federal austria mengenai pembebasan vis Disahkan pada tanggal 0 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008
tentang pengesahan statute of the international institute for the unification of private law (statuta lembaga internasional untuk unifikasi hukum perdata) Disahkan pada tanggal 0 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008
tentang pengesahan multilateral agreement among d-8 member countries on administrative assistance in custom matters (persetujuan multilateral antar negara-negara d-8 mengenai bantuan administratif di bidang kepabeanan Disahkan pada tanggal 0 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008
tentang penataan ruang kawasan jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi, puncak, cianjur Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1429 h/2008 m Disahkan pada tanggal 0 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2008
tentang pengesahan protocol to implement the fourth package of commitments under the aseran framework agreement on services (protokol untuk melaksanakan paket keempat dalam persetujuan kerangka kerja asean di bidang jasa) Disahkan pada tanggal 31 Juli 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2008
tentang pengesahan protocol to implement the third package of commitments on financial services under the aseran framework agreement on services (protokol untuk melaksanakan paket ketiga komitmen jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja asean di bidang j Disahkan pada tanggal 31 Juli 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008
tentang perubahan kesembilan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 31 Juli 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku dan Cakram Optik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekpor Atas Barang Ekpsor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penilaian Terhadap Teknis Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Kredit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/11/2009 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2009 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Dumai (Indonesia) - Malaka (Malaysia)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM61 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification And Registr

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM72 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM82 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Jabatan Umum dan Peta Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM33 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan dan Honorarium Terkait Output Kegiatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009 tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2009 tentang Uraian Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Di Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM56 Tahun 2009 tentang Uraian kegiatan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 23/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Atase Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku,Cakram Optik Kosong,Dan Cakram Optik Isi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Fli

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008
tentang pola organisasi dan tata kerja sekretariat badan pengawas pemilihan umum dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum Disahkan pada tanggal 31 Juli 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemil

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo Disahkan pada tanggal 17 Juli 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 30 tahun 2005 tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008
tentang dewan nasional perubahan iklim Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, dan teknik penyehatan lingkungan Disahkan pada tanggal 24 Juni 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008
tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan jaminan sosial nasional Disahkan pada tanggal 24 Juni 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008
tentang pembubaran badan pengelola komplek kemayoran dan direksi pelaksana pengendalian pembangunan komplek kemayoran Disahkan pada tanggal 24 Juni 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008
tentang pembubaran badan pengelola gelanggang olahraga bung karno dan direksi pelaksana pengelolaan gelanggang olahraga bung karno Disahkan pada tanggal 24 Juni 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2008
tentang pengesahan postal payment services agreement (persetujuan layanan pembayaran pos) Disahkan pada tanggal 19 Juni 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2008
tentang pengesahan general regulations of the universal postal union (peraturan umum perhimpunan pos sedunia) Disahkan pada tanggal 19 Juni 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2008
tentang pengesahan universal postal convention (konvensi pos sedunia) beserta final protocol to the universal postal convention Disahkan pada tanggal 19 Juni 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2009 Disahkan pada tanggal 28 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement to establish and implement the asean single window (persetujuan untuk membangun dan melaksanakan asean single window) beserta protocolnya Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement between the republic of indonesia and japan for an economic partnership (persetujuan antara ri dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi) Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang Dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008
tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan konsil kedokteran indonesia Disahkan pada tanggal 15 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008
tentang tunjangan jabatan fungsional fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara,okupasi terapis, ortotis prostetis, teknisi transfusi darah dan teknisi gigi Disahkan pada tanggal 15 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2008
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali frekuensi radio Disahkan pada tanggal 15 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008
tentang pengesahan asean agreement on disaster management and emergency response (persetujuan asean mengenai penanggulangan bencana dan penanganan darurat) Disahkan pada tanggal 15 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of czech republic on economic cooperation (persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik ceko mengenai kerja sama ekonomi) Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008
tentang dewan nasional kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of finland on the promotion and the protection of investments (persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik finlandia mengenai peningkatan dan perli Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang kebijakan industri nasional Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008
tentang badan pengembangan wilayah surabaya - madura Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008
tentang pembentukan dewan energi nasional dan tata cara penyaringan calon anggota dewan energi nasional Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 30 ayat (3) & Pasal 32 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan

Ps.10 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Pasal 11 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Kelompok Kerja

