CMS modules by everest poker.

Penunjuk UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Print
Category: Penunjuk

 

PENUNJUK

UNDANG-UNDANG

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

 

1 (satu) hari kerja

  Ÿ    paling lama Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi.-- Pasal 70 (5)

  Ÿ    paling lama Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran.-- Pasal 71 (6)

1 (satu) Kali Masa Jabatan

        dapat diangkat kembali Kepala dan Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 55

1 (satu) tahun

        paling lambat pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru.-- Pasal 94 d.

1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

  Ÿ    pidana kurungan paling lama dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda.-- Pasal 13

  Ÿ    pidana kurungan pengganti pidana denda dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda.-- Pasal 8

2 (dua) tahun

        paling lambat setelah Undang-Undang ini diundangkan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain dilaksanakan .-- Pasal 96

3 (tiga) hari kerja

  Ÿ    paling lama ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri.-- Pasal 76 (2)

  Ÿ    paling lama setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.-- Pasal 25 (1)

5 (lima) hari kerja

  Ÿ    paling lama Dirjen Bea dan Cukai keharusan menyampaikan laporan mengenai sanksi administratif kepada PPATK.-- Pasal 35 (4)

  Ÿ    paling lama Dirjen Bea dan Cukai kewajiban menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain kepada PPATK.-- Pasal 34 (2)

  Ÿ    paling lama penundaan Transaksi.-- Pasal 70 (3)

  Ÿ    penghentian sementara Transaksi dilaksanakan setelah menerima berita acara.-- Pasal 66 (1)

  Ÿ    penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama, terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan..-- Pasal 26 (1)

5 (lima) orang

        Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak.-- Pasal 59

5 (lima) tahun

  Ÿ    jabatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 55

  Ÿ    paling lambat setelah Undang-Undang ini diundangkan pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.-- Pasal 97

  Ÿ    paling singkat sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut, Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi.-- Pasal 21 (2)

6 (enam) bulan

        secara berkala PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.-- Pasal 47 (1)

7 (tujuh) hari

  Ÿ    paling lama Pengadilan harus memutus Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.-- Pasal 67 (3)

  Ÿ    paling lama setelah putusan diucapkan pengajuan banding harus dilakukan langsung oleh terdakwa.-- Pasal 80 (2)

10 % (sepuluh perseratus)

  Ÿ    sanksi administratif berupa denda, setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tetapi jumlah yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan.-- Pasal 35 (2)

  Ÿ    sanksi administratif berupa denda. setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.-- Pasal 35 (1)

14 (empat belas) hari

        penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.-- Pasal 25 (3)

14 (empat belas) hari kerja

  Ÿ    Laporan Transaksi paling lambat disampaikan.-- Pasal 27 (2)

  Ÿ    penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai.-- Pasal 25 (2)

15 (lima belas) hari kerja

        paling lama, PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi.-- Pasal 66 (2)

20 (dua puluh) hari

        sejak tanggal penghentian sementara Transaksi tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan kepada penyidik.-- Pasal 67 (1)

22 Oktober 2010

        Undang-Undang ini mulai berlaku.-- Pasal 100

24 (dua puluh empat) jam

        paling lama kewajiban penyedia jasa keuangan melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi.-- Pasal 26 (5)

30 (tiga puluh) hari

  Ÿ    sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.-- Pasal 67 (2)

  Ÿ    setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan.-- Pasal 79 (6)

30 (tiga puluh) hari kerja

  Ÿ    paling lama pemblokiran Harta Kekayaan dilakukan.-- Pasal 71 (3)

  Ÿ    paling lama penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri.-- Pasal 76 (1)

40 (empat puluh) tahun minimal dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun

        syarat usia seorang calon sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 51 a.-d.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

  Ÿ    membawa paling sedikit ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.-- Pasal 34 (1)

  Ÿ    transaksi keuangan minimal, kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.-- Pasal 18 (3)

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

  Ÿ    Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.-- Pasal 23 (1)

  Ÿ    yang nilainya paling sedikit atau setara, penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa kepada PPATK.-- Pasal 27 (1)


 

