foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Presiden Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009
tentang perubahan sekolah tinggi seni indonesia padang panjang menjadi institut seni indonesia padang panjang Disahkan pada tanggal 31 Desember 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2006 tentang penugasan kepada pt. perusahaan listrik negara (persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara Disahkan pada tanggal 23 Desember 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009
tentang peningkatan konsulat republik indonesia di perth, australia menjadi konsulat jenderal republik indonesia Disahkan pada tanggal 23 Desember 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia untuk negara republik kazakhtstan, negara republik azerbaijan, negara kerajaan bahrain, negara kesultanan oman, negara republik mozambique, negara republik panama, negara republik ekuador, negara bosnia dan herzegovania, negara republik kroasia, dan pembukaan konsulat republik indonesia di tawau, malaysia Disahkan pada tanggal 23 Desember 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009
tentang pembukaan perutusan tetap republik indonesia untuk association of southeast asian nations (asean) di jakarta Disahkan pada tanggal 23 Desember 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2009
tentang pengesahan final acts of the plenipotentiary conference, antalya, 2006 (akta-akta akhir konferensi yang berkuasa penuh, antalya, 2006) Disahkan pada tanggal 12 Desember 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009
tentang unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan Disahkan pada tanggal 8 Desember 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009
tentang dana alokasi umum daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2010 Disahkan pada tanggal 7 Desember 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009
tentang tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 1 Desember 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009
tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2010 Disahkan pada tanggal 27 November 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009
tentang pengesahan agreement of comprehensive economic partnership among member states of the association of southeast asian nations and japan (persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara danjepang) Disahkan pada tanggal 19 November 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2009
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the democratie socialist republic of srilanka on visa exemption for holders of diplomatic and official/service passports (persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokratik sosialis srilanka tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas) Disahkan pada tanggal 19 November 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009
tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri syekh nurjati cirebon Disahkan pada tanggal 10 November 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara Disahkan pada tanggal 3 November 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

Ps. 47

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 101

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 23/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Atase Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku,Cakram Optik Kosong,Dan Cakram Optik Isi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan tata Kerja Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengawasan Mutu Barang Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Fli

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2010 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2010 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM56 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (Civil Aviation Safety Regulations Part 60) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (Synthetic Training Devices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviatlon Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operatlng Requirements For Training Centers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM70 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM84 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Wakil Menteri Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/4/2011 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Kelompok Kerja Peningkatan Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (Hpp) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/8/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/Per/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Ban

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011 Tahun 2011 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011 tentang Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lindungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM12 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2011 tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM22 Tahun 2011 tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2011 tentang Standar Dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM80 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM98 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/01/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/02/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjad

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2012 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) Pada Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan International

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negaraa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009
tentang pengesahan amandement to the convention on the physical protection of nuclear material (perubahan konvensi proteksi fisik bahan nuklir) Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2009
tentang tim dokter kepresidenan. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009
tentang pengambilalihan aktivitas bisnis. Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009
tentang tunjangan jabatan fungsional psikolog klinis, fisikawan medis, dan dokter pendidik klinis. Disahkan pada tanggal 23 September 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 31 tahun 2009 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 h/2009 m Disahkan pada tanggal 23 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo Disahkan pada tanggal 23 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2009
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik azerbaijan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government ofthe republic of azerbaijan on visa exemption for diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik paraguay mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspors dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of t Disahkan pada tanggal 0 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2009
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik uzbekistan (trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of uzbekistan) Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2009
tentang honorarium bagi anggota dewan pengarah lembaga ketahanan nasional republik indonesia Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2009
tentang pengesahan amendments to the agreement establishing the asean pkromotian center on trade, investment and tourism (perubahan terhadap persetujuan mengenai pendirian pusat promosi asean dibidang perdagangan, penanaman modal dan pariwisata) Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009
tentang pengesahan agreement between the goverment of the republic of indonesia and the government of the kingdom of denmark concerning the promotion and protection of investments ( persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaandenmark mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal) Disahkan pada tanggal 23 Juli 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 h/2009 m Disahkan pada tanggal 3 Juli 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009
tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga perlindungan saksi dan korban Disahkan pada tanggal 23 Juni 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009
tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah air minum (pdam) dalam rangka percepatan penyediaan air minum Disahkan pada tanggal 23 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2009
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik azerbaijan mengenai kerja sama ekonomi dan teknik (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of republic of azerbaijan on economicand technical cooperation) Disahkan pada tanggal 23 Juni 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 23 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir

Pasal 7 ayat (2) & (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

Pasal 7 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Pasal 7 ayat (2) & (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

Pasal 7 ayat (2) & (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional Disahkan pada tanggal 19 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009
tentang pengesahan asean framework agreement for the integration of priority sectors (persetujuan kerangka kerja asean untuk integrasi sektor-sektor prioritas) Disahkan pada tanggal 11 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Amo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Multilaterial Agreement of The Liberalisation of Passenger Air Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Lieberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nation and The Government of The Peoples Republic of China (persetujua

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Multimodal Transport ( Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Angkutan Multimodal)

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dokter pendidik klinis Disahkan pada tanggal 8 Juni 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 27 tahun 2008 tentang badan pengembangan wilayah surabaya-madura Disahkan pada tanggal 6 Juli 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009
tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Disahkan pada tanggal 6 Juli 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010 Disahkan pada tanggal 31 Mei 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009
tentang sekretariat jenderal ombudsman republik indonesia Disahkan pada tanggal 25 Mei 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2009
tentang pengesahan asean framework agreement on visa exemption (persetujuan kerangka kerja asean mengenai pembebasan visa) Disahkan pada tanggal 22 Mei 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2009
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik tunisia tentang pembebasan visa bagi paspor diplomatik dan dinas ( agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the rrepublic oftunisia on visa exemption for diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 22 Mei 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sandiman Disahkan pada tanggal 28 April 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sandiman Disahkan pada tanggal 22 April 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2009
tentang kedudukan keuangan bagi anggota badan pengawas pemilihan umum Disahkan pada tanggal 13 April 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009
tentang sekolah negara intelijen negara Disahkan pada tanggal 13 April 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009
tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan Disahkan pada tanggal 27 Maret 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat negara dan sekretariat kabinet Disahkan pada tanggal 24 Maret 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh sosial Disahkan pada tanggal 18 Maret 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009
tentang jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu Disahkan pada tanggal 18 Maret 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
tentang lembaga pembiayaan Disahkan pada tanggal 1 Maret 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8 & 11

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Pelayaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Mengenai Batasan Kewajiban Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Ketenagalistrikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2009
tentang pengesahan protocol amending the agreement and protocol between the republic of indonesia and the swiss confederation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income ( protokol perubahan persetujuan dan protokol antara republikindonesia dan konfederasi swiss mengenai penghindaran pajak berganda yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan) Disahkan pada tanggal 5 Maret 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2009
tentang pengesahan pesetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the russian federation onthe promotion and protectionof investments) Disahkan pada tanggal 5 Maret 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2009
tentang pengesahan protocol to implement the fourt package of commitments on financial services under the asean framework agreement on services ( protokol untuk melaksanakan paket komitmen keempat di bidang jasa keuangan melaksanakan paket komitmen keempat dibidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja asean di bidang jasa) Disahkan pada tanggal 5 Maret 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2008 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2009 Disahkan pada tanggal 27 Februari 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009
tentang dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 Disahkan pada tanggal 27 Februari 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009
tentang pengakhiran masa tugas badan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah provinsi nanggroe acehdarussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara. Disahkan pada tanggal 12 Februari 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009
tentang bantuan dan fasilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009

 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 87 tahun 2004 tentang penggabungan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri ke dalam institut ilmu pemerintahan Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009

 

 

 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern Disahkan pada tanggal 27 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 14