Ps. 25 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Disahkan pada tanggal 4 April 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008
tentang dana kehormatan veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 4 April 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008
tentang uang kehormatan dan hak-hak lainnya bagi hakim ad hoc pada pengadilan perikanan di pengadilan negeri Disahkan pada tanggal 4 April 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008
tentang tunjangan jabatan fungsional diplomat Disahkan pada tanggal 4 April 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008
tentang perubahan kedelapan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 405/M-DAG/KEP/7/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)Sebagai Pelaksana Endorsement

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan ekspor (HPE) atas Barang Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulations Part 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Service Personel Licensing, Rating, Training A

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian II (Civil Aviation Safety Regulations Part II)teng Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen dan Membatalkan serta Mengabulkan atau Menolak Permohonan Pengecualian dan Kondisi Khusus dari Peraturan-Peraturan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulations Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amandement 1) Tentang Standar Kelaikanudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Cert

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulation Part 92) Tentang Pengangkutan Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Safe Transport Of Dangerous Goods By Air)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulations Part 173) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (Instrument Flight Procedure Design)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008
tentang perubahan keempat perpres 9-2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara ri Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 405/M-DAG/KEP/7/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)Sebagai Pelaksana Endorsement

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan ekspor (HPE) atas Barang Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku dan Cakram Optik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekpor Atas Barang Ekpsor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penilaian Terhadap Teknis Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Kredit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/11/2009 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulations Part 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Service Personel Licensing, Rating, Training A

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian II (Civil Aviation Safety Regulations Part II)teng Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen dan Membatalkan serta Mengabulkan atau Menolak Permohonan Pengecualian dan Kondisi Khusus dari Peraturan-Peraturan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulations Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amandement 1) Tentang Standar Kelaikanudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Cert

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2009 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Dumai (Indonesia) - Malaka (Malaysia)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara PT.Arutmin Indonesia Di Tanjung Pemancingan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM61 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification And Registr

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM72 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM75 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM82 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulation Part 92) Tentang Pengangkutan Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Safe Transport Of Dangerous Goods By Air)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulations Part 173) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (Instrument Flight Procedure Design)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Jabatan Umum dan Peta Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM33 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan dan Honorarium Terkait Output Kegiatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009 tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2009 tentang Uraian Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Di Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM56 Tahun 2009 tentang Uraian kegiatan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008
tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008
tentang pengesahan agreement on trade in services of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nations and the people"s republic of china (persetujuan perdagangan jasa dalam persetujuan kerangka k Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang pengesahan protocol to implement the second package of spesific commitments under the agreement on trade in services of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nationa and the people's re

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008
tentang mengenai kerja sama ekonomi dan teknik antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kolombia (agreement on economic and technical cooperation between the government of the republic of indonesia and the governmen of the republic of colom Disahkan pada tanggal 24 Februari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008
tentang penyesuaian gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2007 ke dalam gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2008 Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2007 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 10 thaun 2008 Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2008
tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi kepala badan pelaksana, wakil kepala badan pelaksana, sekretaris badan pelaksana, dan deputi badan pelaksana pada badan penanggulangan lumpur lapindo Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008
tentang dewan sumber daya air Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008
tentang tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008
tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka indonesia national single window Disahkan pada tanggal 26 Februari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 16

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Pasal 16

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang badan nasional penanggulangan bancana Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008
tentang kebijakan umum pertahanan negara Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah federasi rusia tentang pembebasan visa kunjungan singkat bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the russi Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi kepolisian nasional Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008
tentang badan pengelola dana abadi umat Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008
tentang pencabutan keppres 14-1981 tentang penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari taman miniatur indonesia indah dan arena pramuka cibubur Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008
tentang lembaga penjaminan Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008
tentang perubahan perpres 19-2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan Disahkan pada tanggal 26 Januari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

KEPPRES Nomor 32 Tahun 2008
tentang pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen pada kota banjar masin, kota cirebon, kota surakarta, kota magelang, dan kota tanjung pinang, serta pada kabupaten nganjuk, kabupaten aceh tengah dan kabupaten bener meriah Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

 

KEPPRES Nomor 31 Tahun 2008
tentang remisi perubahan penjara seumur hidup menjadi pidana sementara (20 tahun) atas nama michael loic blanc Disahkan pada tanggal 24 Desember 2008

 

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 23 tahun 2007 tentang panitia nasional penyelenggaraan konferensi kelautan dunia (world ocean conference tahun 2009) Disahkan pada tanggal 23 Desember 2008

 

KEPPRES Nomor 29 Tahun 2008
tentang ekstradisi atas nama charles alfred barnett (warga negara australia) Disahkan pada tanggal 18 Desember 2008

 

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2008
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 13 November 2008

 