A

Alat Bukti Yang Sah

        dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang: sebagaimana yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik.-- Pasal 73

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

        biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan.-- Pasal 63

Anti-Tipping Off

  Ÿ    dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.-- Penj. Pasal 12 (1)

  Ÿ    ketentuan berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan tindak pidana.-- Penj. Pasal 12 Ayat (3)

Asal Usul Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan .-- Pasal 4

Asas Kriminalitas Ganda (Double Criminality)

        dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini.-- Penj. Pasal 2 (1) § akhir

Audit Kepatuhan atau Audit Khusus

        kewenangan PPATK.-- Pasal 43 c.

Audit Khusus.-- Penj. Pasal 43 c

 

B

Balai Lelang

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) b1.-5.

Banding

  Ÿ    pengajuan harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.-- Pasal 80 (2)

  Ÿ    terdakwa dapat mengajukan dalam hal hakim memutus putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa..-- Pasal 80 (1)

Bank

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a1.- a7.

Bank Sentral

        transaksi yang dilakukan dikecualikan kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai.-- Pasal 23 (4)


Bearer Negotiable Instruments

        adalah Cek, cek perjalanan (travellers cheque), surat sanggup bayar, atau bilyet giro.-- Penj. Pasal 34 (1)

Bebas dari Campur Tangan

        tugas dan kewenangannya PPATK.-- Pasal 37 (1)

Bentuk, Jenis, dan Tata Cara Penyampaian Laporan

        diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.-- Pasal 25 (5)

Berakhir Masa Jabatan

        jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 56

Berita Acara

        penghentian sementara Transaksi penyedia jasa keuangan oleh PPATK.-- Pasal 65 (2)

Berita Acara Penundaan Transaksi

        mencatat pelaksanaan penundaan Transaksi.-- Pasal 26 (3)

Bilyet Giro

        membawa paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.-- Pasal 34 (1)

 

C

Campur Tangan

  Ÿ    kewajiban PPATK menolak dan/atau mengabaikan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.-- Pasal 37 (4)

  Ÿ    setiap orang dilarang melakukan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.-- Pasal 37 (3)

  Ÿ    setiap Orang yang melakukan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).-- Pasal 14

Campur Tangan lihat juga Melakukan Segala Bentuk Campur Tangan

Cek

        membawa paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.-- Pasal 34 (1)

Cek Perjalanan

        membawa paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.-- Pasal 34 (1)

 

D

Daerah

        dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka .-- Pasal 38 (2)

Daftar Harta Kekayaan

        bersedia memberikan informasi sebagai syarat seorang calon sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 51 e.-i.

Daftar Transaksi yang Dikecualikan

        kewajiban penyedia jasa keuangan membuat dan menyimpan.-- Pasal 24 (1)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a1.- a7.

Data dan Informasi

        penyampaian oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta tidak memerlukan izin siapa pun.-- Penj. Pasal 41 (2)

Denda Administratif

        sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK.-- Pasal 30 (3)

Dewan Perwakilan Rakyat

  Ÿ    dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK..-- Penj. Pasal 47 (2)

  Ÿ    secara berkala setiap 6 (enam) bulan menerima laporan dari PPATK mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.-- Pasal 47 (2)

Diberhentikan

        jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 56

Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku

        Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.-- Pasal 99

Direksi Pihak Pelapor

        dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.-- Pasal 12 (1)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

  Ÿ    dapat dimintai informasi tambahan oleh PPATK mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.-- Pasal 34 (3)

  Ÿ    harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif dan menyampaikannya kepada PPATK.-- Pasal 35 (4)

  Ÿ    menyetorkan ke kas negara, hasil dari pengambilan sanksi administratif.-- Pasal 35 (3)

  Ÿ    pemberitahuan setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.-- Pasal 34 (1)

  Ÿ    wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.-- Pasal 34 (2)

Dituntut Secara Perdata

        antara lain adalah tuntutan ganti rugi.-- Penj. Pasal 29

Dituntut Secara Pidana

        antara lain tuntutan pencemaran nama baik.-- Penj. Pasal 29 §2

Dokumen

        adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya..-- Pasal 1.16.