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 27 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007
tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2008 Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007
tentang pengesahan convention for the conservation of southern bluefin tuna (konvensi tentang konservasi tuna sirip biru selatan) Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007
tentang tunjangan tenaga kependidikan Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2007
tentang honorarium bagi anggota dewan pengarah lembaga ketahanan nasional republik indonesia Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007
tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2008 Disahkan pada tanggal 30 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007
tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram Disahkan pada tanggal 30 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 & Pasal 16

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007
tentang pengesahan regional convention on the recognition of studies, diplomas and degrees in higher education in asia and the pacific (konvensi regional mengenai pangkuan studi, ijazah dan gelar pendidikan tinggi di asia dan pasifik). (lembaran negara republik Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2007
tentang pengesahan convention on technical and vocatonal education (konvensi mengenai penddiikan teknik dan kejuruan). (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 140) Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007
tentang pengesahan internasional convention against doping in sport (konvensi internasional menentang doping dalam olahraga). (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 138) Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2007
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik chile mengenai kerja sama ekonomi dan teknik (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of chile on economic and te Disahkan pada tanggal 16 November 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007
tentang badan sar nasional Disahkan pada tanggal 15 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendement To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (konvensi Internasional Tentang Pencari

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2007
tentang penghasilan bagi ketua dan anggota dewan pengawas televisi republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 40 tahun 2005 tentang staf khusus presiden Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2007 tentang tata kerja dewan pertimbangan presiden dan sekretaris dewan pertimbangan presiden Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008 tentang Penunjukan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007
tentang pengendalian dan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2007
tentang tunjangan kerja bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota lembaga sensor film. Disahkan pada tanggal 24 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Honorarium/tunjangan Kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Sensor Film

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2007
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik korea mengenai kerja sama di bidang kebudayaan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of korea on cultural coop Disahkan pada tanggal 21 September 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 86 tahun 2006 tentang pemberian jaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara Disahkan pada tanggal 19 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang badan koordinasi penanaman modal Disahkan pada tanggal 3 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007
tentang gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan Disahkan pada tanggal 3 September 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 81 tahun 2004 tentang pengadaan rumah bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 3 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah negara qatar tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the goverment of the republik of indonesia and the goverment of the state of Disahkan pada tanggal 3 September 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007
tentang badan pusat statistik Disahkan pada tanggal 26 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007
tentang jaringan data spasial nasional Disahkan pada tanggal 3 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/OT.140/3/2008 Tahun 2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pertanian

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2007
tentang persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara qatar mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the state of qatar for the prom Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
tentang badan narkotika nasional, badan narkotika provinsi, dan badan narkotika kabupaten/kota Disahkan pada tanggal 23 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007
tentang badan perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 21 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2007
tentang pendirian sekolah tinggi agama kristen negeri manado Disahkan pada tanggal 21 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007
tentang pengesahan agreement on information exchange and establishment of communication procedures (persetujuan tentang pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi) Disahkan pada tanggal 19 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2007
tentang pengesahan protocol to implement the fourth package of commitments on air transport services under the asean framework agreement on services (protokol untuk melaksanakan paket keempat komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja asean Disahkan pada tanggal 19 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007
tentang pengesahan convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (konvensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda) Disahkan pada tanggal 5 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007
tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 3 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007
tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 3 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas mutu pakan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pamong budaya Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penghulu Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2007
tentang tunjangan petugas pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan, inspektur tambang, dan inspektur minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi penguji mutu barang dan penera Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi penerbangan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi siaran, andalan siaran, dan adikara siaran Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional auditor Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007
tentang tunjangan dosen Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengantar kerja Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional widyaiswara Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional instruktur Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas radiasi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata nuklir Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, pranata laboratoriurn kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, nutrisionis, bi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pemeriksa pajak, pemeriksa bea dan cukai, dan penilai pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional polisi kehutanan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional agen Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pustakawan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional analis kepegawaian Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perencana Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perantara hubungan industrial Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pemeriksa paten dan pemeriksa merek Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional statistisi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata komputer Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyelidik bumi Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional surveyor pemetaan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, dan teknik penyehatan lingkungan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh kehutanan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh pertanian, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas perikanan, pengendali hama dan penyakit ikan, dan pengawas benih ikan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi peneliti dan perekayasaan Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional peneliti Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat Disahkan pada tanggal 28 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan struktural di lingkungan kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007
tentang tunjangan tunjangan jabatan struktural di lingkungan organisasi tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 19 Juli 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007
tentang tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 19 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/KP.320/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KP.330/8/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 801/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007
tentang tunjangan juru sita dan juru sita pengganti Disahkan pada tanggal 11 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007
tentang tunjangan panitera Disahkan pada tanggal 11 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007
tentang tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelengaraan pencarian dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan badan search and rescue nasional Disahkan pada tanggal 11 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007
tentang perubahan perpres 95-2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan Disahkan pada tanggal 6 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PDF