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas susunan keanggotaan badan amil zakat nasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden nomor 8 tahun 2001 tentang badan amil zakat nasional Disahkan pada tanggal 7 November 2008

 

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008
tentang pembentukan kejaksaan negeri paringin, kejaksaan negeri toboali, kejaksaan negeri korba, kejaksaan negeri labuan bajo, kejaksaan negeri lasusua, kejaksaan negeridiek lingga, kejaksaan negeri sekadau, kejaksaan negeri simpang tiga redelong, kejaksaan negeri tiga raksa Disahkan pada tanggal 7 November 2008

 

KEPPRES Nomor 25 Tahun 2008
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2008

 

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2008
tentang hari menanam pohon indonesia Disahkan pada tanggal 21 Oktober 2008

 

KEPPRES Nomor 23 Tahun 2008
tentang penambahan pasukan satuan tugas unit polisi berseragam (formed police unit / fdu) indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di darfur Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /Fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /Fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

KEPPRES Nomor 22 Tahun 2008
tentang hari pertambangan dan energi Disahkan pada tanggal 27 September 2008

 

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2008
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 17 tahun 2006 tentang unit kerja presiden pengelola program dan reformasi Disahkan pada tanggal 23 September 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2008
tentang pembentukan eminent person group indonesia Disahkan pada tanggal 23 September 2008

 

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2008
tentang pembentukan tim renegosiasi perjanjian penjualan dan pembelian liquid natural gas (lng) tangguh Disahkan pada tanggal 15 September 2008

 

KEPPRES Nomor 18 Tahun 2008
tentang hari konstitusi Disahkan pada tanggal 10 September 2008

 

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2008
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 23 tahun 2007 tentang panitia nasional penyelenggaraan konferensi kelautan dunia (world ocean conference) tahun 2009 Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (world Ocean Conference Tahun 2009)

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2008
tentang pemberian remisi Disahkan pada tanggal 15 Agustus 2008

 

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008
tentang pembentukan kejaksaan negeri suka makmur, kejaksaan negeri blang pidie, kejaksaan negeri wangi-wangi, kejaksaan negeri punjung, kejaksaan negeri padang aro, dan kejaksaan negeri singaparna Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2008
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2008
tentang panitia nasional penyelenggaraan pertandingan olahraga pantai tingkat asia bali (bali asian beach games organizing committee) tahun 2008 Disahkan pada tanggal 28 Mei 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008
tentang pembubaran badan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan indonesia (indonesian debt restructuring agency) Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/12/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR Tanggal 29 Juli 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/Kep/Dir Tanggal 30 September 1998 Tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturis

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008
tentang dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008
tentang dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008
tentang dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 3 tahun 2006 tentang tim nasional peningkatan ekspor dan peningkatan investasi Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008
tentang tim nasional pengalihan aktifitas bisnis tentara nasional indonesia (tni) Disahkan pada tanggal 16 April 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2008
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2008
tentang pembentukan panitia peringatan 100 tahun hari kebangkitan nasional Disahkan pada tanggal 0 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2008
tentang satuan tugas unit polisi berseragam (formed police unit/fpu) indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di darfur, sudan Disahkan pada tanggal 25 Februari 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (formed Police Unit / FDU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /Fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /Fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008
tentang Disahkan pada tanggal 0 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008
tentang pembentukan kejaksaan negeri pangkalan balai, kejaksaan negeri mamasa, kejaksaan negeri belopa, kejaksaan negeri sasana, kejaksaan negeri weda, kejaksaan mentok, kejaksaan negeri manggar, kejaksaan negerimalili, kejaksaan negeri simpang empat, kejaksaaan Disahkan pada tanggal 2008 2008

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2008
tentang Disahkan pada tanggal 0 2008

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang kebijakan perberasan Disahkan pada tanggal 24 Desember 2008

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2008
tentang percepatan pembangunan provinsi sulawesi tengah Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2008

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2008
tentang penyelenggaraan pameran produksi indonesia 2009 Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2008

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008
tentang fokus program ekonomi tahun 2008-2009 Disahkan pada tanggal 22 Mei 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diperhatikan oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2008
tentang penyelenggaraan trade expo indonesia 2008 Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008
tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran Disahkan pada tanggal 14 Mei 2008

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008
tentang penghematan energi dan air Disahkan pada tanggal 5 Mei 2008

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008
tentang kebijakan perberasan Disahkan pada tanggal 22 April 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle mersin escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort escort bayan halkali escort bayan sirinevler bahcesehir escort escort bahcesehir bahcelievler escort sirinevler escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price