Dokumen atau Keterangan

  Ÿ    kewajiban merahasiakan tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pasal 11 (3)

  Ÿ    wajib merahasiakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.-- Pasal 11 (1)

Double Criminality lihat Asas Kriminalitas Ganda

 

E

Ekonomi, Akuntansi, Keuangan, atau Hukum

        memiliki salah satu keahlian syarat seorang calon sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 51 e.-i.

 

F

Financial Intelligence Unit Negara Lain

        PPATK dapat melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi.-- Pasal 90 (1) e.

Forum Bilateral atau Multilateral

        dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain.-- Pasal 91 (1)

 

G

Gaji lihat Transaksi untuk Pembayaran Gaji atau Pensiun.-- Pasal 23 (4)


 

H

Hakim

  Ÿ    dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan menyebutkan nama atau alamat pelapor.-- Pasal 85 (2)

  Ÿ    ketentuan wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pasal 11 (3)

  Ÿ    melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.-- Pasal 16

  Ÿ    memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita.-- Pasal 81

  Ÿ    memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana.-- Pasal 78 (1)

  Ÿ    memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang.-- Pasal 79 (4)

  Ÿ    wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.-- Pasal 11 (1)

Hakim Ketua Majelis

        menandatangani permintaan informasi yang diajukan secara tertulis kepada PPATK .-- Pasal 90 (3)

Hakim lihat Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

Harta Kekayaan

  Ÿ    adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung..-- Pasal 1.13.

  Ÿ    diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

  Ÿ    sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak..-- Pasal 67 (2)

  Ÿ    setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan.-- Pasal 4

  Ÿ    yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.-- Pasal 71 (7)

  Ÿ    yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.-- Pasal 2 (2)

Harta Kekayaan lihat Pemblokiran Harta Kekayaan

Harta Kekayaan - Pembuktian

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 77

Harta Pidana Tidak Cukup

        pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.-- Pasal 8

Harus Dilakukan Langsung oleh Terdakwa

        pengajuan banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.-- Pasal 80 (2)

Harus Dilakukan Langsung Oleh Terdakwa

        adalah terdakwa harus hadir dan menandatangani sendiri akta pernyataan banding di pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut..-- Penj. Pasal 80 (2)

Hasil Pemeriksaan

        adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik..-- Pasal 1.8.

Hasil Tindak Pidana

        adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia..-- Pasal 2 (1) a.- i.

Hibah Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menerima atau menguasai.-- Pasal 5 (1)

Hubungan Usaha

        termasuk hubungan rekening koran.-- Penj. Pasal 22 (1)

 

I

Identifikasi Pengguna Jasa

  Ÿ    muatan dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.-- Pasal 18 (5)

  Ÿ    termasuk pemutakhiran data Pengguna Jasa.-- Penj. Pasal 18 (5) a

Identitas dan Dokumen Pendukung

        harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pasal 21 (2)

Identitas dan/atau Dokumen Pendukung

        tidak lengkap.-- Pasal 20 (3)

Identitas Diri

  Ÿ    kewajiban setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor.-- Pasal 19 (1)

  Ÿ    setiap Orang wajib memberikan dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain.-- Pasal 19 (2)

Independen

        tugas dan kewenangannya PPATK.-- Pasal 37 (1)

Instansi Pemerintah

  Ÿ    antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN).-- Penj. Pasal 41 (1) a

  Ÿ    dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat meminta dan mendapatkan data dan informasi.-- Pasal 41(1)a

Instansi Penegak Hukum

        PPATK dapat melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi.-- Pasal 90 (1)

Integritas Pribadi yang Baik

        syarat seorang calon sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 51 a.-d.

Intersepsi

        rekomendasi dari PPATK kepada instansi penegak hukum.-- Pasal 44 (1) h.

 

J

Jaksa Agung

        menandatangani surat permintaan untuk memperoleh keterangan yang diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum.-- Pasal 72 (5) c.

Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi

        menandatangani permintaan informasi yang diajukan secara tertulis kepada PPATK.-- Pasal 90 (3) c.