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

 

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2007
tentang pengesahan trade agreement between the government of the republic of indonesia and bosnia and herzegovina Disahkan pada tanggal 5 Juni 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1428 h/2007 m Disahkan pada tanggal 5 Juni 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007
tentang perubahan perpres 31-2005 tentang sekretariat negara dan sekretariat kabinet Disahkan pada tanggal 23 Mei 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet

Staf Khusus Wakil Presiden

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2008 Disahkan pada tanggal 16 Mei 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007
tentang perubahan ketujuh perpres nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara ri Disahkan pada tanggal 9 Mei 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Perpres 95-2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Garam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 101.2/M-DAG/KEP/4/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Produk Industri Kehutanan Yang Dikecualikan Dari Ketentuan Kriteria Teknis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolah Alih Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (Hpe) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang Dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 336/M-DAG/KEP/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Dan Ekspor Beras.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 384/M-DAG/KEP/6/2008 Tahun 2008 tentang Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101) Tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rockets And Unmanned Free Ballons)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007
tentang gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah bagi ketua dan anggota komite badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa Disahkan pada tanggal 24 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007
tentang hak keuangan dan fasilitas lain ketua dan anggota dewan pertimbangan presiden Disahkan pada tanggal 10 April 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007
tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo Disahkan pada tanggal 8 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007
tentang susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban Disahkan pada tanggal 31 Maret 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007
tentang pengesahan agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan perdagangan ba Disahkan pada tanggal 28 Maret 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendment Of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007
tentang pengesahan framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh Disahkan pada tanggal 28 Maret 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-Korea Centre Between The Member Countries Of The ASEAN And The Republic Of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre Antara Negara-Negara ASEAN Dan Republi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman M

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Trade In Services Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations And The Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan J

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendment Of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007
tentang tata kerja dewan pertimbangan presiden dan sekretariat dewan pertimbangan presiden Disahkan pada tanggal 9 Maret 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 23

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007
tentang pengesahan agreement for the establishment of the indian ocean tuna commission (persetujuan tentang pembentukan komisi tuna samudera hindia) Disahkan pada tanggal 5 Maret 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007
tentang pengesahan convention on international interests in mobile equipment (konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak) Disahkan pada tanggal 20 Februari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007
tentang perubahan keenam perpres nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara ri Disahkan pada tanggal 12 Februari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penyelidik bumi Disahkan pada tanggal 31 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007
tentang penyesuaian gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2005 ke dalam gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2007 Disahkan pada tanggal 31 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2005 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2007 Disahkan pada tanggal 31 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007
tentang perubahan perpres nomor 83 tahun 2005 tentang badan koordinasi penanganan bencana Disahkan pada tanggal 30 Januari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007
tentang pengesahan asean tourism agreement (persetujuan pariwisata asean) Disahkan pada tanggal 25 Januari 2007

 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 25 Januari 2007

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle mersin escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort escort bayan halkali escort bayan sirinevler bahcesehir escort escort bahcesehir bahcelievler escort sirinevler escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price