Jaksa Penuntut Umum

        berdasarkan perintah hakim melakukan penyitaan Harta Kekayaan dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita .-- Pasal 81

Jasa Keuangan lihat Penyedia Jasa Keuangan

 

K

Kas Negara

        penyetoran diatur dengan Peraturan Pemerintah.-- Pasal 36

Kejaksaan

        menerima Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK yang tembusannya disampaikan kepada penyidik lain.-- Penj. Pasal 64 (2)

Kekayaan

        setiap Orang yang menerima atau menguasai.-- Pasal 5 (1)

Kepala atau Wakil Kepala PPATK

  Ÿ    jabatan berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berakhir masa jabatannya; atau d. diberhentikan..-- Pasal 56

  Ÿ    pemberhentian dilakukan karena bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-- Pasal 57 (1)

  Ÿ    pemberhentian dilakukan karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-- Pasal 57 (1) d.-g

  Ÿ    pemberhentian dilakukan karena kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia.-- Pasal 57 (1) b.

  Ÿ    pemberhentian dilakukan karena menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.-- Pasal 57 (1) c.

  Ÿ    syarat-syarat untuk dapat diangkat.-- Pasal 51 a.-d.

Kepala dan Wakil Kepala PPATK

  Ÿ    berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.-- Pasal 58 (1)

  Ÿ    diangkat dan diberhentikan oleh Presiden..-- Pasal 53

  Ÿ    memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.-- Pasal 55

  Ÿ    penghasilan, hak, penghargaan dan fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.-- Pasal 58 (2)

  Ÿ    sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.-- Pasal 54 (1)

  Ÿ    tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.-- Pasal 94 d.

Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK

  Ÿ    diberhentikan sementara dari jabatannya dalam hal menjadi terdakwa tindak pidana.-- Pasal 57 (2)

  Ÿ    jabatan dipulihkan kembali dalam hal tuntutan menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-- Pasal 57 (3)

  Ÿ    pemberhentian ditetapkan oleh Presiden.-- Pasal 57 (4)

Kepala Kejaksaan Tinggi

        menandatangani surat permintaan untuk memperoleh keterangan yang diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum i.-- Pasal 72 (5) c.

Kepala Kepolisian

        menandatangani surat permintaan untuk memperoleh keterangan dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian.-- Pasal 72 (5)

Kepala Kepolisian atau Kepala Kepolisian daerah

        menandatangani permintaan informasi yang diajukan secara tertulis kepada PPATK.-- Pasal 90 (3) b.

Kepala PPATK

  Ÿ    adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.-- Pasal 61

  Ÿ    adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.-- Pasal 50

  Ÿ    berhalangan.-- Pasal 52 (3)

  Ÿ    dapat menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk atau wilayah kerja Pihak Pelapor tertentu.-- Penj. Pasal 23 (4) c §1

  Ÿ    dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang.-- Pasal 59

  Ÿ    dapat menyerahkan kewenangan mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.-- Pasal 49 (2)

  Ÿ    mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.-- Pasal 49 (1)

  Ÿ    penetapan transaksi yang dikecualikan kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai.-- Pasal 23 (4)

  Ÿ    selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK.-- Pasal 62 (1)

Kepala/Wakil Kepala PPATK

        bunyi sumpah dan janji.-- Pasal 54 (2)

Kepemilikan Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan.-- Pasal 4

Kepolisian

        menerima Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK yang tembusannya disampaikan kepada penyidik lain.-- Penj. Pasal 64 (2)


Keputusan Kepala PPATK

        penetapan perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai.-- Pasal 23 (2)

Kerahasiaan

  Ÿ    antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.-- Penj. Pasal 45

  Ÿ    dikecualikan dari ketentuan .-- Pasal 28

  Ÿ    terhadap PPATK tidak berlaku dalam melaksanakan kewenangannya.-- Pasal 45

Kerahasiaan Transaksi Keuangan

        aturan tidak berlaku dalam meminta keterangan bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim.-- Pasal 72 (2)

Kerja Sama Bantuan Timbal Balik lihat Timbal Balik

Kerja Sama Formal

        antara lain nota kesepahaman atau memorandum of understanding.-- Penj. Pasal 88 (1)

Kerja Sama Internasional

  Ÿ    dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.-- Pasal 89 (1)

  Ÿ    yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.-- Pasal 89 (2)

Kerja Sama Nasional

        yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.-- Pasal 88 (1)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

  Ÿ    antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).-- Penj. Pasal 21 (3)

  Ÿ    yang dimaksud juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor..-- Penj. Pasal 72 (2)

Ketua Pengadilan Negeri

        wajib membentuk majelis hakim perkara dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri.-- Pasal 76 (2)

Kewajiban Pelaporan

  Ÿ    pelaksanaan.-- Pasal 28

  Ÿ    pelaksanaan.-- Pasal 29

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

.-- Pasal 87 (2)

Komisaris Pihak Pelapor

        dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.-- Pasal 12 (1)

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

  Ÿ    untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.-- Pasal 92 (1)

  Ÿ    pembentukan diatur dengan Peraturan Presiden.-- Pasal 92 (2)

  Ÿ    tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini.-- Pasal 94 e.

Konvensi Internasional

        di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.-- Pasal 93

Koperasi

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a8.-a15.

Korporasi

  Ÿ    adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum..-- Pasal 1.10.

  Ÿ    dalam hal tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda diganti dengan perampasan Harta Kekayaan Milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi.-- Pasal 9 (1)

  Ÿ    dalam hal tindak pidana panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.-- Pasal 82

  Ÿ    mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.-- Penj. Pasal 6 (1)

  Ÿ    pidana dijatuhkan dalam hal tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi..-- Pasal 6 (1)

  Ÿ    pidana dijatuhkan dalam tindak pidana Pencucian Uang.-- Pasal 6 (2)

  Ÿ    pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)..-- Pasal 7 (1)

  Ÿ    selain pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara..-- Pasal 7 (2)

Kuasa

        pemberitahuan dari penuntut umum atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa.-- Pasal 79 (3)

Kustodian

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a1.- a7.

 

L

Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK

        diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain.-- Penj. Pasal 64 (2)

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

        larangan memberitahukan tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.-- Pasal 12 (4)

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan - yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun.-- Pasal 12 (1)

Larangan Tidak Berlaku

        dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.-- Pasal 12 (4)

Lembaga Lain

        PPATK dapat melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi.-- Pasal 90 (1) d.

Lembaga Pengawas dan Pengatur

  Ÿ    adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor..-- Pasal 1.17.

  Ÿ    dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.-- Pasal 12 (3)

  Ÿ    larangan memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain tidak berlaku.-- Pasal 12 (2)

  Ÿ    melakukan Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor.-- Pasal 31 (1)

  Ÿ    melakukan pengenaan sanksi administratif.-- Pasal 30 (1)

  Ÿ    menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.-- Pasal 18 (1)

  Ÿ    menetapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.-- Pasal 18 (2)

  Ÿ    mengatur tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan.-- Pasal 31 (4)

  Ÿ    menyampaikan hasil pelaksanaan kepada PPATK.--Pasal 31 (3)

  Ÿ    penetapan Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pasal 21 (1)

  Ÿ    segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK..-- Pasal 32

  Ÿ    wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa..-- Pasal 18 (4)

  Ÿ    wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor.-- Pasal 33

Lembaga Swasta

  Ÿ    antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan.-- Penj. Pasal 41 (1) a §2

  Ÿ    dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat meminta dan mendapatkan data dan informasi.-- Pasal 41(1)a

Lembaga yang Bertugas Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

        PPATK dapat melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi.-- Pasal 90 (1) c.

Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Keuangan

        PPATK dapat melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi.-- Pasal 90 (1) b.

Lembaran Negara Republik Indonesia

        agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya.-- Pasal 100

Lokasi Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan.-- Pasal 4

 

M

Manajer Investasi

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a1.- a7.

Mata Uang Asing

        membawa paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.-- Pasal 34 (1)

Mata Uang Rupiah

        membawa paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.-- Pasal 34 (1)

Melakukan Segala Bentuk Campur Tangan

        adalah perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.- Penj. Pasal 37 (3)

Membawa ke Luar Negeri

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Membayarkan

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Membelanjakan

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Menempatkan

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

        adalah Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.-- Penj. Pasal 18 (2)

Mengalihkan

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Menggunakan Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menerima atau menguasai.-- Pasal 5 (1)

Menghentikan Sementara Seluruh atau Sebagian Transaksi

        adalah tidak melaksanakan Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana..-- Penj. Pasal 65 (1)

Menghibahkan

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Mengubah Bentuk

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Mengundurkan Diri

        jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 56

Meninggal Dunia

        jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti.-- Pasal 56

Menitipkan

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Mentransfer

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga

        Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 3

Menyelenggarakan Sistem Informasi.-- Penj. Pasal 42

Meritokrasi

        prinsip penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK.-- Pasal 62 (2)

 

P

Patut Diduganya

        adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.-- Penj. Pasal 5 (1)

Pedagang Barang Seni dan Antik

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) b1.-5.

Pedagang Kendaraan Bermotor

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) b1.-5.

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia- termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) b1.-5.

Pedagang Valuta Asing

        pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a8.-a15.

Pegadian

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a8.-a15.

Pegawai Pihak Pelapor

        dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.-- Pasal 12 (1)

Pejabat atau Pegawai PPATK

  Ÿ    dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.-- Pasal 12 (3)

  Ÿ    ketentuan wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pasal 11 (3)

  Ÿ    melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.-- Pasal 16

  Ÿ    wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.-- Pasal 11 (1)

  Ÿ    yang melanggar kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).-- Pasal 15


Pejabat dan pegawai PPATK

        wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.-- Pasal 83 (1)

Pejabat yang Ditunjuk

        penandatanganan dapat dilakukan.-- Penj. Pasal 72 (5)

pekerjaan lain

        adalah pekerjaan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan menimbulkan konflik kepentingan.-- Penj. Pasal 51 h

Pelapor

  Ÿ    adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.-- Penj. Pasal 83 (1)

  Ÿ    di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor.-- Pasal 85 (1)

Pelapor atau Ahli Warisnya

        hak untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.-- Pasal 83 (2)

Pelapor dan/atau Saksi

        tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.-- Pasal 87 (1)

Pelindungan Khusus

        ketentuan mengenai tata cara pemberian diatur dalam peraturan perundang-undangan.-- Pasal 86 (2)

Pelindungan Khusus Oleh Negara

        wajib diberikan kepada setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang.-- Pasal 86 (1)

Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

        dalam muatan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.-- Pasal 18 (5)

Pembantuan Jahat

        setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia turut serta melakukan.-- Pasal 10

Pembayaran Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menerima atau menguasai.-- Pasal 5 (1)

Pemblokiran Harta Kekayaan

  Ÿ    dalam hal jangka waktu pemblokiran berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.-- Pasal 71 (4)

  Ÿ    dilakukan oleh Pihak Pelapor atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.-- Pasal 71 (1)

  Ÿ    dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.-- Pasal 71 (3)

  Ÿ    perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dilakukan secara tertulis.-- Pasal 71 (2)


Pembuktian Terbalik lihat Harta Kekayaan - Pembuktian

Pemeriksaan

        adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana..-- Pasal 1.7.

Pemufakatan Jahat

        setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia turut serta melakukan.-- Pasal 10

Pencucian Uang

        adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini..-- Pasal 1.1.

Pencucian Uang lihat Tindak Pidana Pencucian Uang

Penculikan

        adalah penculikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..-- Penj. Pasal 2 (1) o.

Penempatan Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menerima atau menguasai.-- Pasal 5 (1)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

        penerimaan hasil denda administratif.-- Pasal 30 (4)

Penetapan Perampasan

  Ÿ    setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan.-- Pasal 79 (6)

  Ÿ    tidak dapat dimohonkan upaya hukum..-- Pasal 79 (5)

Pengadilan

        harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.-- Pasal 67 (3)

Pengadilan Negeri

        menerima penyerahan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang dari penuntut umum.-- Pasal 76 (1)

Pengalihan Hak-hak Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan.-- Pasal 4

Pengawasan Kepatuhan

        adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi..-- Pasal 1.18.

Pengguna Jasa

  Ÿ    adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor..-- Pasal 1.12.

  Ÿ    jika menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa.-- Pasal 22 (1)

  Ÿ    menerima salinan berita acara penundaan Transaksi dari penyedia jasa keuangan.-- Pasal 26 (4)

  Ÿ    penundaan transaksi oleh pengguna jasa keuangan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu..-- Pasal 26 (2)

Pengguna Jasa lihat Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pengumuman Kepada Publik

        sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK.-- Pasal 30 (3)

Pengurus Pihak Pelapor

        dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.-- Pasal 12 (1)

Pensiun lihat Transaksi untuk Pembayaran Gaji atau Pensiun

Pentransferan Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menerima atau menguasai.-- Pasal 5 (1)

Penukaran Harta Kekayaan

        setiap Orang yang menerima atau menguasai.-- Pasal 5 (1)

Penundaan Transaksi

  Ÿ    dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.-- Pasal 70 (3)

  Ÿ    pelaksanaan dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.-- Pasal 26 (3)

  Ÿ    penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan .-- Pasal 70 (1)

  Ÿ    Pihak Pelapor wajib melaksanakan setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima.-- Pasal 70 (4)

Penundaan Transaksi lihat juga Transaksi

Penuntut Umum

  Ÿ    ketentuan wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pasal 11 (3)

  Ÿ    melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.-- Pasal 16

  Ÿ    mengumumkan putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.-- Pasal 79 (3)

  Ÿ    wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri.-- Pasal 76 (1)

  Ÿ    wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.-- Pasal 11 (1)

Penuntut Umum lihat juga Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

Penyadapan

        rekomendasi dari PPATK kepada instansi penegak hukum.-- Pasal 44 (1) h.

Penyedia Barang dan/atau Jasa

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) b1.-5.

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

  Ÿ    meliputi baik berizin maupun tidak berizin.-Penj. Pasal 17 (1)b

  Ÿ    sanksi administratif.-- Pasal 27 (3)

  Ÿ    wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK..-- Pasal 27 (1)

Penyedia Jasa Keuangan

  Ÿ    adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal..-- Penj. Pasal 17 (1) a.

  Ÿ    dapat dilakukan audit khusus.-- Penj. Pasal 43 c

  Ÿ    dapat diminta untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi oleh PPATK.-- Pasal 44 (1) i.

  Ÿ    dapat diminta untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi oleh PPATK.-- Pasal 65 (1)

  Ÿ    dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan..-- Pasal 26 (1)

  Ÿ    dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku Pencucian Uang dapat segera dilacak.-- Penj. Pasal 25 (1)

  Ÿ    harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi, dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima.-- Pasal 26 (7)

  Ÿ    harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.-- Penj. Pasal 26 (7)

  Ÿ    harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.-- Pasal 44 (2)

  Ÿ    memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.-- Pasal 26 (4)

  Ÿ    mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan, penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja.-- Pasal 25 (1)

  Ÿ    penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi dicatat dalam berita acara.-- Pasal 65 (2)

  Ÿ    termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a1.- a7.

  Ÿ    wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.-- Pasal 26 (5)

  Ÿ    wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.-- Pasal 22 (2)

  Ÿ    wajib melaporkannya kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..-- Pasal 23 (1)

  Ÿ    wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan.-- Pasal 24 (1)

  Ÿ    wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa..-- Pasal 22 (1)

  Ÿ    yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sanksi administratif.-- Pasal 24 (2)

  Ÿ    yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dikenai sanksi administratif.-- Pasal 25 (4)

Penyelengara e-Money dan/atau e-Allet

termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a8.-a15.

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

        termasuk pihak pelapor.-- Pasal 17 (1) a8.-a15.

Penyelundupan Migran

        adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keimigrasian.-- Penj. Pasal 2 (1) f

Penyelundupan Tenaga Kerja

        adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri..-- Penj. Pasal 2 (1) e

Penyidik

  Ÿ    dalam melaksanakan penyidikan melakukan koordinasi dengan PPATK.-- Pasal 64 (3)

  Ÿ    dapat diminta informasi oleh PPATK perkembangan penyelidikan dan penyidikan.-- Pasal 44 (1) j.

  Ÿ    dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan dari PPATK.-- Pasal 44 (1) l.

  Ÿ    dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.-- Pasal 67 (2)

  Ÿ    ketentuan wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pasal 11 (3)

  Ÿ    melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.-- Pasal 16

  Ÿ    menerima penyerahan Hasil Pemeriksaan dari PPATK dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.-- Pasal 64 (2)

  Ÿ    menerima penyerahan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari PPATK.-- Pasal 67 (1)

  Ÿ    menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.-- Pasal 75

  Ÿ    wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.-- Pasal 11 (1)

Penyidik Tindak Pidana Asal

  Ÿ    adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.-- Penj. Pasal 74 §1

  Ÿ    dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya..-- Penj. Pasal 74 §2

  Ÿ    koordinasi yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK..-- Penj. Pasal 64 (3)

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

  Ÿ    berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 70 (1)

  Ÿ    berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.-- Pasal 71 (1)

  Ÿ    berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan.-- Pasal 72 (1)

  Ÿ    dalam meminta keterangan harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas nama dan jabatan, identitas, uraian singkat dan tempat.-- Pasal 72 (3)

  Ÿ    dalam meminta keterangan harus disertai dengan laporan polisi, surat penunjukan, surat penetapan.-- Pasal 72 (4)

  Ÿ    dalam meminta keterangan harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian.-- Pasal 72 (5)

  Ÿ    dalam meminta keterangan harus ditandatangani oleh pemimpin instansi, lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian.-- Pasal 72 (5) b.

  Ÿ    dalam meminta keterangan harus ditandatangani oleh Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum.-- Pasal 72 (5) c.

  Ÿ    dalam meminta keterangan harus ditandatangani oleh hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.-- Pasal 72 (5) d.

  Ÿ    dalam meminta keterangan tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.-- Pasal 72 (2)

  Ÿ    menerima penyerahan berita acara pelaksanaan pemblokiran dari Pihak Pelapor.-- Pasal 71 (6)

  Ÿ    perintah harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai nama, identitas, alasan dan tempat.-- Pasal 70 (2)

  Ÿ    perintah pemblokiran Harta Kekayaan harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai nama, identitas, alasan, tindak pidana yang disangkakan, dan tempat.-- Pasal 71 (2)

  Ÿ    wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor..-- Pasal 83 (1)

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

        dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.-- Pasal 74

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan

  Ÿ    di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-- Pasal 68

  Ÿ    di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya..-- Pasal 69

Penyuapan

        adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai tindak pidana suap..-- Penj. Pasal 2 (1) b

Perampasan lihat Penetapan Perampasan

Peraturan Kepala PPATK

  Ÿ    berlaku dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya.-- Pasal 18 (6)

  Ÿ    ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif.-- Pasal 30 (5)

  Ÿ    mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan.-- Pasal 25 (5)

  Ÿ    pengaturan besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.-- Pasal 23 (3)

Peraturan Pemerintah

  Ÿ    ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK.-- Pasal 62 (3)

  Ÿ    ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK.-- Pasal 58 (2)

  Ÿ    ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara.-- Pasal 36

  Ÿ    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.-- Pasal 41 (3)

  Ÿ    ketentuan mengenai Pihak Pelapor.-- Pasal 17 (2)

 

Untuk memiliki PENUNJUK ini secara lengkap, milikilah buku saku yang berjudul

 

PENCUCIAN UANG:

Transfer Dana & Tindak Pidana Pencucian Uang

viii + 314 hal; 21 cm

ISBN : 978-979-3999-67-8 (Rp40.000,-)

 

Informasi lebih lanjut hubungi :

PT Tatanusa

Telp. (021) 743 4810; 742 8765

Fax. (021) 747 00631

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tatanusa.net

Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia