CMS modules by everest poker.

Penunjuk UU Transfer Dana

Print
Category: Penunjuk

 

 

PENUNJUK

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG TRANSFER DANA

 
 

00.00 (zero hour rules)

     tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (zero hour rules); [Pasal 3 b.]

 

1 (satu) Tahun

 ~paling lambat, kewajiban badan usaha menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini

     badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang- Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun. [Pasal 89 c.]

 

1/3 (satu pertiga)

 ~ penambahan pidana pokok maksimum

     Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). [Pasal 86]

 

2 (dua) Tahun

 ~ paling lambat, penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia

     Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun; ... [Pasal 89]

 

~ pidana penjara paling lama

     Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  ... [Pasal 80 (1)]

 

2 (dua) kali

 ~ Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali kepada Penerima

     Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali sebanyak 2 ... [Pasal 37 (1)]

 


3 (tiga) kali

 ~ pemberitahuan Dana hasil transfer tidak diambil oleh Penerima

     Dalam hal Dana hasil transfer setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh Penerima, Dana tersebut dikembalikan kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal. [Pasal 37 (2)]

 

3 (tiga) tahun

 ~ dipidana dengan pidana penjara paling

     Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). [Pasal 79 (1)]

 

4 (empat) Tahun

 ~ pidana penjara paling lama

     •          Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00  ... [Pasal 83 (2)]

     •          Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). [Pasal 80 (2)]

     •          Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling ... [Pasal 82]

 

5 (lima) Tahun

 ~ pidana penjara paling lama

     •          Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima  ... [Pasal 85]

     •          Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 ... [Pasal 81]

 

6 (enam) Bulan

 ~ paling lambat, melaporkan kegiatan kepada Bank Indonesia

     badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu ... [Pasal 89 b.]

 

20 (dua puluh) tahun

 ~ pidana penjara paling lama

     Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

 

23 Maret 2011

 ~ Undang-Undang ini mulai berlaku

     Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [Pasal 91]

 

90 (sembilan puluh) hari

 ~ Pengirim Asal tidak diketahui keberadaannya

     Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan ... [Pasal 37 (3)]

 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

 ~ Denda Paling Banyak

     Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling ... [Pasal 82]

 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

 ~ Denda Baling Banyak

     Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  ... [Pasal 80 (1)]

 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

 ~ denda paling banyak

     Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 ... [Pasal 83 (2)]

 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

 ~ denda paling banyak

     Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). [Pasal 79 (1)]

 


4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

 ~ denda paling banyak

     Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). [Pasal 80 (2)]

 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

 ~ denda paling banyak

     •          Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima  ... [Pasal 85]

     •          Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 ... [Pasal 81]

 

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

 ~ denda paling banyak

     Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

 


 

 

A

 

Acceptance

     Pengaksepan (Acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. [Pasal 1.15.]

 

Akibat Hukum yang Timbul

 ~ pembebasan

     Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. [Pasal 42 (5)]

 

Alasan dan Jangka Waktu yang Wajar

     •          Yang dimaksud dengan "alasan dan jangka waktu yang wajar" antara lain penyerahan Perintah Transfer Debit oleh Penerima Akhir Transfer Debit kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit telah mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara  ... [Penjelasan Pasal 63 Ayat (4)]

     •          Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan dan jangka waktu yang wajar. [Pasal 63 (4)]

 

Alasan yang Wajar

     •          Penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian Dana dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (3)]

     •          Penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan dalam jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (5)]

     •          Yang dimaksud dengan "alasan yang wajar" antara lain pembayaran diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit mendekati berakhirnya jam operasional sehingga Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit tidak memungkinkan melakukan penolakan  ... [Penjelasan Pasal 64 Ayat (3)]

 

~ Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya, kecuali  ... [Pasal 38 (1)]

 


~ Perintah Transfer Dana telah mendekati berakhirnya jam operasional

     Dalam ketentuan ini alasan yang wajar antara lain penyerahan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal telah mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara Pengirim Asal sehingga Penyelenggara Pengirim Asal tidak m ... [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf a]

 

~ menolak melakukan Pengaksepan

     •          Penyelenggara Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas dasar alasan yang wajar. [Pasal 15 (2)]

     •          Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain Penyelenggara Pengirim Asal tidak sanggup melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan Tanggal Pembayaran atau Penyelenggara Pengirim Asal  ... [Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, kecuali diperjanjikan lain. [Pasal 19 (1)]

 

~ penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan hanya dapat dilakukan

     Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terdapat: a. alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah diterimanya Perintah Transfer Dana; atau [Pasal 16 (2)]

 

Alat Bukti Hukum yang Sah

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah. [Pasal 76 (1)]

 

~ perluasan

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. [Pasal 76 (2)]

 

Analog

     Dalam ketentuan ini, dokumen elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat  ...  [Penjelasan Pasal 76 paragraf 2]

 

Angka

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Antar-Penyelenggara

     Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk: a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik  ...  [Pasal 2]

 

Assessment lihat Penilaian

 

Autentikasi

     •          Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini antara lain melalui proses Autentikasi. [Penjelasan Pasal 43]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan; [Pasal 62 (1) b.]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan: a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara  ... [Pasal 15 (1) a]

     •          Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dan...  [Pasal 1.14.]

     •          Autentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Penerima Akhir Transfer Debit dalam penerbitan Perintah Transfer Debit. [Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf b]

     •          Autentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Pembayar Transfer Debit dalam melakukan pembayaran. [Penjelasan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b]

 

Autentikasi

 ~ telah dilakukan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit

     Penyelenggara Pembayar Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan; [Pasal 63 (1) b.]

 

Authentication

     Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dan...  [Pasal 1.14.]

 

 

 

 

 

B

 

Badan Hukum

 ~ adalah badan hukum Indonesia, seperti perseroan terbatas dan koperasi

     Badan hukum dari badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan Transfer Dana adalah badan hukum Indonesia, seperti perseroan terbatas dan koperasi. [Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) paragraf 2]

 

Badan Usaha

 ~ kewajiban menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun

     badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang- Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun. [Pasal 89 c.]

 

Badan Usaha bukan Badan Hukum

 ~ yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia

     Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun; ... [Pasal 89]

 

Badan Usaha bukan Bank

     Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. [Pasal 69 (1)]

 

~ keputusan pernyataan pailit

     Dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank atau keputusan pernyataan pailit badan usaha bukan Bank berbadan hukum merupakan peserta suatu Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme netting, penyelenggara Si ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 3]

 

~ yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana

     Badan Usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini. [Pasal 70]

 

Balai Harta Peninggalan

 ~ penyerahan Dana hasil transfer yang tidak diambil oleh Penerima

     Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan ... [Pasal 37 (3)]

 

Bank

     Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. [Pasal 1.3.]

 

~ dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha

     Dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank atau keputusan pernyataan pailit badan usaha bukan Bank berbadan hukum merupakan peserta suatu Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme netting, penyelenggara Si ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 3]

 

~ ketentuan rahasia

     Yang dimaksud dengan "ketentuan rahasia Bank" adalah ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. [Penjelasan Pasal 6]

 

Bank Indonesia

 ~ berwenang mengenakan sanksi administratif

     Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif ... [Pasal 74]

 

~ dalam kegiatan pemantauan berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait

     Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. [Pasal 72 (2)]

 

~ dapat menugasi pihak lain dalam melaksanakan pemantauan

     Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 72 (6)]

 

~ hal lain yang ditetapkan

     Yang dimaksud dengan "hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai penghentian sementara Penyelenggara Pengirim Asal dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lain. [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf d]

 

~ laporan dari Penyelenggara yang memperoleh izin dari institusi lain

     badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu ... [Pasal 89 b.]

 

~ melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana

     Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia. [Pasal 72 (1)]

 

~ melakukan pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu

     Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. [Pasal 72 (4)]

 

~ pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung

     Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung. [Pasal 72 (3)]

 

~ pemberian izin penyelenggaraan Transfer Dana

     Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. [Pasal 69 (1)]

 

~ penetapan hal lain

     hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. [Pasal 21 (1) d.]

 

~ penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan dari penyelenggaraan Transfer Dana

     Penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank Indonesia. [Pasal 73]

 

Bank Sentral

     •          Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim; b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara  ... [Pasal 29]

     •          Rekening Penyelenggara Penerima Akhir di bank sentral. [Pasal 33 d.]

 

Bencana Alam

 ~ Penyelenggara Pengirim Asal tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik ... [Pasal 21 (1)]

 

Beneficiary

     Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. [Pasal 1.13.]

 

Berita atau Pesan

     Yang dimaksud dengan "berita atau pesan" antara lain keterangan mengenai peruntukan Dana yang ditransfer. [Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Ayat (6)]

 


Berlaku Jumlah Uang yang Terkecil

     Penyelenggara Penerima Transfer Debit dapat melakukan Pengaksepan dengan ketentuan: 1. jumlah uang yang berlaku sesuai dengan yang tertulis dalam huruf; dan 2. jika jumlah uang yang dicantumkan dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang, dalam ha... [Pasal 65 (1) b.]

 

Bersifat Final

 ~ prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan

     Prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement) merupakan sebuah prinsip bahwa Dana yang telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara lain bersifat ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf c]

 

Biaya Transfer Dana

 ~ hak setiap Penyelenggara Penerima mengenakan

     Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana. [Pasal 68 (1)]

 

~ kewajiban memberikan informasi mengenai besarnya

     Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberikan informasi mengenai besarnya biaya Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengirim Asal. [Pasal 68 (2)]

 

Bilyet Giro lihat juga Cek, Bilyet Biro, dan Wesel

     Sarana transfer debit tertentu yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit antara lain cek, bilyet giro, dan wesel. [Penjelasan Pasal 60 Huruf a paragraf 2]

 

Biometrik

     Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah informasi elektronik yang dilekatkan yang memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, ... [Penjelasan Pasal 77]

 

Bukan Haknya

 ~ yang diketahui atau patut diketahui

     Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima  ... [Pasal 85]

 

Bunga

 ~ berkewajiban membayar, yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan

     Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan tetap berkewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal atas Dana ... [Pasal 21 (2)]

 


~ dikecualikan kewajiban pembayaran

     Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi oleh Penyelenggara Penerima Akhir kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan jika Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana  ... [Pasal 38 (5)]

 

~ kewajiban  Penyelenggara Penerima Akhir membayar

     Apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima Akhir wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya untuk diteruskan kepada  ...  [Pasal 38 (4)]

 

~ kewajiban pembayaran untuk menegaskan hak Pengirim Asal

     Dalam ketentuan ini kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dimaksudkan untuk menegaskan hak Pengirim Asal yang rekeningnya telah didebit oleh Penyelenggara Pengirim Asal, sementara Penyelenggara Pengirim Asal belum menerbitkan Perintah  ... [Penjelasan Pasal 17 Ayat (5)]

 

Bunga lihat juga Jasa, Bunga, atau Kompensasi

     Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal. [Pasal 42 (6)]

 

 

 

 

C

 

Cek, Bilyet Giro, Wesel, atau Bentuk Lain

 ~ sebagai sarana transfer debit

     Perintah Transfer Debit dapat dilakukan dengan sarana transfer debit, seperti cek, bilyet giro, wesel, atau bentuk lain, yang diterima dari Penerima Akhir Transfer Debit atau nota debit kliring yang diterbitkan sendiri oleh Penyelenggara Penerima Akhir  ... [Penjelasan Pasal 65 Ayat (1)]

 

Cek, Bilyet Giro, dan Wesel

 ~ sarana transfer debit tertentu

     Sarana transfer debit tertentu yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit antara lain cek, bilyet giro, dan wesel. [Penjelasan Pasal 60 Huruf a paragraf 2]

 

Cerukan

     Yang dimaksud dengan "tersedia Dana yang cukup" adalah Dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana yang telah disetorkan secara tunai oleh Pengirim Asal atau telah tersedia dalam Rekening Pengirim Asal di Penyelenggara Pengirim ... [Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b]

 

 

 

 

D

 

Dana

     Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima ... [Pasal 1.4.]

 

~ ketentuan mengenai permintaan pengembalian

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan pengembalian Dana. [Pasal 42 (3)]

 

~ kewajiban mengembalikan

     Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada: a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau  ... [Pasal 51 (1)]

 

~ mekanisme pengembalian

     Mekanisme pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau kepailitan. [Pasal 51 (4)]

 

~ menjadi hak Penerima

     Penyelenggara Penerima dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana dari Perintah Transfer Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara Penerima menjadi hak Penerima yang penyelesaiannya dilakukan oleh tim likuidasi atau  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 3)]

 

~ pelaksanaan pengembalian

     Pelaksanaan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengembalian Dana dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai kewajiban Penyelenggara Pengirim untuk mengirim Perintah Transfer Dana baru ...  [Pasal 51 (2)]

 

~ penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali

     Penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan dalam jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (5)]

 

~ penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian dan pemberitahuan penolakan

     Penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian Dana dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (3)]

 

~ terjadi kekeliruan penyampaian

     Dalam hal terjadi kekeliruan penyampaian Dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan Perintah Transfer Debit, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit membayar jasa, bunga, atau kompensasi. [Pasal 64 (6)]

 

~ terlambat pengembalian

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal terlambat mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi. [Pasal 47 (2)]

 

Dana Hasil Transfer

 ~ belum diambil

     Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali sebanyak 2 ... [Pasal 37 (1)]

 

~ dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya

     Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima  ... [Pasal 85]

 

~ diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan

     Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan ... [Pasal 37 (3)]

 

~ ditahan atau ditarik kembali

     Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat ... [Pasal 53 (1)]

 

~ tidak diambil oleh Penerima

     Dalam hal Dana hasil transfer setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh Penerima, Dana tersebut dikembalikan kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal. [Pasal 37 (2)]

 


Dana Milik Orang Lain

     Yang dimaksud dengan "Dana milik orang lain" termasuk Dana milik Penyelenggara Pengirim. [Penjelasan Pasal 81]

 

~ mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh

     Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 ... [Pasal 81]

 

Dana Transfer

 ~ diperlakukan sesuai dengan perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang

     Dalam hal Transfer Dana tidak dapat diselesaikan oleh Penyelenggara Pengirim Asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana transfer diperlakukan sesuai dengan perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang. [Pasal 23 (2)]

 

Dana lihat juga Setoran Tunai

     Dalam hal Dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, Penyelenggara Pengirim Asal dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. [Pasal 14 (3)]

 

Dana yang Cukup

     •          Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim; b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara  ... [Pasal 29]

     •          Penyelenggara Penerima Akhir melaksanakan perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerima Akhir di Penyelenggara Pengirim; [Pasal 33]

 

Dana yang Ditahan

 ~ pengembalian

     Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan. [Pasal 53 (2)]

 

Dapat Dibayarkan

     Yang dimaksud dengan "dapat dibayarkan" adalah sesuai dengan pengertian Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir. [Penjelasan Pasal 12 Ayat (2)]

 

Dapat Dikecualikan

 ~ jika terdapat kesepakatan

     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika terdapat kesepakatan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus tentang waktu Pengaksepan yang terekam dan/atau tercatat dalam  ... [Pasal 36 (5)]

 

Data Elektronik

 ~ bentuk penerbitan Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dapat berbentuk, antara lain: a. warkat transfer; b. data elektronik yang berisi Perintah Transfer Dana untuk diproses dalam Sistem Transfer Dana; atau c. pemrograman dalam aplikasi ... [Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b]

 

Delivery Versus Payment

     •          diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment); dan [Pasal 3 d.]

     •          Yang dimaksud dengan "prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment)" adalah suatu prinsip bahwa jika Transfer Dana merupakan suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian lain antara Pengirim dan Penerima pada saat Penyelenggara ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf d]

 

 

Denda Administratif

 ~ sanksi administratif

     Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif ... [Pasal 74]

 

Denda Paling Banyak

 ~ Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

     Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling ... [Pasal 82]

 

~ Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

     •          Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 ... [Pasal 83 (2)]

     •          Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  ... [Pasal 80 (1)]

 

~ Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

     Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). [Pasal 79 (1)]

 

~ Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

     Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). [Pasal 80 (2)]

 

~ Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

     Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima  ... [Pasal 85]

 

~ Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

     Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

 

Dianggap Telah Diterbitkan

 ~ Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 13]

 

Diatur Secara Khusus

 ~ pengecualian

     •          Kecuali diatur secara khusus dalam Paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh  ... [Pasal 28]

     •          Kecuali diatur secara khusus dalam Bagian ini, pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai dengan pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan ... [Pasal 32]

 

Dibekukan Kegiatan Usaha

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit sebelum melakukan salah satu kegiatan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi Perintah Transfer Dana dan dananya telah diterim...  [Pasal 36 (6)]

 

Dibuat Secara Baku

     Yang dimaksud dengan "dibuat secara baku" adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara Pengirim atau Penyelenggara Penerima Akhir. [Penjelasan Pasal 5 Ayat (3)]

 

Dicabut Izin Usaha

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit sebelum melakukan salah satu kegiatan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi Perintah Transfer Dana dan dananya telah diterim...  [Pasal 36 (6)]

 


Digital

     Dalam ketentuan ini, dokumen elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat  ...  [Penjelasan Pasal 76 paragraf 2]

 

Dinyatakan Pailit

     •          Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00. ... [Pasal 50]

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit sebelum melakukan salah satu kegiatan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi Perintah Transfer Dana dan dananya telah diterim...  [Pasal 36 (6)]

     •          Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada: a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau  ... [Pasal 51 (1)]

 

Dokumen Elektronik

 ~ alat bukti hukum yang sah

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah. [Pasal 76 (1)]

 

~ perluasan alat bukti hukum yang sah

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. [Pasal 76 (2)]

 

 

 

 

E

 

Electronic Data Interchange (EDI)

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Elektromagnetik

     Dalam ketentuan ini, dokumen elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat  ...  [Penjelasan Pasal 76 paragraf 2]

 

Elektronik

 ~ Perintah Transfer Dana dapat disampaikan

     Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. [Pasal 7 (1)]

 

Elektronik

 ~ konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana

     Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor Rekening dan/atau nama Penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia Bank. [Pasal 6]

 

Elektronik

 ~ penyampaian Perintah Transfer Dana

     Dalam Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disepakati untuk digunakan oleh Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, pencantuman tanggal Perintah Transfer Dana dilakukan secara otomatis oleh sistem ... [Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf e]

 

Execution Date

     Tanggal Pelaksanaan (Execution Date) adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. [Pasal 1.16.]

 

 

 

 

F

 

Final lihat Bersifat Final

     Prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement) merupakan sebuah prinsip bahwa Dana yang telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara lain bersifat  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf c]

 

Finality of Payment/Finality of Settlement

     •          prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement); [Pasal 3 c.]

     •          Prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement) merupakan sebuah prinsip bahwa Dana yang telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara lain bersifat  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf c]

 

 

 

 

G

 

Gambar

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

 

 

 

H

 

Hak Penerima

 ~ hak atas Dana

     Dalam hal Penyelenggara yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerima Akhir, hak atas Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir diatur sebagai berikut: a. merupakan hak  ... [Pasal 51 (3)]

 

Hak Pengirim

 ~ hak atas Dana

     Dalam hal Penyelenggara yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerima Akhir, hak atas Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir diatur sebagai berikut: a. merupakan hak  ... [Pasal 51 (3)]

 

Hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

     Yang dimaksud dengan "hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai penghentian sementara Penyelenggara Pengirim Asal dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lain. [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf d]

 

Hari Kerja

     Hari Kerja adalah hari Penyelenggara Penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan Transfer Dana. [Pasal 1.29.]

 

~ Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal hari libur, Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana menjadi tanggal Hari Kerja berikutnya. [Pasal 12 (3)]

 

Hari Kerja Berikutnya

     Penyelenggara Penerima Akhir dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana  ... [Pasal 36 (4)]

 

~ pemberitahuan paling lambat

     Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Penyelenggara Pengirim Asal harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Pengirim Asal pada hari yang sama atau paling lambat pada Hari Kerja berikutnya. [Pasal 24]

 

Hari Libur

 ~ dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana menjadi tanggal Hari Kerja berikutnya

     Dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal hari libur, Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana menjadi tanggal Hari Kerja berikutnya. [Pasal 12 (3)]

 

Hasil Cetak

 ~ alat bukti hukum yang sah

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah. [Pasal 76 (1)]

 

Hukum Acara

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. [Pasal 76 (2)]

 

Huru-Hara

      Yang dimaksud dengan "huru-hara" termasuk pertikaian antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional Penyelenggara. [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a paragraf 2]

 

~ Penyelenggara Pengirim Asaltetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik ... [Pasal 21 (1)]

 

Huruf

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

 

 

 

 

I

 

Identitas Penerima

     Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan  ... [Pasal 8 (3)]

 

~ muatan informasi Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi: a. identitas Pengirim Asal; b. identitas Penerima; c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer ... [Pasal 8 (1)]

 

Identitas Pengirim Asal

     Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya  ... [Pasal 8 (2)]

 

~ muatan informasi Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi: a. identitas Pengirim Asal; b. identitas Penerima; c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer ... [Pasal 8 (1)]

 

Identitas Penyelenggara Penerima Akhir

 ~ muatan informasi Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi: a. identitas Pengirim Asal; b. identitas Penerima; c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer ... [Pasal 8 (1)]

 

Identitas Subjek Hukum

     Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah informasi elektronik yang dilekatkan yang memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, ... [Penjelasan Pasal 77]

 

Inducing Change lihat Mendorong Perubahan

     Kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan antara lain dengan kegiatan imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, kerja sama  ... [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) paragraf 4]

 

Informasi Elektronik

 ~ alat bukti hukum yang sah

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah. [Pasal 76 (1)]

 

~ perluasan alat bukti hukum yang sah

     Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. [Pasal 76 (2)]

 

Informasi Identitas Pengirim Asal

     Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima. [Pasal 8 (5)]

 

Informasi Identitas Penyelenggara Penerima Akhir

     Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima. [Pasal 8 (4)]

 

Informasi dan Transaksi Elektronik

     Dalam menilai keabsahan suatu tanda tangan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. [Penjelasan Pasal 77 paragraf 2]

 

Infrastruktur Kunci Publik (Tanda Tangan Digital)

     Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah informasi elektronik yang dilekatkan yang memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, ... [Penjelasan Pasal 77]

 

Institusi Lain

 ~ pemberian izin penyelenggaraan Transfer Dana

     badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu ... [Pasal 89 b.]

 

Intra-Penyelenggara

     Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk: a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik  ...  [Pasal 2]

 


Izin

 ~ kewajiban memperoleh

     Kewajiban memperoleh izin dilakukan mengingat kegiatan Transfer Dana pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya diamanatkan untuk ditransfer. Kewajiban untuk memperoleh izin tidak berlaku ... [Penjelasan Pasal 69 Ayat (1)]

 

Izin Usaha

 ~ dicabut

     •          Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00. ... [Pasal 50]

     •          Dalam hal penggunaan Penyelenggara Penerus ditetapkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, ... [Pasal 26]

 

 

 

J

 

Jam Operasional

 ~ telah mendekati akhir

     Dalam ketentuan ini alasan yang wajar antara lain penyerahan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal telah mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara Pengirim Asal sehingga Penyelenggara Pengirim Asal tidak m ... [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf a]

 

Jangka Waktu yang Ditentukan

     •          Penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian Dana dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (3)]

     •          Penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan dalam jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (5)]

 

Jasa

 ~ berkewajiban membayar, yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan

     Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan tetap berkewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal atas Dana ... [Pasal 21 (2)]

 


~ dikecualikan kewajiban pembayaran

     Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi oleh Penyelenggara Penerima Akhir kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan jika Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana  ... [Pasal 38 (5)]

 

~ kewajiban  Penyelenggara Penerima Akhir membayar

     Apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima Akhir wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya untuk diteruskan kepada  ...  [Pasal 38 (4)]

 

~ kewajiban pembayaran untuk menegaskan hak Pengirim Asal

     Dalam ketentuan ini kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dimaksudkan untuk menegaskan hak Pengirim Asal yang rekeningnya telah didebit oleh Penyelenggara Pengirim Asal, sementara Penyelenggara Pengirim Asal belum menerbitkan Perintah  ... [Penjelasan Pasal 17 Ayat (5)]

 

Jasa dan Bunga

 ~ yang berkaitan dengan pembayaran diatur dalam Undang-Undang ini

     Segala kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran jasa dan bunga yang diatur dalam Undang-Undang ini bagi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan kompensasi  ... [Pasal 71 (1)]

 

Jasa, Bunga, atau Kompensasi

 ~ diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Ketentuan mengenai jangka waktu, tata cara perhitungan, dan pengenaan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 64 (7)]

 

Jasa, Bunga, atau Kompensasi

 ~ kewajiban Penyelenggara Pembayar Transfer Debit membayar

     Dalam hal terjadi kekeliruan penyampaian Dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan Perintah Transfer Debit, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit membayar jasa, bunga, atau kompensasi. [Pasal 64 (6)]

 

~ kewajiban Penyelenggara Penerima Akhir membayar

     Penyelenggara Penerima Akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima. [Pasal 57 (2)]

 

~ kewajiban Penyelenggara Pengirim Asal membayar

     •          Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal terlambat mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi. [Pasal 47 (2)]

     •          Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal. [Pasal 42 (6)]

 

~ kewajiban Penyelenggara Pengirim membayar

     Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima. [Pasal 56 (2)]

 

~ kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana

     Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang  ... [Pasal]

 

~ pihak yang berhak menerima

     Pada prinsipnya pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan adalah Penerima. [Penjelasan Pasal 54 Ayat (1)]

 

~ tanggung jawab Penyelenggara membayar

     Setiap Penyelenggara yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada Penerima. [Pasal 54 (1)]

 

~ tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya

     •          Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) serta tata cara pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bank ... [Pasal 49]

     •          Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 42 (7)]

 

~ tata cara penghitungan dan pembayaran

     Ketentuan mengenai jenis kekeliruan, tata cara untuk memperbaiki kekeliruan, serta tata cara penghitungan dan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 58]

 

Jumlah Dana dan Jenis Mata Uang

 ~ muatan informasi Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi: a. identitas Pengirim Asal; b. identitas Penerima; c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer ... [Pasal 8 (1)]

 


Jumlah Nominal

 ~ terdapat perbedaan

     Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah nominal yang tercantum dalam Perintah Transfer Debit yang diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit dan jumlah nominal yang dibayar oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, Penyelenggara  ...  [Pasal 64 (2)]

 

 

 

 

K

 

Kasuistik dan Situasional

     Dalam ketentuan ini, waktu yang cukup bersifat kasuistik dan situasional, antara lain terkait dengan Sistem Transfer Dana yang digunakan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 42 Ayat (1)]

 

Keadaan Bahaya

     Yang dimaksud dengan "keadaan bahaya" adalah keadaan bahaya yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a]

 

Keadaan Bahaya

 ~ Penyelenggara Pengirim Asal tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik ... [Pasal 21 (1)]

 

Keadaan Darurat

 ~ Penyelenggara Pengirim Asal tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik ... [Pasal 21 (1)]

 

Kebakaran

 ~ kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik

     Yang dimaksud dengan "kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal" antara lain kerusakan yang  ...  [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b]

 


Kecuali Diperjanjikan Lain

     Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya, kecuali  ... [Pasal 38 (1)]

 

~ Penolakan Melakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, kecuali diperjanjikan lain. [Pasal 19 (1)]

 

Kedaluwarsa

 ~ tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen

     Seluruh ketentuan yang terkait dengan tanggal penarikan, tanggal efektif, tenggang waktu penawaran, dan kedaluwarsa tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen. [Penjelasan Pasal 67]

 

Kegagalan Sistem Kliring atau Sistem Transfer Dana

     Yang dimaksud dengan "kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana" adalah kegagalan yang mengakibatkan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana secara keseluruhan tidak dapat dijalankan atau dioperasikan dengan baik, termasuk seluruh sistem pendu ... [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf c]

 

~ tidak tergolong kegagalan sistem

     Kegagalan sistem yang hanya terjadi di Penyelenggara Pengirim Asal tidak tergolong pengertian kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf c paragraf 2]

 

Kegiatan Transfer Dana

 ~ oleh Penyelenggara berdasarkan prinsip syariah

     Segala kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran jasa dan bunga yang diatur dalam Undang-Undang ini bagi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan kompensasi  ... [Pasal 71 (1)]

 

~ yang dapat melakukan

     Badan hukum dari badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan Transfer Dana adalah badan hukum Indonesia, seperti perseroan terbatas dan koperasi. [Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) paragraf 2]

 

Kegiatan Usaha

 ~ dibekukan

     •          Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00. ... [Pasal 50]

     •          Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada: a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau  ... [Pasal 51 (1)]

 

Kejaksaan

 ~ pihak yang berwenang

     Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengadilan. [Penjelasan Pasal 41]

 

Kekeliruan

 ~ tata cara untuk memperbaiki

     Ketentuan mengenai jenis kekeliruan, tata cara untuk memperbaiki kekeliruan, serta tata cara penghitungan dan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 58]

 

Kekeliruan Penyampaian Dana lihat juga Dana

     Dalam hal terjadi kekeliruan penyampaian Dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan Perintah Transfer Debit, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit membayar jasa, bunga, atau kompensasi. [Pasal 64 (6)]

 

Kekuatan Hukum yang Sah

 ~ Tanda Tangan Elektronik

     Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana memiliki kekuatan hukum yang sah. [Pasal 77]

 

Kepolisian

 ~ pihak yang berwenang

     Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengadilan. [Penjelasan Pasal 41]

 

Kesepakatan

     Yang dimaksud dengan "kesepakatan" adalah tidak harus dalam bentuk kontrak, tetapi dapat juga dalam bentuk lain, antara lain kesepakatan secara lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penyelenggara yang berwenang. [Penjelasan Pasal 36 Ayat (5)]

 

~ dapat pengecualian tentang waktu Pengaksepan

     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika terdapat kesepakatan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus tentang waktu Pengaksepan yang terekam dan/atau tercatat dalam  ... [Pasal 36 (5)]

 

~ jangka waktu pemberitahuan dapat dikecualikan

     Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal. [Pasal 9 (4)]

 


~ pencantuman Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana

     Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 10]

 

~ telah ada

     Dengan adanya Pengaksepan dari Penyelenggara Penerima atas Perintah Transfer Dana dari Pengirim, hal itu berarti telah ada kesepakatan dari Penyelenggara Penerima untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim. [Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)]

 

~ tentang waktu Pengaksepan

     kesepakatan tentang waktu Pengaksepan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 16 (2) b.]

 

~ yang mendasari pengaturan

     Pengaturan sebagai perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri pada ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa walaupun Transfer Dana merupakan suatu rangkaian kegiatan, hubungan hukum di antara setiap pihak dalam proses Transfer Dana diatur ... [Penjelasan Pasal 5 Ayat (2)]

 

Kesepakatan Secara Lisan

 ~ yang dituangkan dalam catatan resmi

     Kesepakatan tentang waktu Pengaksepan tidak harus dalam bentuk kontrak, tetapi dapat juga dalam bentuk kesepakatan secara lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penyelenggara yang berwenang. [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf b]

 

Kesepakatan Tertulis

     Yang dimaksud dengan "kesepakatan tertulis" adalah kesepakatan antara Pembayar Transfer Debit dan Penerima Akhir Transfer Debit mengenai cara Penerima Akhir Transfer Debit untuk memperoleh pembayaran dari Pembayar Transfer Debit atas prestasi yang  ... [Penjelasan Pasal 62 Ayat (4) paragraf 2]

 

~ Perintah Transfer Debit

     dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Penerima Akhir Transfer Debit untuk mendebit Rekening Penyelenggara Pembayar Transfer Debit atau Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit ... [Pasal 63 (1) e.]

 

~ persyaratan Pengaksepan dapat dilakukan

     Dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pendebitan langsung atas Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dilakukan jika  ... [Pasal 62 (4)]

 


Ketentuan Rahasia Bank

     Yang dimaksud dengan "ketentuan rahasia Bank" adalah ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. [Penjelasan Pasal 6]

 

Keterangan dan Data

 ~ dalam pemantauan kewajiban pihak lain merahasiakan

     Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan. [Pasal 72 (7)]

 

Kode Akses

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Kode Akses (Password)

     Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah informasi elektronik yang dilekatkan yang memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, ... [Penjelasan Pasal 77]

 

Kompensasi

 ~ berkewajiban membayar, Penyelenggara Pengirim Asal yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan

     Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan tetap berkewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal atas Dana ... [Pasal 21 (2)]

 

~ dikecualikan kewajiban pembayaran

     Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi oleh Penyelenggara Penerima Akhir kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan jika Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana  ... [Pasal 38 (5)]

 

~ ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 71 (2)]

 

~ kewajiban  Penyelenggara Penerima Akhir membayar

     Apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima Akhir wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya untuk diteruskan kepada  ...  [Pasal 38 (4)]

 


~ kewajiban pembayaran untuk menegaskan hak Pengirim Asal

     Dalam ketentuan ini kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dimaksudkan untuk menegaskan hak Pengirim Asal yang rekeningnya telah didebit oleh Penyelenggara Pengirim Asal, sementara Penyelenggara Pengirim Asal belum menerbitkan Perintah  ... [Penjelasan Pasal 17 Ayat (5)]

 

Kompensasi lihat Jasa, Bunga, atau Kompensasi

     Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal. [Pasal 42 (6)]

 

Konfirmasi

 ~ dalam transaksi Transfer Dana

     Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor Rekening dan/atau nama Penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia Bank. [Pasal 6]

 

Konflik Bersenjata

 ~ Penyelenggara Pengirim Asal tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik ... [Pasal 21 (1)]

 

Konsekuensi dari Tanggung Jawab

 ~ kewajiban penerbitan Perintah Transfer Dana baru

     Kewajiban penerbitan Perintah Transfer Dana baru merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal untuk mengirimkan Dana kepada Penerima sesuai dengan Perintah Transfer Dana  ... [Penjelasan Pasal 26]

 

Koperasi

 ~ badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan Transfer Dana

     Badan hukum dari badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan Transfer Dana adalah badan hukum Indonesia, seperti perseroan terbatas dan koperasi. [Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) paragraf 2]

 

     Yang dimaksud dengan "korporasi" dalam ketentuan ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. [Penjelasan Pasal 87 Ayat (1)]

 

~ dikenai pertanggungjawaban secara pidana

     Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang  ... [Pasal 87 (2)]

 

~ penjatuhan pidana

     Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi ... [Pasal 87 (3)]

 

~ penjatuhan pidana pokok

     Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga). [Pasal 87 (4)]

 

~ personel pengendali

     Personel pengendali korporasi terdiri atas setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. [Penjelasan Pasal 87 Ayat (3) Huruf a]

 

~ pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi

     Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. [Pasal 87 (1)]

 

Kriptografi Simetrik

     Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah informasi elektronik yang dilekatkan yang memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, ... [Penjelasan Pasal 77]

 

 

 

 

L

 

Lembaran Negara Republik Indonesia

     Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [Pasal 91]

 

Lisan lihat Kesepakatan Secara Lisan

     Kesepakatan tentang waktu Pengaksepan tidak harus dalam bentuk kontrak, tetapi dapat juga dalam bentuk kesepakatan secara lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penyelenggara yang berwenang. [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf b]

 

 

 

 

 

M

 

Media

 ~ penyampaian pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal

     menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal melalui media yang disepakati antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 17 (1) c.]

 

Media Cetak

 ~ pemberitahuan dapat dilakukan

     Pemberitahuan dapat dilakukan melalui surat atau sarana tertulis lain kepada Pengirim Asal atau melalui media cetak. Dalam hal pemberitahuan tersebut dilakukan melalui media cetak, pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya harus dimuat dalam satu media  ... [Penjelasan Pasal 22]

 

Mekanisme Netting

     Yang dimaksud dengan "mekanisme netting" adalah suatu proses perhitungan hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dilakukan oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban yang di ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf e]

 

Melawan Hukum

 ~ membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana

     Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  ... [Pasal 80 (1)]

 

~ mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain

     Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 ... [Pasal 81]

 

~ mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana

     Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lam...  [Pasal 83 (1)]

 

~ merusak Sistem Transfer Dana

     Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

 

Mendorong Perubahan

     Kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan antara lain dengan kegiatan imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, kerja sama  ... [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) paragraf 4]

 

Mendorong Perubahan (Inducing Change)

     Pemantauan (oversight) terdiri atas kegiatan pengamatan (monitoring), penilaian (assessment), dan kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change). [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1)]

 

Menerbitkan Sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pengirim Asal Transfer Debit

     Yang dimaksud dengan "menerbitkan sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pengirim Asal Transfer Debit" adalah penerbitan Perintah Transfer Debit untuk melaksanakan perintah penagihan yang diberikan oleh Penerima Akhir Transfer Debit. [Penjelasan Pasal 62 Ayat (2) Huruf a]

 

Mengalokasikan Dana Untuk Kepentingan Penerima

     Yang dimaksud dengan "mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima" adalah menyediakan Dana pada Rekening tertentu di Penyelenggara Penerima Akhir untuk dibayarkan secara tunai kepada Penerima. [Penjelasan Pasal 36 Ayat (2) Huruf c]

 

Menguasai dan Mengakui sebagai Miliknya

 ~ Dana hasil transfer

     Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima  ... [Pasal 85]

 

Menolak Melakukan Pengaksepan

     •          Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain: a. Perintah Transfer Dana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; [Penjelasan Pasal 38 Ayat (1)]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, kecuali diperjanjikan lain. [Pasal 19 (1)]

     •          Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain Penyelenggara Pengirim Asal tidak sanggup melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan Tanggal Pembayaran atau Penyelenggara Pengirim Asal  ... [Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)]

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerima Transfer Debit menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Penerima Transfer Debit wajib mengembalikan Perintah Transfer Debit sesegera mungkin dan  ... [Pasal 65 (2)]

     •          Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menolak melakukan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Pengirim Asal pada tanggal yang sama dengan tanggal  ... [Pasal 19 (2)]

 

Menolak Melakukan Pengaksepan lihat juga Penolakan Mela-ukan Pengaksepan

     Penyelenggara Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas dasar alasan yang wajar. [Pasal 15 (2)]

 

 

 

 

N

 

Negara Asal atau Negara Tertuju

     •          Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer  ... [Pasal 23 (1)]

     •          Yang dimaksud dengan "negara asal atau negara tertuju" adalah negara asal Pengirim atau negara tempat Dana akan diterima. [Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) paragraf 2]

 

Netting

     •          Dalam hal hasil netting menunjukkan bahwa peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit memiliki kewajiban kepada penyelenggara atau peserta lain, peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau d ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 6]

     •          diakuinya mekanisme netting dalam suatu Sistem Transfer Dana yang efisien. [Pasal 3 e.]

 

~ hak untuk memperoleh pembayaran

     Dalam hal hasil netting menunjukkan bahwa peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari penyelenggara atau peserta lain, peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 7]

 

~ mekanisme Sistem Transfer Dana

     Dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank atau keputusan pernyataan pailit badan usaha bukan Bank berbadan hukum merupakan peserta suatu Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme netting, penyelenggara Si ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 3]

 

~ penggunaan mekanisme perhitungan

     Penyelenggara Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme perhitungan secara netting harus melaksanakan setiap Perintah Transfer Dana yang telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tersebut dan Perintah Transfer Dana tersebut tidak  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 2]

 

Nomor Rekening dan Nama Rekening Penerima

 ~ terdapat perbedaan

     terdapat perbedaan nomor Rekening dan nama Rekening Penerima; dan [Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) c.]

 

Nonelektronik

 ~ kerusakan

     •          kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal; [Pasal 21 (1) b.]

     •          Yang dimaksud dengan "kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal" antara lain kerusakan yang  ...  [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b]

 

Nota Debit Kliring

     Perintah Transfer Debit dapat dilakukan dengan sarana transfer debit, seperti cek, bilyet giro, wesel, atau bentuk lain, yang diterima dari Penerima Akhir Transfer Debit atau nota debit kliring yang diterbitkan sendiri oleh Penyelenggara Penerima Akhir  ... [Penjelasan Pasal 65 Ayat (1)]

 

Nota Debit antar-Bank

     Sarana transfer debit yang diterbitkan sendiri oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit antara lain nota debit antar-Bank. [Penjelasan Pasal 60 Huruf a]

 

 

 

 

O

 

Offsetting

     Yang dimaksud dengan "mekanisme netting" adalah suatu proses perhitungan hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dilakukan oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban yang di ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf e]

 


Optikal

     Dalam ketentuan ini, dokumen elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat  ...  [Penjelasan Pasal 76 paragraf 2]

 

Orang Perseorangan

 ~ yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia

     Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun; ... [Pasal 89]

 

Originator

     Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. [Pasal 1.7.]

 

Otoritas Pengawas Terkait

     Yang dimaksud dengan "otoritas pengawas terkait" antara lain lembaga pengawas jasa keuangan dan kementerian yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi, dan informatika. [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)]

 

Otoritas Pengawas Terkait

 ~ koordinasi pemantauan

     Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. [Pasal 72 (2)]

 

 

 

 

P

 

Pailit

     •          Dengan demikian, seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh peserta yang dikenai pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha atau pailit pada tanggal diterbitkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha atau ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 4]

     •          Dalam hal penggunaan Penyelenggara Penerus ditetapkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, ... [Pasal 26]

 

Para Pihak

     Yang dimaksud dengan "para pihak" antara lain Pembayar Transfer Debit, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, dan/atau Penerima Akhir Transfer Debit. [Penjelasan Pasal 63 Ayat (1) Huruf e]

 

~ kesepakatan tertulis

     dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Penerima Akhir Transfer Debit untuk mendebit Rekening Penyelenggara Pembayar Transfer Debit atau Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit ... [Pasal 63 (1) e.]

 

Payment Date

     Tanggal Pembayaran (Payment Date) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima. [Pasal 1.17.]

 

Pegawai Penyelenggara

 ~ melakukan tindak pidana

     Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). [Pasal 86]

 

Pejabat

 ~ melakukan tindak pidana

     Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). [Pasal 86]

 

Pelaksanaan Pembayaran

 ~ bagian kegiatan transfer debit

     pelaksanaan pembayaran, yaitu kegiatan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, baik atas beban dirinya sendiri maupun atas perintah dan beban Pembayar Transfer Debit melaksanakan Transfer Dana kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, untuk  ... [Pasal 60 b.]

 

Pemantauan (Oversight)

     Pemantauan (oversight) terdiri atas kegiatan pengamatan (monitoring), penilaian (assessment), dan kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change). [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1)]

 

Pemantauan

 ~ Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas

     Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. [Pasal 72 (2)]

 

~ Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain

     Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 72 (6)]

 

~ penyelenggaraan Transfer Dana

     Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia. [Pasal 72 (1)]

 

~ yang dilaksanakan oleh pihak lain wajib merahasiakan keterangan dan data

     Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan. [Pasal 72 (7)]

 

Pemantauan Langsung

 ~  pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu

     Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. [Pasal 72 (4)]

 

Pemantauan Langsung dan/atau Pemantauan Tidak langsung

 ~ dilakukan oleh Bank Indonesia

     Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung. [Pasal 72 (3)]

 

Pemantauan Tidak Langsung

     Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana. [Pasal 72 (5)]

 

Pemantauan lihat  Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemantauan

     Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, tata cara penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, serta tata cara pengenaan sanksi ...  [Pasal 75]

 

Pembatalan

 ~ dilakukan dengan tata cara sesuai dengan kesepakatan

     Dalam hal Sistem Transfer Dana tidak mengatur mengenai ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan dilakukan dengan tata cara sesuai dengan kesepakatan antar-Penyelenggara yang terkait dalam proses pembatalan. [Pasal 44 (2)]

 

~ tata cara yang beralaku

     Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam setiap Sistem Transfer Dana. [Pasal 44 (1)]

 

Pembatalan Perintah Transfer Dana

 ~ alasan-alasan untuk dapat dilakukan

     Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan: a. terdapat perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau b.  ... [Pasal 42 (2)]

 

~ berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan

     Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan. [Pasal 45 (1)]

 


~ biaya yang timbul

     Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan beban Pengirim yang meminta pembatalan. [Pasal 42 (4)]

 

~ oleh Pengirim

     Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau  ... [Pasal 42 (1)]

 

~ pembebasan dari segala akibat hukum yang timbul

     Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. [Pasal 42 (5)]

 

~ permohonan

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan pengembalian Dana. [Pasal 42 (3)]

 

     •          Dengan tidak berlakunya prinsip zero hour rules, dalam hal terjadi kondisi: 1) Pengirim Asal dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana tetap diteruskan kepada Penerima. Dengan adanya kondisi tersebut, tim likuidasi  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 1)]

 

Pembatalan Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara berupa Bank, tim likuidasi berhak menilai motif pelaksanaan transfer dan meminta pembatalan Transfer Dana jika terbukti pelaksanaan transfer dilakukan dengan maksud untuk merugikan Bank. [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 1) paragraf 2]

 

Pembayar Transfer Debit

     Pembayar Transfer Debit adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit. [Pasal 1.23.]

 

~ lebih dari satu, untuk untung satu Rekening

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit menerima Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit yang memuat permintaan pendebitan: a. lebih dari satu Pembayar Transfer Debit untuk untung satu Rekening Pengirim Asal Transfer  ...  [Pasal 64 (1)]

 

~ pengecekan kewenangan

     Autentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Pembayar Transfer Debit dalam melakukan pembayaran. [Penjelasan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b]

 

~ satu, untuk untung lebih dari satu Rekening

     satu Pembayar Transfer Debit untuk untung lebih dari satu Rekening Pengirim Asal Transfer Debit yang sama, setiap permintaan pendebitan tersebut dianggap sebagai satu Perintah Transfer Debit. [Pasal 64 (1) b.]

 

Pembekuan Kegiatan Usaha

     Dengan demikian, seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh peserta yang dikenai pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha atau pailit pada tanggal diterbitkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha atau ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 4]

 

Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha Transfer Dana

 ~ sanksi administratif

     Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif ... [Pasal 74]

 

Pemeriksaan Berkala

     Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. [Pasal 72 (4)]

 

Pemeriksaan Setiap Waktu

     Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. [Pasal 72 (4)]

 

Pemrograman dalam Aplikasi Komputer

 ~ bentuk penerbitan Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dapat berbentuk, antara lain: a. warkat transfer; b. data elektronik yang berisi Perintah Transfer Dana untuk diproses dalam Sistem Transfer Dana; atau c. pemrograman dalam aplikasi ... [Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b]

 

Pencabutan Izin Kegiatan Usaha Transfer Dana

 ~ sanksi administratif

     Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif ... [Pasal 74]

 

Pencabutan Izin Usaha

     Dengan demikian, seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh peserta yang dikenai pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha atau pailit pada tanggal diterbitkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha atau ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 4]

 

Pendebitan

     Dalam hal Dana dalam Rekening Penerima tidak mencukupi, pendebitan dilakukan sebesar Dana yang tersedia setelah dikurangi saldo minimum yang wajib dipelihara pemegang Rekening di Penyelenggara. [Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) paragraf 2]

 

~ muatan permintaan lebih dari satu

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit menerima Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit yang memuat permintaan pendebitan: a. lebih dari satu Pembayar Transfer Debit untuk untung satu Rekening Pengirim Asal Transfer  ...  [Pasal 64 (1)]

 

~ setiap permintaan dianggap sebagai satu Perintah

     satu Pembayar Transfer Debit untuk untung lebih dari satu Rekening Pengirim Asal Transfer Debit yang sama, setiap permintaan pendebitan tersebut dianggap sebagai satu Perintah Transfer Debit. [Pasal 64 (1) b.]

 

Pendebitan Rekening

     Dalam hal persyaratan Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terpenuhi, Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan pendebitan Rekening Pengirim Asal; [Pasal 17 (1)]

 

~ dilakukan lebih awal dari tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana

     Apabila pelaksanaan pendebitan Rekening Pengirim Asal oleh Penyelenggara Pengirim Asal dilakukan lebih awal dari tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal  ... [Pasal 17 (5)]

 

~ pelaksanaan wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana

     Pelaksanaan pendebitan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 17 (4)]

 

Penerima

     Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. [Pasal 1.13.]

 

~ mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer

     mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer. [Pasal 36 (2) f.]

 

~ menjadi Pengirim Asal Transfer Debit

     Penerima menjadi Pengirim Asal Transfer Debit. [Pasal 66 d.]

 

~ pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi

     Pada prinsipnya pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan adalah Penerima. [Penjelasan Pasal 54 Ayat (1)]

 


Penerima Akhir Transfer Debit

     Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana. [Pasal 1.22.]

 

~ pengecekan kewenangan

     Autentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Penerima Akhir Transfer Debit dalam penerbitan Perintah Transfer Debit. [Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf b]

 

Penerima lihat Untuk Kepentingan Penerima

     Penyelenggara Penerima Akhir yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima sesuai dengan ketentuan dalam Undang- ... [Pasal 35]

 

Penetapan

 ~ dasar pembatalan Perintah Transfer Dana

     Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan. [Pasal 45 (1)]

 

Penetapan Jangka Waktu Pengambilan

 ~ ketentuan mengenai tata cara diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Ketentuan mengenai tata cara Pengaksepan dan penetapan jangka waktu pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam  ... [Pasal 39]

 

Penetapan atau Putusan Pengadilan

 ~ pengembalian dana kepada pihak yang berhak

     Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan. [Pasal 53 (2)]

 

Pengadilan

 ~ pihak yang berwenang

     Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengadilan. [Penjelasan Pasal 41]

 

Pengaksepan

     •          Pengaksepan (Acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. [Pasal 1.15.]

     •          Yang dimaksud dengan "dapat dibayarkan" adalah sesuai dengan pengertian Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir. [Penjelasan Pasal 12 Ayat (2)]

 


~ bagi Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit

     Pengaksepan bagi Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit dalam Bab ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20. [Pasal 62 (3)]

 

~ berlaku sebagai perjanjian

     Perintah Transfer Dana yang telah memperoleh Pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. [Pasal 5 (1)]

 

~ dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim Asal

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan: a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara  ... [Pasal 15 (1) a]

 

~ dari Penyelenggara Penerima atas Perintah Transfer Dana dari Pengirim

     Dengan adanya Pengaksepan dari Penyelenggara Penerima atas Perintah Transfer Dana dari Pengirim, hal itu berarti telah ada kesepakatan dari Penyelenggara Penerima untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim. [Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)]

 

~ dilakukan jika terdapat kesepakatan tertulis

     Dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pendebitan langsung atas Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dilakukan jika  ... [Pasal 62 (4)]

 

~ kesepakatan tentang waktu tidak harus dalam bentuk kontrak

     Kesepakatan tentang waktu Pengaksepan tidak harus dalam bentuk kontrak, tetapi dapat juga dalam bentuk kesepakatan secara lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penyelenggara yang berwenang. [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf b]

 

~ kesepakatan tentang waktu yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi

     kesepakatan tentang waktu Pengaksepan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 16 (2) b.]

 

~ ketentuan

     Penyelenggara Penerima Transfer Debit dapat melakukan Pengaksepan dengan ketentuan: 1. jumlah uang yang berlaku sesuai dengan yang tertulis dalam huruf; dan 2. jika jumlah uang yang dicantumkan dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang, dalam ha... [Pasal 65 (1) b.]

 

~ ketentuan mengenai tata cara diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Ketentuan mengenai tata cara Pengaksepan dan penetapan jangka waktu pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam  ... [Pasal 39]

 

~ menolak melakukan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Transfer Debit menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Penerima Transfer Debit wajib mengembalikan Perintah Transfer Debit sesegera mungkin dan  ... [Pasal 65 (2)]

 

~ penolakan berdasarkan alasan yang wajar

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, kecuali diperjanjikan lain. [Pasal 19 (1)]

 

~ penolakan beserta alasannya

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menolak melakukan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Pengirim Asal pada tanggal yang sama dengan tanggal  ... [Pasal 19 (2)]

 

~ penyampaian pemberitahuan

     menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal Transfer Debit melalui media yang disepakati Pengirim Asal Transfer Debit. [Pasal 62 (2) c.]

 

~ penyampaian pemberitahuan kepada Pengirim Asal melalui media

     menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal melalui media yang disepakati antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 17 (1) c.]

 

~ penyimpangan terhadap waktu

     •          Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terdapat: a. alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah diterimanya Perintah Transfer Dana; atau [Pasal 16 (2)]

     •          Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan dan jangka waktu yang wajar. [Pasal 63 (4)]

 

~ persyaratan terpenuhi

     Dalam hal persyaratan Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terpenuhi, Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan pendebitan Rekening Pengirim Asal; [Pasal 17 (1)]

 

~ tanda terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima

     Terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima ditandai dengan dilakukannya salah satu kegiatan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 35]

 

~ tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Apabila Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal yang dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai deng...  [Pasal 19 (3)]

 

~ wajib dilakukan dengan segera

     •          Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. [Pasal 16 (1)]

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya. [Pasal 36 (1)]

 

Pengaksepan Perintah Transfer Dana

 ~ dapat ditolak

     •          Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain Penyelenggara Pengirim Asal tidak sanggup melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan Tanggal Pembayaran atau Penyelenggara Pengirim Asal  ... [Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas dasar alasan yang wajar. [Pasal 15 (2)]

 

~ dilaksanakan oleh Penyelenggara Penerus

     Dalam hal Penyelenggara Penerus menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, Pen ... [Pasal 30]

 

~ dilaksanakan pada tanggal yang lebih akhir

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, Pengaksepan  ... [Pasal 34 (1)]

 

~ kekeliruan melakukan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, Penyelenggara Penerima Akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan Pengaksepan d ... [Pasal 57 (1)]

 

~ menolak melakukan

     Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain: a. Perintah Transfer Dana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; [Penjelasan Pasal 38 Ayat (1)]

 

~ pelaksanaan atau penolakan

     Kecuali diatur secara khusus dalam Bagian ini, pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai dengan pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan ... [Pasal 32]

 

~ tanggung jawab Penyelenggara Pengirim Asal

     •          Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Pengirim Asal atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan ketentuan dalam ... [Pasal 20]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik ... [Pasal 21 (1)]

 

~ dapat ditolak

     Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah uang yang ditulis dalam huruf dan yang ditulis dalam angka pada Perintah Transfer Debit: a. Penyelenggara Penerima Transfer Debit dapat menolak untuk melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit; atau [Pasal 65 (1)]

 

~ jika telah melakukan salah satu kegiatan

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit jika telah melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut: a. menerbitkan sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pen ... [Pasal 62 (2)]

 

~ persyaratan yang harus dipenuhi

     Penyelenggara Pembayar Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi: a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali  ... [Pasal 63 (1)]

 

Pengamatan

     Pengamatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) paragraf 2]

 

Pengamatan (Monitoring)

     Pemantauan (oversight) terdiri atas kegiatan pengamatan (monitoring), penilaian (assessment), dan kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change). [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1)]

 


Pengirim

     Pengirim (Sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. [Pasal 1.6.]

 

~ beban biaya sehubungan dengan pembatalan

     Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan beban Pengirim yang meminta pembatalan. [Pasal 42 (4)]

 

Pengirim Asal

     Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. [Pasal 1.7.]

 

~ berhak mendapatkan informasi perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana.

     Pengirim Asal berhak mendapatkan informasi dari Penyelenggara Pengirim Asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana. [Pasal 11]

 

~ dapat dilakukan penelitian atas Dana yang akan ditransfer dari setoran tunai

     Dalam hal Dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, Penyelenggara Pengirim Asal dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. [Pasal 14 (3)]

 

~ dapat mencantumkan Tanggal Pembayaran dalam Perintah Transfer Dana

     Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pembayaran dalam Perintah Transfer Dana sepanjang tidak ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir. [Pasal 12 (1)]

 

~ jaminan Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menyetujui pencantuman Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal menjamin Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perinta... [Pasal 12 (2)]

 

~ kesepakatan jangka waktu pemberitahuan

     Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal. [Pasal 9 (4)]

 

~ kesepakatan tentang waktu Pengaksepan

     kesepakatan tentang waktu Pengaksepan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 16 (2) b.]

 


~ konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum

     Kewajiban penerbitan Perintah Transfer Dana baru merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal untuk mengirimkan Dana kepada Penerima sesuai dengan Perintah Transfer Dana  ... [Penjelasan Pasal 26]

 

~ meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer

     Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer dari Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pen ... [Pasal 47 (1)]

 

~ menjadi Pembayar Transfer Debit

     Kegiatan pelaksanaan pembayaran dalam transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Transfer Dana, kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, dengan penyesuaian penyebutan sebagai berikut: a. Pengirim Asal me ... [Pasal 66]

 

~ pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi

     •          Apabila pelaksanaan pendebitan Rekening Pengirim Asal oleh Penyelenggara Pengirim Asal dilakukan lebih awal dari tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal  ... [Pasal 17 (5)]

     •          Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan tetap berkewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal atas Dana ... [Pasal 21 (2)]

 

~ pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dari Penyelenggara Pengirim Asal

     Apabila Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal yang dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai deng...  [Pasal 19 (3)]

 

~ pemberitahuan Transfer Dana tidak dapat dilanjutkan

     Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Penyelenggara Pengirim Asal harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Pengirim Asal pada hari yang sama atau paling lambat pada Hari Kerja berikutnya. [Pasal 24]

 

~ pemberitahuan mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukannya kepada Pengirim Asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Tran... [Pasal 9 (3)]

 

~ pemberitahuan penolakan Pengaksepan

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menolak melakukan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Pengirim Asal pada tanggal yang sama dengan tanggal  ... [Pasal 19 (2)]

 

~ pencantuman Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana

     Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 10]

 

~ pencantuman berita atau pesan

     •          Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana. [Pasal 8 (6)]

     •          Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk diinformasikan kepada  ...  [Pasal 8 (7)]

 

~ pendebitan Rekening oleh Penyelenggara Pengirim Asal

     Dalam hal persyaratan Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terpenuhi, Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan pendebitan Rekening Pengirim Asal; [Pasal 17 (1)]

 

~ pengembalian Dana

     Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada: a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau  ... [Pasal 51 (1)]

 

~ pengembalian Dana yang tidak diambil oleh Penerima

     Dalam hal Dana hasil transfer setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh Penerima, Dana tersebut dikembalikan kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal. [Pasal 37 (2)]

 

~ pengembalian dana

     Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan. [Pasal 51 (1) b.]

 

~ penyesuaian penyebutan

     Yang dimaksud dengan "penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus" adalah perubahan posisi para pihak, yaitu Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus berposisi sebagai Pengirim Asal. [Penjelasan Pasal 32]

 

~ penyesuaian penyebutan menjadi Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus sebelumnya

     Kecuali diatur secara khusus dalam Paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh  ... [Pasal 28]

 

~ perjanjian dengan Penyelenggara Pengirim Asal.

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib memperhatikan perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 14 (2)]

 

~ tidak diketahui keberadaannya

     Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan ... [Pasal 37 (3)]

 

~ tidak melaksanakan kewajiban mengisi informasi secara lengkap

     Dalam hal Pengirim Asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana. [Pasal 9 (2)]

 

~ wajib mengisi informasi secara lengkap

     Pengirim Asal wajib mengisi informasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali untuk Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang pengisiannya dilakukan sebagaimana dimaksud  ... [Pasal 9 (1)]

 

Pengirim Asal Transfer Debit

     Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana. [Pasal 1.22.]

 

~ identitas

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi: a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,  ... [Pasal 62 (1)]

 

~ informasi identitas

     Penyelenggara Pembayar Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi: a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali  ... [Pasal 63 (1)]

 

Pengirim Transfer Debit

     Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit, dan semua Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang menerbitkan Perintah Transfer Debit. [Pasal 1.21.]

 

Pengurus

 ~ melakukan tindak pidana

     Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). [Pasal 86]

 

~ pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi

     Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. [Pasal 87 (1)]

 

Penilaian

     Penilaian (assessment) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) paragraf 3]

 

Penilaian (Assessment)

     Pemantauan (oversight) terdiri atas kegiatan pengamatan (monitoring), penilaian (assessment), dan kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change). [Penjelasan Pasal 72 Ayat (1)]

 

Penolakan melakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya, kecuali  ... [Pasal 38 (1)]

 

~ pemberitahuan

     Penolakan beserta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan Pengaksepan. [Pasal 38 (2)]

 

Penundaan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima telah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima wajib segera melaksanakan Perintah Transfer Dana, kecuali Penyelenggara Penerima melakukan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau adanya permintaan  ... [Pasal 41]

 

Penyelenggara

 ~ bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi

     Setiap Penyelenggara yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada Penerima. [Pasal 54 (1)]

 

~ dapat meneliti perjanjian atau melakukan verifikasi dokumen perjanjian

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara dapat meneliti perjanjian atau melakukan verifikasi dokumen perjanjian antara Pengirim dan Penerima yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan Perundang-undang ... [Pasal 5 (4)]

 

~ kewajiban membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana

     Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya ke ... [Pasal 78]

 

~ kewajiban menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan

     Penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank Indonesia. [Pasal 73]

 

~ sanksi administrasi

     Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif ... [Pasal 74]

 

Penyelenggara Lain

     Yang dimaksud dengan "Penyelenggara lain" adalah Penyelenggara selain bank sentral yang memelihara Rekening Penyelenggara Penerima Akhir. [Penjelasan Pasal 33 Huruf c]

 

Penyelenggara Pembayar Transfer Debit

     Penyelenggara Pembayar Transfer Debit adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima Akhir Transfer Debit. [Pasal 1.28.]

 

~ dianggap telah melakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Pembayar Transfer Debit dianggap telah melakukan Pengaksepan jika telah melakukan pendebitan Rekening Pembayar Transfer Debit. [Pasal 63 (2)]

 

~ ketentuan internal

     Perintah Transfer Debit memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit; [Pasal 63 (1) c.]

 

~ kewajiban membayarkan Dana

     Dalam hal Penyelenggara Pembayar Transfer Debit melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit wajib membayarkan Dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit sesuai dengan Perintah Transfer Debit yang diterimanya dari ... [Pasal 63 (3)]

 


~ kewajiban menyampaikan kembali Dana

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit menolak dan mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pembayar Transfer Debit wajib menyampaikan kembali Dana kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit sesuai deng...  [Pasal 64 (4)]

 

~ melakukan Autentikasi

     Penyelenggara Pembayar Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan; [Pasal 63 (1) b.]

 

~ membayar jasa, bunga, atau kompensasi

     Dalam hal terjadi kekeliruan penyampaian Dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan Perintah Transfer Debit, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit membayar jasa, bunga, atau kompensasi. [Pasal 64 (6)]

 

Penyelenggara Penerima

     •          Termasuk dalam pengertian "Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah kantor Bank asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Penjelasan Pasal 2 a paragraf 5]

     •          Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian  ... [Pasal 1.10.]

 

~ berhak mengenakan biaya Transfer Dana

     Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana. [Pasal 68 (1)]

 

~ dapat melakukan perubahan jika mempunyai waktu yang cukup

     Perubahan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Penerima jika Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan perubahan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah- ...  [Pasal 46 (2)]

 

~ dibebaskan dari segala akibat hukum

     Penyelenggara Penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 45 (2)]

 

~ dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit

     Penyelenggara Penerima dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana dari Perintah Transfer Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara Penerima menjadi hak Penerima yang penyelesaiannya dilakukan oleh tim likuidasi atau  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 3)]

 


~ kewajiban segera melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Penerima telah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima wajib segera melaksanakan Perintah Transfer Dana, kecuali Penyelenggara Penerima melakukan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau adanya permintaan  ... [Pasal 41]

 

~ memperoleh informasi berita atau pesan

     Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk diinformasikan kepada  ...  [Pasal 8 (7)]

 

~ menerima Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim Asal

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b telah diterbitkan apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Penyelenggara Penerima dan telah diterima oleh Penyelenggara Penerima,  ... [Pasal 18]

 

~ tanggung jawab

     Penyelenggara Penerima bertanggung jawab membantu Pengirim Asal dan setiap Penyelenggara Pengirim sebelumnya atau Penyelenggara Penerus mengenai penyelesaian pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan selesainya pelaksanaan Transfer Dana,  ... [Pasal 59]

 

Penyelenggara Penerima Akhir

     •          Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara Penerima Akhir; [Pasal 33 b.]

     •          Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima. [Pasal 1.12.]

 

~ administrasi tentang waktu Pengaksepan

     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika terdapat kesepakatan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus tentang waktu Pengaksepan yang terekam dan/atau tercatat dalam  ... [Pasal 36 (5)]

 

~ bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelum-ya

     Penyelenggara Penerima Akhir yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima sesuai dengan ketentuan dalam Undang- ... [Pasal 35]

 

~ dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar

     Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya, kecuali  ... [Pasal 38 (1)]

 

~ dianggap telah melakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Penerima Akhir dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana  ... [Pasal 36 (4)]

 

~ dianggap telah melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit sebelum melakukan salah satu kegiatan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi Perintah Transfer Dana dan dananya telah diterim...  [Pasal 36 (6)]

 

~ dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit

     •          Dalam hal Penyelenggara yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerima Akhir, hak atas Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir diatur sebagai berikut: a. merupakan hak  ... [Pasal 51 (3)]

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit sebelum melakukan salah satu kegiatan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi Perintah Transfer Dana dan dananya telah diterim...  [Pasal 36 (6)]

 

~ dikecualikan kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi

     Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi oleh Penyelenggara Penerima Akhir kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan jika Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana  ... [Pasal 38 (5)]

 

~ kewajiban melakukan Pengaksepan dengan segera

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya. [Pasal 36 (1)]

 

~ kewajiban melakukan koreksi atas kekeliruan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, Penyelenggara Penerima Akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan Pengaksepan d ... [Pasal 57 (1)]

 

~ kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi

     •          Penyelenggara Penerima Akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima. [Pasal 57 (2)]

     •          Apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima Akhir wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya untuk diteruskan kepada  ...  [Pasal 38 (4)]

 

~ kewajiban menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer

     Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat ... [Pasal 53 (1)]

 

~ melakukan lebih dari satu kegiatan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saat Pengaksepan terhitung sejak dilakukan Pengaksepan yang lebih dahulu terjadi. [Pasal 36 (3)]

 

~ memberitahukan kembali sebanyak 2 (dua) kali kepada Penerima

     Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali sebanyak 2 ... [Pasal 37 (1)]

 

~ menerima Perintah Transfer Dana

     menerima Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya dan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim tersebut telah terdapat perjanjian bahwa setiap Perintah Transfer Dana yang diterima dari Penyelenggara Pengirim  ... [Pasal 36 (2) d.]

 

~ menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, Pengaksepan  ... [Pasal 34 (1)]

 

~ mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima

     mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima; [Pasal 36 (2) c.]

 

~ mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima

     mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer. [Pasal 36 (2) f.]

 

~ mengkredit Rekening Penerima

     mengkredit Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; atau [Pasal 36 (2) e.]

 

~ menjadi Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit

     Penyelenggara Penerima Akhir menjadi Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit; dan [Pasal 66 c.]

 

~ menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya

     Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya apabila telah melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya; [Pasal 36 (2)]

 

~ pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana

     Kecuali diatur secara khusus dalam Bagian ini, pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai dengan pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan ... [Pasal 32]

 

~ pembatasan tanggung jawab

     Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Penyelenggara Penerima Akhir sehingga Penyelenggara Penerima Akhir tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 35 paragraf 2]

 

~ pengembalian Dana yang ditahan atau ditarik kembali

     Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan. [Pasal 53 (2)]

 

~ penggunaan tanggal yang lebih akhir

     Penggunaan tanggal yang lebih akhir dimaksudkan agar Penyelenggara Penerima Akhir telah memiliki informasi untuk meneruskan Perintah Transfer Dana dan telah menerima Dana untuk dibayarkan. [Penjelasan Pasal 34 Ayat (1)]

 

~ persyaratan melaksanakan perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Penerima Akhir melaksanakan perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerima Akhir di Penyelenggara Pengirim; [Pasal 33]

 

~ proses Transfer Dana berakhir

     Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [Pasal 40]

 

~ tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Penerima Akhir tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan Tanggal Pembayaran; [Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) b.]

 


Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepenting...  [Pasal 1.24.]

 

~ menolak dan mengembalikan Dana

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit menolak dan mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pembayar Transfer Debit wajib menyampaikan kembali Dana kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit sesuai deng...  [Pasal 64 (4)]

 

Penyelenggara Penerima Transfer Debit

     Penyelenggara Penerima Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, Penyelenggara Penerus Transfer Debit, dan/atau Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan ... [Pasal 1.26.]

 

~ dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit

     Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah uang yang ditulis dalam huruf dan yang ditulis dalam angka pada Perintah Transfer Debit: a. Penyelenggara Penerima Transfer Debit dapat menolak untuk melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit; atau [Pasal 65 (1)]

 

~ ketentuan melakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Penerima Transfer Debit dapat melakukan Pengaksepan dengan ketentuan: 1. jumlah uang yang berlaku sesuai dengan yang tertulis dalam huruf; dan 2. jika jumlah uang yang dicantumkan dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang, dalam ha... [Pasal 65 (1) b.]

 

~ kewajiban mengembalikan Perintah Transfer Debit

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Transfer Debit menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Penerima Transfer Debit wajib mengembalikan Perintah Transfer Debit sesegera mungkin dan  ... [Pasal 65 (2)]

 

~ menolak melakukan Pengaksepan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Transfer Debit menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Penerima Transfer Debit wajib mengembalikan Perintah Transfer Debit sesegera mungkin dan  ... [Pasal 65 (2)]

 

~ tidak memerlukan penerbitan Perintah Transfer Debit baru

     Dengan penerimaan sarana transfer debit tertentu sebagai Perintah Transfer Debit, Penyelenggara Penerima Transfer Debit tidak memerlukan penerbitan Perintah Transfer Debit baru. [Penjelasan Pasal 61]

 


Penyelenggara Penerus

     Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir. [Pasal 1.11.]

 

~ bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim

     Penyelenggara Penerus yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan  ... [Pasal 31]

 

~ bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya

     Penyelenggara Penerus yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan  ... [Pasal 31]

 

~ dapat digunakan dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penerus. [Pasal 25]

 

~ melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim; b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara  ... [Pasal 29]

 

~ menerima Pengaksepan Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Penerus menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, Pen ... [Pasal 30]

 

~ pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana

     Kecuali diatur secara khusus dalam Paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh  ... [Pasal 28]

 

~ pembatasan tanggung jawab

     Pembatasan tanggung jawab Penyelenggara Penerus dimaksudkan agar Penyelenggara Penerus tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 31]

 


~ terbukti penggunaan ditentukan oleh Penyelenggara Pengirim Asal

     jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penyelenggara Penerus. [Pasal 48 b.]

 

~ tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana, pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Pengirim ... [Pasal 48]

     •          Dalam hal penggunaan Penyelenggara Penerus ditetapkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, ... [Pasal 26]

 

~ yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit

     Dalam hal penggunaan Penyelenggara Penerus ditetapkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, ... [Pasal 26]

 

Penyelenggara Penerus Transfer Debit

     Penyelenggara Penerus Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Transfer Debit selain Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang meneruskan Perintah Transfer Debit. [Pasal 1.27.]

 

Penyelenggara Penerus sebelumnya

 ~ pengembalian dana

     Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan. [Pasal 51 (1) b.]

 

Penyelenggara Pengirim

     •          Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana. [Pasal 1.8.]

     •          Termasuk dalam pengertian "Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah kantor Bank asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Penjelasan Pasal 2 a paragraf 5]

 

~ dapat melakukan perubahan jika terjadi kekeliruan

     Perubahan Perintah Transfer Dana hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim jika terjadi kekeliruan yang diatur dalam BAB V Bagian Kedua dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. [Pasal 46 (1)]

 

~ dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit

     •          Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00. ... [Pasal 50]

     •          Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana yang telah dilaksanakan mulai pukul 00.00 sampai dengan:  a. saat dilakukannya penutupan sistem operasional Penyelenggara Pengirim yang ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 2)]

 

~ keharusan segera memperbaiki kekeliruan

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. [Pasal 56 (1)]

 

~ kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi

     Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima. [Pasal 56 (2)]

 

~ kewajiban untuk mengirim Perintah Transfer Dana baru atas beban sendiri

     Pelaksanaan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengembalian Dana dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai kewajiban Penyelenggara Pengirim untuk mengirim Perintah Transfer Dana baru ...  [Pasal 51 (2)]

 

~ putusan Pernyataan Pailit

     telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat diucapkan putusan pernyataan pailit Penyelenggara Pengirim; atau [Pasal 50 b.]

 

Penyelenggara Pengirim Asal

     Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. [Pasal 1.9.]

 

~ berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Pengirim Asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana. [Pasal 9 (2)]

 

~ bertanggung jawab kepada Pengirim Asal

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Pengirim Asal atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan ketentuan dalam ... [Pasal 20]

 

~ bertanggung jawab kepada Pengirim Asal atas terlaksananya Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Pengirim Asal atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan ketentuan dalam ... [Pasal 20]

 

~ bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik ... [Pasal 21 (1)]

 

~ dalam hal melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. [Pasal 16 (1)]

 

~ dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan: a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara  ... [Pasal 15 (1) a]

 

~ dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer

     Dalam hal Dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, Penyelenggara Pengirim Asal dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. [Pasal 14 (3)]

 

~ dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penerus

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penerus. [Pasal 25]

 

~ dapat menolak melakukan Pengaksepan

     •          Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain Penyelenggara Pengirim Asal tidak sanggup melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan Tanggal Pembayaran atau Penyelenggara Pengirim Asal  ... [Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas dasar alasan yang wajar. [Pasal 15 (2)]

 

~ dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, kecuali diperjanjikan lain. [Pasal 19 (1)]

 

~ dianggap telah melakukan Pengaksepan

     Dalam hal persyaratan Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terpenuhi, Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan pendebitan Rekening Pengirim Asal; [Pasal 17 (1)]

 

~ dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul

     Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. [Pasal 42 (5)]

 

~ harus menginformasikan berita atau pesan

     Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk diinformasikan kepada  ...  [Pasal 8 (7)]

 

~ keharusan memberitahukan kepada Pengirim Asal

     Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Penyelenggara Pengirim Asal harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Pengirim Asal pada hari yang sama atau paling lambat pada Hari Kerja berikutnya. [Pasal 24]

 

~ kesepakatan jangka waktu pemberitahuan

     Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal. [Pasal 9 (4)]

 

~ kesepakatan pencantuman Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana

     Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 10]

 

~ kesepakatan tentang waktu Pengaksepan

     kesepakatan tentang waktu Pengaksepan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 16 (2) b.]

 

~ kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal terlambat mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi. [Pasal 47 (2)]

 

~ kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer

     Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal. [Pasal 42 (6)]

 

~ kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal

     Apabila Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal yang dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai deng...  [Pasal 19 (3)]

 

~ kewajiban memberikan informasi

     Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberikan informasi mengenai besarnya biaya Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengirim Asal. [Pasal 68 (2)]

 

~ kewajiban memperhatikan perjanjian

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib memperhatikan perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 14 (2)]

 

~ kewajiban menerbitkan Perintah Transfer Dana baru

     Dalam hal penggunaan Penyelenggara Penerus ditetapkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, ... [Pasal 26]

 

~ kewajiban mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal

     •          jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penyelenggara Penerus. [Pasal 48 b.]

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana, pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Pengirim ... [Pasal 48]

     •          Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer dari Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pen ... [Pasal 47 (1)]

 

~ kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi

     Dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perintah Transfer Dana disebabkan oleh keterlambatan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam  ... [Pasal 55]

 

~ kewajiban pemberitahuan kepada Pengirim Asal

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukannya kepada Pengirim Asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Tran... [Pasal 9 (3)]

 

~ kewajiban pemberitahuan kepada Pengirim Asal secara elektronik maupun nonelektronik.

     Kewajiban pemberitahuan kepada Pengirim Asal dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi yang lazim digunakan oleh Penyelenggara, baik elektronik maupun nonelektronik. [Penjelasan Pasal 9 Ayat (3)]

 

~ konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum

     Kewajiban penerbitan Perintah Transfer Dana baru merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal untuk mengirimkan Dana kepada Penerima sesuai dengan Perintah Transfer Dana  ... [Penjelasan Pasal 26]

 

~ melaksanakan Perintah Transfer Dana pada Tanggal Pelaksanaan

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat menyepakati adanya Tanggal Pelaksanaan hanya apabila Penyelenggara Pengirim Asal menyediakan fasilitas Perintah Transfer Dana titipan yang pelaksanaannya dilakukan kemudian. Dalam hal Tanggal Pelaksanaan telah disepakati ... [Penjelasan Pasal 10]

 

~ melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Pengirim Asal melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal dengan memperhatikan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. [Pasal 14 (1)]

 

~ melakukan lebih dari satu kegiatan

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), saat Pengaksepan terhitung sejak kegiatan Pengaksepan yang dilakukan lebih dahulu. [Pasal 17 (3)]

 

~ memberikan informasi mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana.

     •          Pengirim Asal berhak mendapatkan informasi dari Penyelenggara Pengirim Asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana. [Pasal 11]

     •          Penyelenggara memberikan perkiraan lamanya waktu sesuai dengan praktik yang umum berlaku di dalam kegiatan Transfer Dana dan perkiraan lamanya waktu tersebut tidak mengikat Penyelenggara Pengirim Asal. [Penjelasan Pasal 11]

 

~ menggunakan lebih dari satu Penyelenggara Penerus

     Penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Penerus sebelumnya diperlukan apabila Penyelenggara Pengirim Asal menggunakan lebih dari satu Penyelenggara Penerus. [Penjelasan Pasal 28]

 

~ mengirim Perintah Transfer Dana kepada Penyelenggara Penerima

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b telah diterbitkan apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Penyelenggara Penerima dan telah diterima oleh Penyelenggara Penerima,  ... [Pasal 18]

 

~ menjadi Penyelenggara Pembayar Transfer Debit

     Penyelenggara Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Pembayar Transfer Debit; [Pasal 66 b.]

 

~ menjamin Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perintah

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menyetujui pencantuman Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal menjamin Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perinta... [Pasal 12 (2)]

 

~ menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal melalui media

     menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal melalui media yang disepakati antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 17 (1) c.]

 

~ pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan

     Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer  ... [Pasal 23 (1)]

 

~ pelaksanaan pendebitan Rekening wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Perintah Tra

     Pelaksanaan pendebitan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 17 (4)]

 

~ pembatasan tanggung jawab

     Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Penyelenggara Pengirim Asal sehingga Penyelenggara Pengirim Asal tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 20]

 

~ pengecualian yang diatur secara khusus

     Kecuali diatur secara khusus dalam Paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh  ... [Pasal 28]

 

~ pengembalian dana

     Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan. [Pasal 51 (1) b.]

 

~ telah menerima Perintah Transfer Dana dan tidak memberikan penolakan

     Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila telah menerima Perintah Transfer Dana dan tidak memberikan penolakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal Perintah Transfer Dana diterima. [Pasal 17 (2)]

 

~ terbukti menentukan penggunaan Penyelenggara Pernerus

     jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penyelenggara Penerus. [Pasal 48 b.]

 

~ tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukannya kepada Pengirim Asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Tran... [Pasal 9 (3)]

 

~ tidak memungkinkan memproses Perintah Transfer Dana pada hari yang sama

     Dalam ketentuan ini alasan yang wajar antara lain penyerahan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal telah mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara Pengirim Asal sehingga Penyelenggara Pengirim Asal tidak m ... [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf a]

 

~ transfer Dana tidak dapat diselesaikan

     Dalam hal Transfer Dana tidak dapat diselesaikan oleh Penyelenggara Pengirim Asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana transfer diperlakukan sesuai dengan perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang. [Pasal 23 (2)]

 

~ wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi

     Apabila pelaksanaan pendebitan Rekening Pengirim Asal oleh Penyelenggara Pengirim Asal dilakukan lebih awal dari tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal  ... [Pasal 17 (5)]

 

~ wajib memberitahukan penolakan melakukan Pengaksepan beserta alasannya kepada Pengirim Asal

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menolak melakukan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Pengirim Asal pada tanggal yang sama dengan tanggal  ... [Pasal 19 (2)]

 

~ yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana" adalah kantor Penyelenggara yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. Dalam hal Penyelenggara tersebut memiliki sistem komputerisasi yang mengintegrasikan ... [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a paragraf 3]

 

Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepenting...  [Pasal 1.24.]

 

~ kewajiban menolak dan mengembalikan Dana

     Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah nominal yang tercantum dalam Perintah Transfer Debit yang diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit dan jumlah nominal yang dibayar oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, Penyelenggara  ...  [Pasal 64 (2)]

 

~ melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi: a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,  ... [Pasal 62 (1)]

 

~ pengaksepan

     Pengaksepan bagi Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit dalam Bab ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20. [Pasal 62 (3)]

 

~ telah melakukan Autentikasi

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan; [Pasal 62 (1) b.]

 

~ telah melakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit jika telah melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut: a. menerbitkan sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pen ... [Pasal 62 (2)]

 

Penyelenggara Pengirim Transfer Debit

     Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang mengirimkan Perintah Transfer Debit. [Pasal 1.25.]

 


Penyelenggara Pengirim sebelumnya

 ~ identitas yang cukup

     Pemberitahuan pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika tidak terdapat informasi yang cukup mengenai identitas Penyelenggara Pengirim sebelumnya. [Pasal 38 (3)]

 

~ menerima pemberitahuan Pengaksepan

     Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya apabila telah melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya; [Pasal 36 (2)]

 

~ perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya. [Pasal 36 (1)]

 

Penyelenggara Sistem Transfer Dana

 ~ yang menggunakan mekanisme perhitungan secara netting

     Penyelenggara Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme perhitungan secara netting harus melaksanakan setiap Perintah Transfer Dana yang telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tersebut dan Perintah Transfer Dana tersebut tidak  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 2]

 

Penyelenggara Transfer Dana

     Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. [Pasal 1.2.]

 

~ kewajiban berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun;

     Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun; ... [Pasal 89]

 

~ syarat dan tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 69 (2)]

 

Penyelenggara berupa Bank

     Dalam hal Penyelenggara berupa Bank, tim likuidasi berhak menilai motif pelaksanaan transfer dan meminta pembatalan Transfer Dana jika terbukti pelaksanaan transfer dilakukan dengan maksud untuk merugikan Bank. [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 1) paragraf 2]

 


~ kewajiban untuk memperoleh izin tidak berlaku

     Kewajiban memperoleh izin dilakukan mengingat kegiatan Transfer Dana pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya diamanatkan untuk ditransfer. Kewajiban untuk memperoleh izin tidak berlaku ... [Penjelasan Pasal 69 Ayat (1)]

 

Penyelenggara lain

     •          Rekening Penyelenggara Penerima Akhir di Penyelenggara lain; atau [Pasal 33 c.]

     •          Yang dimaksud dengan "Penyelenggara lain" adalah Penyelenggara selain bank sentral yang memelihara Rekening Penyelenggara Penerus. [Penjelasan Pasal 29 Huruf c]

 

Penyelenggara sebagai Korporasi

 ~ tanggung jawab

     Dalam proses Transfer Dana, prinsip setiap kantor Penyelenggara, baik Penyelenggara yang sama maupun Penyelenggara yang berbeda, dianggap sebagai pihak yang berbeda dimaksudkan untuk menegaskan pelaksanaan kewajiban dari setiap kantor Penyelenggara dalam ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf a]

 

Penyelenggaraan Transfer Dana

 ~ izin dari institusi lain tetap berlaku

     badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu ... [Pasal 89 b.]

 

~ kewajiban berbadan hukum

     Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. [Pasal 69 (1)]

 

~ melakukan kegiatan tanpa izin

     Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). [Pasal 79 (1)]

 

~ pemantauan dilakukan oleh Bank Indonesia

     Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia. [Pasal 72 (1)]

 

~ penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan

     Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana. [Pasal 72 (5)]

 

~ tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan

     Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya. [Pasal 79 (2)]

 

Penyesuaian Penyebutan

 ~ Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Penerus sebelumnya

     •          Kecuali diatur secara khusus dalam Paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh  ... [Pasal 28]

     •          Penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Penerus sebelumnya diperlukan apabila Penyelenggara Pengirim Asal menggunakan lebih dari satu Penyelenggara Penerus. [Penjelasan Pasal 28]

 

~ Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus

     Yang dimaksud dengan "penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus" adalah perubahan posisi para pihak, yaitu Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus berposisi sebagai Pengirim Asal. [Penjelasan Pasal 32]

 

Penyimpangan Terhadap Kewajiban

     •          Penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan dalam jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (5)]

     •          Penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian Dana dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (3)]

 

Peraturan Bank Indonesia

 ~ ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi

     Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 71 (2)]

 

~ ketentuan mengenai jangka waktu, tata cara perhitungan, dan pengenaan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi

     Ketentuan mengenai jangka waktu, tata cara perhitungan, dan pengenaan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 64 (7)]

 

~ ketentuan mengenai jenis kekeliruan

     Ketentuan mengenai jenis kekeliruan, tata cara untuk memperbaiki kekeliruan, serta tata cara penghitungan dan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 58]

 

~ ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian Perintah Trans-fer Dana

     Ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan kriteria Perintah Transfer Dana yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 52]

 

~ ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara pemantauan

     Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, tata cara penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, serta tata cara pengenaan sanksi ...  [Pasal 75]

 

~ ketentuan mengenai tata cara Pengaksepan dan penetapan jangka waktu pengambilan

     Ketentuan mengenai tata cara Pengaksepan dan penetapan jangka waktu pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam  ... [Pasal 39]

 

~ ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya

     Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 42 (7)]

 

~ ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi

     •          Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2) serta tata cara pemberitahuan dan penanganan Perintah  ... [Pasal 27]

     •          Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 54 (2)]

 

~ ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya dan kewajiban pemberian informasi

     Ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya dan kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 68 (3)]

 

~ syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana

     Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 69 (2)]

 

~ tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri

     Tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 8 (8)]

 


~ tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi serta pengembalian dan

     Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) serta tata cara pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bank ... [Pasal 49]

 

Peraturan Perundang-Undangan

     •          Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan ... [Pasal 37 (3)]

     •          Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 41 paragraf 2]

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerima telah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima wajib segera melaksanakan Perintah Transfer Dana, kecuali Penyelenggara Penerima melakukan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau adanya permintaan  ... [Pasal 41]

     •          Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan konsumen. [Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) paragraf 2]

 

~ dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara dapat meneliti perjanjian atau melakukan verifikasi dokumen perjanjian antara Pengirim dan Penerima yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan Perundang-undang ... [Pasal 5 (4)]

 

~ ketentuan Identitas Penerima

     Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan  ... [Pasal 8 (3)]

 

~ ketentuan Identitas Pengirim Asal

     Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya  ... [Pasal 8 (2)]

 

~ klausal dalam perjanjian tunduk

     Dalam hal perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, serta perjanjian antara Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara ... [Pasal 5 (3)]

 


~ mengenai tindak pidana pencucian uang

     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" misalnya peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 14 Ayat (3)]

 

~ terkait dengan Transfer Dana

     Perintah Transfer Debit telah memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana; dan [Pasal 63 (1) d.]

 

~ yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

     Dalam menilai keabsahan suatu tanda tangan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. [Penjelasan Pasal 77 paragraf 2]

 

~ yang mengatur mengenai sarana transfer debit

     Dalam hal terdapat ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai sarana transfer debit yang digunakan sebagai Perintah Transfer Debit, penggunaan sarana transfer debit tersebut tunduk pada setiap ketentuan tersebut sepanjang tidak  ... [Pasal 67]

 

~ yang mengatur mengenai transaksi elektronik

     Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik, seperti sertifikasi terhadap sistem penyelenggaraan Transfer ... [Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) paragraf 2]

 

~ yang terkait dengan Transfer Dana

     •          Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana" antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah. [Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf f]

     •          Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana" antara lain peraturan mengenai pembatasan transaksi rupiah dan valuta asing. [Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf d]

 

Peraturan Perundang-Undangan lain

 ~ memperhatikan

     Penyelenggara Pengirim Asal melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal dengan memperhatikan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. [Pasal 14 (1)]

 

~ peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang

     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain" antara lain peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 14 Ayat (1)]

 

Perforasi

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Perintah Transfer Dana

     •          Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. [Pasal 1.5.]

     •          Dengan adanya Pengaksepan dari Penyelenggara Penerima atas Perintah Transfer Dana dari Pengirim, hal itu berarti telah ada kesepakatan dari Penyelenggara Penerima untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim. [Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)]

     •          Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara dapat meneliti perjanjian atau melakukan verifikasi dokumen perjanjian antara Pengirim dan Penerima yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan Perundang-undang ... [Pasal 5 (4)]

 

~ bantuan penyelesaian pelaksanaan

     Penyelenggara Penerima bertanggung jawab membantu Pengirim Asal dan setiap Penyelenggara Pengirim sebelumnya atau Penyelenggara Penerus mengenai penyelesaian pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan selesainya pelaksanaan Transfer Dana,  ... [Pasal 59]

 

~ belum dilaksanakan

     Yang dimaksud dengan "Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan" adalah Dana masih berada di dalam Sistem Transfer Dana pada Penyelenggara Pengirim dan belum berpindah kepada Penyelenggara Penerima. [Penjelasan Pasal 51 Ayat (1)]

 

~ bentuk penerbitan

     Perintah Transfer Dana yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dapat berbentuk, antara lain: a. warkat transfer; b. data elektronik yang berisi Perintah Transfer Dana untuk diproses dalam Sistem Transfer Dana; atau c. pemrograman dalam aplikasi ... [Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b]

 

~ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

     Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain: a. Perintah Transfer Dana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; [Penjelasan Pasal 38 Ayat (1)]

 

~ dalam hal Tanggal Pembayaran tanggal hari libur

     Dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal hari libur, Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana menjadi tanggal Hari Kerja berikutnya. [Pasal 12 (3)]

 


~ dalam melaksanakan dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penerus

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penerus. [Pasal 25]

 

~ dalam pelaksanaannya

     Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib memperhatikan perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 14 (2)]

 

~ dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih.

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih. [Pasal 7 (2)]

 

~ dapat disampaikan secara elektronik

     Yang dimaksud dengan "Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara elektronik" adalah Perintah Transfer Dana yang dibuat dengan media elektronik yang digunakan dalam proses pelaksanaan Perintah Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 7 Ayat (1)]

 

~ dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik

     Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. [Pasal 7 (1)]

 

~ dapat mencantumkan berita atau pesan

     Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana. [Pasal 8 (6)]

 

~ dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal

     Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 13]

 

~ diterima mendekati berakhirnya jam operasional

     Perintah Transfer Dana diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara Penerima Akhir sehingga tidak memungkinkan Penyelenggara Penerima Akhir untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana pada hari yang sama. [Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) d.]

 

~ hak untuk tidak melaksanakan

     Dalam hal Pengirim Asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana. [Pasal 9 (2)]

 

~ keterlambatan pelaksanaan

     Dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perintah Transfer Dana disebabkan oleh keterlambatan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam  ... [Pasal 55]

 


~ kewajiban Penyelenggara Penerima segera melaksanakan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima telah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima wajib segera melaksanakan Perintah Transfer Dana, kecuali Penyelenggara Penerima melakukan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau adanya permintaan  ... [Pasal 41]

 

~ kewajiban diselesaikan

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00. ... [Pasal 50]

 

~ kewajiban penyelesaian

     Ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan kriteria Perintah Transfer Dana yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 52]

 

~ larangan pelaksanaan

     Perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari suatu negara yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana antara lain dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 23 Ayat (1)]

 

~ mencantumkan Tanggal Pembayaran

     Dalam hal Perintah Transfer Dana mencantumkan Tanggal Pembayaran dan Tanggal Pembayaran tersebut lebih akhir dari tanggal Pengaksepan, nilai Dana yang dibayarkan dihitung sesuai dengan tanggal valuta pada saat Pengaksepan. [Pasal 34 (2)]

 

~ mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum

     Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lam...  [Pasal 83 (1)]

 

~ muatan informasi

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi: a. identitas Pengirim Asal; b. identitas Penerima; c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer ... [Pasal 8 (1)]

 

~ pelaksanaan

     Kecuali diatur secara khusus dalam Bagian ini, pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai dengan pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan ... [Pasal 32]

 


~ pelaksanaan tidak dilanjutkan

     Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer  ... [Pasal 23 (1)]

 

~ pembatalan oleh Pengirim dapat dilakukan

     Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau  ... [Pasal 42 (1)]

 

~ pemberitahuan dan penanganan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2) serta tata cara pemberitahuan dan penanganan Perintah  ... [Pasal 27]

 

~ pemenuhan persyaratan dapat dilakukan Pengaksepan

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan: a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara  ... [Pasal 15 (1) a]

 

~ pencantuman tanggal dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer

     Dalam Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disepakati untuk digunakan oleh Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, pencantuman tanggal Perintah Transfer Dana dilakukan secara otomatis oleh sistem ... [Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf e]

 

~ penerbitan

     •          Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b telah diterbitkan apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Penyelenggara Penerima dan telah diterima oleh Penyelenggara Penerima,  ... [Pasal 18]

     •          menerbitkan Perintah Transfer Dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal; atau [Pasal 17 (1) b.]

 

~ pengecualian yang diatur secara khusus

     Kecuali diatur secara khusus dalam Paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh  ... [Pasal 28]

 


~ penggunaan sistem elektronik

     Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik, seperti sertifikasi terhadap sistem penyelenggaraan Transfer ... [Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) paragraf 2]

 

~ permohonan pembatalan

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan pengembalian Dana. [Pasal 42 (3)]

 

~ perubahan dilakukan oleh Penyelenggara Penerima

     Perubahan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Penerima jika Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan perubahan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah- ...  [Pasal 46 (2)]

 

~ perubahan dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim

     Perubahan Perintah Transfer Dana hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim jika terjadi kekeliruan yang diatur dalam BAB V Bagian Kedua dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. [Pasal 46 (1)]

 

~ sesuai dengan isi

     Penyelenggara Pengirim Asal melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal dengan memperhatikan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. [Pasal 14 (1)]

 

~ terlambat melaksanakan

     Setiap Penyelenggara yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada Penerima. [Pasal 54 (1)]

 

~ tidak dapat dilaksanakan

     •          Dalam hal penggunaan Penyelenggara Penerus ditetapkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, ... [Pasal 26]

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana, pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Pengirim ... [Pasal 48]

 

~ tidak dilaksanakan

     Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan: a. terdapat perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau b.  ... [Pasal 42 (2)]

 

~ tidak terlaksana

     Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer dari Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pen ... [Pasal 47 (1)]

 

~ titipan

     Penyelenggara Pengirim Asal dapat menyepakati adanya Tanggal Pelaksanaan hanya apabila Penyelenggara Pengirim Asal menyediakan fasilitas Perintah Transfer Dana titipan yang pelaksanaannya dilakukan kemudian. Dalam hal Tanggal Pelaksanaan telah disepakati ... [Penjelasan Pasal 10]

 

~ wajib diselesaikan

     Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana yang telah dilaksanakan mulai pukul 00.00 sampai dengan:  a. saat dilakukannya penutupan sistem operasional Penyelenggara Pengirim yang ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 2)]

 

~ yang dapat diberikan untuk lebih dari satu kali pembayaran

     Perintah Transfer Dana yang dapat diberikan untuk lebih dari satu kali pembayaran dalam ketentuan ini antara lain standing instruction, yaitu Pengirim cukup menerbitkan Perintah Transfer Dana satu kali untuk dilaksanakan lebih dari satu kali oleh  ... [Penjelasan Pasal 7 Ayat (2)]

 

Perintah Transfer Dana Baru

 ~ kewajiban Penyelenggara Pengirim Asal menerbitkan

     Kewajiban penerbitan Perintah Transfer Dana baru merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal untuk mengirimkan Dana kepada Penerima sesuai dengan Perintah Transfer Dana  ... [Penjelasan Pasal 26]

 

Perintah Transfer Debit

     Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Tran ... [Pasal 1.20.]

 

~ fungsi

     Sarana transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi sebagai Perintah Transfer Debit. [Pasal 61]

 

~ memenuhi ketentuan internal

     Perintah Transfer Debit memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit; [Pasal 63 (1) c.]

 


~ muatan informasi

     •          Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi: a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,  ... [Pasal 62 (1)]

     •          Penyelenggara Pembayar Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi: a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali  ... [Pasal 63 (1)]

 

~ penerbitan sarana

     Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit jika telah melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut: a. menerbitkan sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pen ... [Pasal 62 (2)]

 

~ perbedaan jumlah nominal

     Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah nominal yang tercantum dalam Perintah Transfer Debit yang diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit dan jumlah nominal yang dibayar oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, Penyelenggara  ...  [Pasal 64 (2)]

 

~ telah memenuhi ketentuan internal yang berlaku

     Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit; dan [Pasal 62 (1) c.]

 

~ telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain

     Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana. [Pasal 62 (1) d.]

 

~ telah memenuhi peraturan perundang-undangan

     Perintah Transfer Debit telah memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana; dan [Pasal 63 (1) d.]

 

Perintah, Penetapan, Putusan, atau Keputusan

 ~ dari pihak yang berwenang

     •          Perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari suatu negara yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana antara lain dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 23 Ayat (1)]

     •          Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer  ... [Pasal 23 (1)]

 


Perjanjian

 ~ antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal

     •          Dalam hal perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, serta perjanjian antara Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara ... [Pasal 5 (3)]

     •          Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib memperhatikan perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 14 (2)]

     •          Yang dimaksud dengan "perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal" antara lain berupa perjanjian pembukaan Rekening dan perjanjian pengiriman uang. [Penjelasan Pasal 14 Ayat (2)]

     •          Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan: a. terdapat perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau b.  ... [Pasal 42 (2)]

 

~ antara Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir

     Dalam hal perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, serta perjanjian antara Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara ... [Pasal 5 (3)]

 

~ antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir

     Dalam hal perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, serta perjanjian antara Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara ... [Pasal 5 (3)]

 

~ yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana

     Perjanjian yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana antara Pengirim Asal dan Penerima, perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima A ... [Pasal 5 (2)]

 

Permintaan Pembayaran

 ~ bagian kegiatan transfer debit

     Transfer debit merupakan rangkaian 2 (dua) kegiatan yang tidak terpisahkan, yang meliputi: a. permintaan pembayaran, yaitu kegiatan Penyelenggara Pengirim Transfer Debit, baik untuk kepentingannya sendiri maupun atas permintaan Pengirim Transfer Debit de ... [Pasal 60]

 


Perseroan Terbatas

 ~ badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan Transfer Dana

     Badan hukum dari badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan Transfer Dana adalah badan hukum Indonesia, seperti perseroan terbatas dan koperasi. [Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) paragraf 2]

 

Pidana Penjara Paling Lama

 ~ 2 (dua) tahun

     Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  ... [Pasal 80 (1)]

 

~ 3 (tiga) tahun

     Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). [Pasal 79 (1)]

 

~ 4 (empat) tahun

     •          Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling ... [Pasal 82]

     •          Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). [Pasal 80 (2)]

     •          Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 ... [Pasal 83 (2)]

 

~ 5 (lima) tahun

     •          Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 ... [Pasal 81]

     •          Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima  ... [Pasal 85]

 

~ 20 (dua puluh) tahun

     Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

 

Pidana Pokok

 ~ dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana

     Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang  ... [Pasal]

 

Pidana Pokok Maksimum

 ~ ditambah 1/3 (satu pertiga)

     Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). [Pasal 86]

 

Pihak Lain

     Yang dimaksud "pihak lain" adalah pihak yang menurut Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan penilaian. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama  ... [Penjelasan Pasal 72 Ayat (6)]

 

~ kewajiban membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana

     Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya ke ... [Pasal 78]

 

~ kewajiban merahasiakan keterangan dan data

     Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan. [Pasal 72 (7)]

 

~ tugas dalam melaksanakan pemantauan

     Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 72 (6)]

 

~ yang Mengendalikan Sistem

     Yang dimaksud dengan "pihak lain yang mengendalikan sistem" adalah pihak yang mengoperasikan Sistem Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 78]

 

Pihak Terkait

 ~ dalam Pelaksanaan Transfer Debit

     •          Yang dimaksud dengan "pihak terkait dalam pelaksanaan transfer debit" antara lain Pembayar Transfer Debit, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, dan Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pembayaran kepada Pengirim Asal Transfer Debit atas beban R ... [Penjelasan Pasal 62 Ayat (4)]

     •          Dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pendebitan langsung atas Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dilakukan jika  ... [Pasal 62 (4)]

 

Pihak yang Berhak

 ~ pengembalian Dana

     Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan. [Pasal 53 (2)]

 

Pihak yang Berwenang

     Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengadilan. [Penjelasan Pasal 41]

 

~ perintah, penetapan, putusan, atau keputusan

     •          Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer  ... [Pasal 23 (1)]

     •          Dalam hal Transfer Dana tidak dapat diselesaikan oleh Penyelenggara Pengirim Asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana transfer diperlakukan sesuai dengan perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang. [Pasal 23 (2)]

 

Prinsip

 ~ dalam proses Transfer Dana

     Dalam proses Transfer Dana, prinsip setiap kantor Penyelenggara, baik Penyelenggara yang sama maupun Penyelenggara yang berbeda, dianggap sebagai pihak yang berbeda dimaksudkan untuk menegaskan pelaksanaan kewajiban dari setiap kantor Penyelenggara dalam ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf a]

 

Prinsip Berlaku Surut

     tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (zero hour rules); [Pasal 3 b.]

 

Prinsip Kehati-hatian

 ~ diperhatikan

     •          Perubahan Perintah Transfer Dana hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim jika terjadi kekeliruan yang diatur dalam BAB V Bagian Kedua dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. [Pasal 46 (1)]

     •          Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. [Pasal 43]

 


~ pelaksanaan

     Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini antara lain melalui proses Autentikasi. [Penjelasan Pasal 43]

 

Prinsip Pembayaran atau Penyelesaian Pembayaran

     prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement); [Pasal 3 c.]

 

~ bersifat final

     Prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement) merupakan sebuah prinsip bahwa Dana yang telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara lain bersifat  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf c]

 

Prinsip Penyerahan Terhadap Pembayaran

     •          diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment); dan [Pasal 3 d.]

     •          Yang dimaksud dengan "prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment)" adalah suatu prinsip bahwa jika Transfer Dana merupakan suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian lain antara Pengirim dan Penerima pada saat Penyelenggara ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf d]

 

Prinsip Syariah

 ~ berlaku ketentuan kompensasi berdasarkan prinsip syariah

     Segala kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran jasa dan bunga yang diatur dalam Undang-Undang ini bagi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan kompensasi  ... [Pasal 71 (1)]

 

Prinsip Umum

 ~ yang dianut dalam Undang-Undang ini

     Undang-Undang ini menganut prinsip umum sebagai berikut: a. setiap kantor Penyelenggara, baik Penyelenggara yang sama maupun Penyelenggara yang berbeda, dianggap sebagai pihak yang berbeda dalam proses Transfer Dana; [Pasal 3]

 

Prinsip Zero Hour Rules

 ~ berlaku surut sejak pukul 00.00

     Prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 yang disebut zero hour rules merupakan suatu prinsip dalam hukum kepailitan yang menetapkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh Penyelenggara setelah pukul 00.00 pada tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b]

 

~ tidak berlaku

     •          Dengan tidak berlakunya prinsip zero hour rules, seluruh Transfer Dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai dengan saat ditutupnya sistem operasional Bank atau diucapkannya putusan pernyataan pailit badan usaha berbadan hukum ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b paragraf 2]

     •          Dengan tidak berlakunya prinsip zero hour rules, dalam hal terjadi kondisi: 1) Pengirim Asal dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana tetap diteruskan kepada Penerima. Dengan adanya kondisi tersebut, tim likuidasi  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 1)]

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

 ~ pihak yang berwenang

     Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengadilan. [Penjelasan Pasal 41]

 

Putusan Pengadilan

 ~ dasar pembatalan Perintah Transfer Dana

     Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan. [Pasal 45 (1)]

 

~ pembatalan Perintah Transfer Dana

     Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat ... [Pasal 53 (1)]

 

~ pembebasan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana

     Penyelenggara Penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 45 (2)]

 

Putusan Pernyataan Pailit

 ~ Penyelenggara Pengirim

     telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat diucapkan putusan pernyataan pailit Penyelenggara Pengirim; atau [Pasal 50 b.]

 

 

 

 

R

 

Rekening

     Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening ... [Pasal 1.18.]

 

~ Penyelenggara Penerima Akhir

     •          Rekening Penyelenggara Penerima Akhir di Penyelenggara lain; atau [Pasal 33 c.]

     •          Rekening Penyelenggara Penerima Akhir di bank sentral. [Pasal 33 d.]

     •          Penyelenggara Penerima Akhir melaksanakan perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerima Akhir di Penyelenggara Pengirim; [Pasal 33]

 

~ Penyelenggara Pengirim

     Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara Penerima Akhir; [Pasal 33 b.]

 

Rekening Pembayar Transfer Debit

 ~ pendebitan

     •          Penyelenggara Pembayar Transfer Debit dianggap telah melakukan Pengaksepan jika telah melakukan pendebitan Rekening Pembayar Transfer Debit. [Pasal 63 (2)]

     •          dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Penerima Akhir Transfer Debit untuk mendebit Rekening Penyelenggara Pembayar Transfer Debit atau Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit ... [Pasal 63 (1) e.]

 

~ tanggal pendebitan

     Dalam hal Penyelenggara Pembayar Transfer Debit melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit wajib membayarkan Dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit sesuai dengan Perintah Transfer Debit yang diterimanya dari ... [Pasal 63 (3)]

 

Rekening Penerima

     •          Yang dimaksud dengan "Rekening Penerima" termasuk Rekening antara milik Penyelenggara untuk menampung kewajiban segera kepada Penerima. [Penjelasan Pasal 53 Ayat (1)]

     •          Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat ... [Pasal 53 (1)]

 

~ Dana tidak mencukupi

     Dalam hal Dana dalam Rekening Penerima tidak mencukupi, pendebitan dilakukan sebesar Dana yang tersedia setelah dikurangi saldo minimum yang wajib dipelihara pemegang Rekening di Penyelenggara. [Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) paragraf 2]

 

~ pengkriditan

     mengkredit Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; atau [Pasal 36 (2) e.]

 

Rekening Penyelenggara Pembayar Transfer Debit

 ~ pendebitan

     dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Penerima Akhir Transfer Debit untuk mendebit Rekening Penyelenggara Pembayar Transfer Debit atau Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit ... [Pasal 63 (1) e.]

 

Rekening Penyelenggara Penerus

 ~ di Bank Sentral

     Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim; b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara  ... [Pasal 29]

 

~ di Penyelenggara Pengirim

     Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim; b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara  ... [Pasal 29]

 

~ di Penyelenggara lain

     Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim; b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara  ... [Pasal 29]

 

Rekening Penyelenggara Pengirim

 ~ di Penyelenggara Penerus

     Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut: a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim; b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara  ... [Pasal 29]

 

Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemantauan

 ~ diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, tata cara penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, serta tata cara pengenaan sanksi ...  [Pasal 75]

 

Rupiah atau Valuta Asing

     Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk: a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik  ...  [Pasal 2]

 

 

 

 

 

S

 

Sambaran Petir

 ~  kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik

     Yang dimaksud dengan "kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal" antara lain kerusakan yang  ...  [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b]

 

Sanksi Pidana

     Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya. [Pasal 79 (2)]

 

Sarana Lain

 ~ pembatalan atas Perintah Transfer Dana

     Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. [Pasal 43]

 

Sarana Perintah Transfer Dana

 ~ menggunakan dan/atau menyerahkan

     Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). [Pasal 80 (2)]

 

~ secara melawan hukum membuat atau menyimpan

     Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling  ... [Pasal 80 (1)]

 

Sarana Transfer Debit

     Perintah Transfer Debit dapat dilakukan dengan sarana transfer debit, seperti cek, bilyet giro, wesel, atau bentuk lain, yang diterima dari Penerima Akhir Transfer Debit atau nota debit kliring yang diterbitkan sendiri oleh Penyelenggara Penerima Akhir  ... [Penjelasan Pasal 65 Ayat (1)]

 

~ berfungsi sebagai Perintah Transfer Debit

     Sarana transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi sebagai Perintah Transfer Debit. [Pasal 61]

 

~ yang diterbitkan sendiri

     Sarana transfer debit yang diterbitkan sendiri oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit antara lain nota debit antar-Bank. [Penjelasan Pasal 60 Huruf a]

 

Sarana Transfer Debit Tertentu

 ~ diterima sebagai Perintah Transfer Debit

     Dengan penerimaan sarana transfer debit tertentu sebagai Perintah Transfer Debit, Penyelenggara Penerima Transfer Debit tidak memerlukan penerbitan Perintah Transfer Debit baru. [Penjelasan Pasal 61]

 

~ meneruskan

     meneruskan sarana transfer debit tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit; atau [Pasal 62 (2) b.]

 

~ yang diterbitkan oleh Penyelenggara

     Sarana transfer debit tertentu yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit antara lain cek, bilyet giro, dan wesel. [Penjelasan Pasal 60 Huruf a paragraf 2]

 

Sender

     Pengirim (Sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. [Pasal 1.6.]

 

Sertifikasi

 ~ sistem penyelenggaraan Transfer Dana secara elektronik

     Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik, seperti sertifikasi terhadap sistem penyelenggaraan Transfer ... [Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) paragraf 2]

 

Setoran Tunai

 ~ Penyelenggara Pengirim Asal dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer

     Dalam hal Dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, Penyelenggara Pengirim Asal dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. [Pasal 14 (3)]

 

Simbol

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

     Contoh Sistem Transfer Dana antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI RTGS). [Penjelasan Pasal 44 Ayat (1)]

 


Sistem Elektronik

     Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik, seperti sertifikasi terhadap sistem penyelenggaraan Transfer ... [Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) paragraf 2]

 

Sistem Infrastruktur Elektronik

 ~ kerusakan

     •          Yang dimaksud dengan "kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal" antara lain kerusakan yang  ...  [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b]

     •          kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal; [Pasal 21 (1) b.]

 

Sistem Kliring

 ~ kegagalan

     kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; atau [Pasal 21 (1) c.]

 

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

     Contoh Sistem Transfer Dana antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI RTGS). [Penjelasan Pasal 44 Ayat (1)]

 

Sistem Komputer

     Dalam Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disepakati untuk digunakan oleh Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, pencantuman tanggal Perintah Transfer Dana dilakukan secara otomatis oleh sistem ... [Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf e]

 

Sistem Komputerisasi

     Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana" adalah kantor Penyelenggara yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. Dalam hal Penyelenggara tersebut memiliki sistem komputerisasi yang mengintegrasikan ... [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a paragraf 3]

 

Sistem Transfer Dana

     •          Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam setiap Sistem Transfer Dana. [Pasal 44 (1)]

     •          Dalam ketentuan ini, waktu yang cukup bersifat kasuistik dan situasional, antara lain terkait dengan Sistem Transfer Dana yang digunakan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 42 Ayat (1)]

     •          Dalam hal hasil netting menunjukkan bahwa peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit memiliki kewajiban kepada penyelenggara atau peserta lain, peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau d ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 6]

     •          Dalam hal hasil netting menunjukkan bahwa peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari penyelenggara atau peserta lain, peserta yang dibekukan kegiatan usaha atau  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 7]

     •          Sistem Transfer Dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan. [Pasal 1.19.]

 

Sistem Transfer Dana

 ~ contoh

     Contoh Sistem Transfer Dana antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI RTGS). [Penjelasan Pasal 44 Ayat (1)]

 

~ kegagalan

     kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; atau [Pasal 21 (1) c.]

 

~ pembuktian keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana

     Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya ke ... [Pasal 78]

 

~ pengiriman Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b telah diterbitkan apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Penyelenggara Penerima dan telah diterima oleh Penyelenggara Penerima,  ... [Pasal 18]

 

~ secara melawan hukum merusak

     Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

 

~ tidak mengatur pembatalan

     Dalam hal Sistem Transfer Dana tidak mengatur mengenai ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan dilakukan dengan tata cara sesuai dengan kesepakatan antar-Penyelenggara yang terkait dalam proses pembatalan. [Pasal 44 (2)]

 

Sistem Transfer Dana tertentu

 ~ penyelenggara

     telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tertentu. [Pasal 50 c.]

 


Stabilitas Sistem Keuangan

     Dengan tidak berlakunya prinsip zero hour rules, seluruh Transfer Dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai dengan saat ditutupnya sistem operasional Bank atau diucapkannya putusan pernyataan pailit badan usaha berbadan hukum ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b paragraf 2]

 

Standing Instruction

     Perintah Transfer Dana yang dapat diberikan untuk lebih dari satu kali pembayaran dalam ketentuan ini antara lain standing instruction, yaitu Pengirim cukup menerbitkan Perintah Transfer Dana satu kali untuk dilaksanakan lebih dari satu kali oleh  ... [Penjelasan Pasal 7 Ayat (2)]

 

Suara

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Surat

 ~ pemberitahuan dapat dilakukan

     Pemberitahuan dapat dilakukan melalui surat atau sarana tertulis lain kepada Pengirim Asal atau melalui media cetak. Dalam hal pemberitahuan tersebut dilakukan melalui media cetak, pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya harus dimuat dalam satu media  ... [Penjelasan Pasal 22]

 

Surat Elektronik (Electronic Mail),

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

 

 

 

T

 

Tanda

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Tanda Tangan Elektronik

     Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah informasi elektronik yang dilekatkan yang memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, ... [Penjelasan Pasal 77]

 

~ dalam menilai keabsahan

     Dalam menilai keabsahan suatu tanda tangan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. [Penjelasan Pasal 77 paragraf 2]

 

~ memiliki kekuatan hukum yang sah

     Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana memiliki kekuatan hukum yang sah. [Pasal 77]

 

Tanggal Efektif

 ~ tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen

     Seluruh ketentuan yang terkait dengan tanggal penarikan, tanggal efektif, tenggang waktu penawaran, dan kedaluwarsa tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen. [Penjelasan Pasal 67]

 

Tanggal Pelaksanaan

     Tanggal Pelaksanaan (Execution Date) adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. [Pasal 1.16.]

 

~ pencantuman

     Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Pengirim Asal. [Pasal 10]

 

Tanggal Pembayaran

     Tanggal Pembayaran (Payment Date) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima. [Pasal 1.17.]

 

Tanggal Penarikan

 ~ tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen

     Seluruh ketentuan yang terkait dengan tanggal penarikan, tanggal efektif, tenggang waktu penawaran, dan kedaluwarsa tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen. [Penjelasan Pasal 67]

 

Tanggal Perintah Transfer Dana

 ~ muatan informasi Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi: a. identitas Pengirim Asal; b. identitas Penerima; c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer ... [Pasal 8 (1)]

 

Tanggal Valuta

 ~ penggunaan

     Penggunaan tanggal valuta sesuai dengan tanggal Pengaksepan disebabkan kewajiban Penyelenggara muncul pada saat Penyelenggara melakukan Pengaksepan. [Penjelasan Pasal 34 Ayat (2)]

 

~ penghitungan Dana yang dibayarkan

     Dalam hal Perintah Transfer Dana mencantumkan Tanggal Pembayaran dan Tanggal Pembayaran tersebut lebih akhir dari tanggal Pengaksepan, nilai Dana yang dibayarkan dihitung sesuai dengan tanggal valuta pada saat Pengaksepan. [Pasal 34 (2)]

 

Tanggal yang Lebih Akhir

 ~ maksud penggunaannya

     Penggunaan tanggal yang lebih akhir dimaksudkan agar Penyelenggara Penerima Akhir telah memiliki informasi untuk meneruskan Perintah Transfer Dana dan telah menerima Dana untuk dibayarkan. [Penjelasan Pasal 34 Ayat (1)]

 

~ pelaksanaan Pengaksepan Perintah Transfer Dana

     Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, Pengaksepan  ... [Pasal 34 (1)]

 

~ penggunaan

     Penggunaan tanggal yang lebih akhir dimaksudkan agar Penyelenggara Penerus telah memiliki informasi yang cukup untuk meneruskan Perintah Transfer Dana dan telah menerima Dana untuk ditransfer. [Penjelasan Pasal 30]

 

Tanggung Jawab

 ~ pembatasan

     •          Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Penyelenggara Penerima Akhir sehingga Penyelenggara Penerima Akhir tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 35 paragraf 2]

     •          Pembatasan tanggung jawab Penyelenggara Penerus dimaksudkan agar Penyelenggara Penerus tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 31]

     •          Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Penyelenggara Pengirim Asal sehingga Penyelenggara Pengirim Asal tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 20]

 

Tanpa Izin

 ~ melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana

     Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). [Pasal 79 (1)]

 

Tata Cara Pengenaan Biaya dan Kewajiban Pemberian Infor-masi

 ~ diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

     Ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya dan kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 68 (3)]

 

Teguran Tertulis

 ~ sanksi administratif

     Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif ... [Pasal 74]

 

Telegram

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Telekopi

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Teleks

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

Tenggang Waktu Penawaran

 ~ tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen

     Seluruh ketentuan yang terkait dengan tanggal penarikan, tanggal efektif, tenggang waktu penawaran, dan kedaluwarsa tunduk pada ketentuan yang mengatur setiap dokumen. [Penjelasan Pasal 67]

 

Terekam dan/atau Tercatat

 ~ tentang waktu Pengaksepan

     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika terdapat kesepakatan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus tentang waktu Pengaksepan yang terekam dan/atau tercatat dalam  ... [Pasal 36 (5)]

 

Tersedia Dana yang Cukup

     •          Yang dimaksud dengan "tersedia Dana yang cukup" adalah Dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana yang telah disetorkan secara tunai oleh Pengirim Asal atau telah tersedia dalam Rekening Pengirim Asal di Penyelenggara Pengirim ... [Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b]

     •          Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan: a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara  ... [Pasal 15 (1) a]

 

Tertulis

 ~ Pembatalan atas Perintah Transfer Dana

     Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. [Pasal 43]

 

~ Perintah Transfer Dana dapat disampaikan

     Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. [Pasal 7 (1)]

 

Tim Likuidasi

 ~ berhak menilai motif pelaksanaan transfer

     Dalam hal Penyelenggara berupa Bank, tim likuidasi berhak menilai motif pelaksanaan transfer dan meminta pembatalan Transfer Dana jika terbukti pelaksanaan transfer dilakukan dengan maksud untuk merugikan Bank. [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 1) paragraf 2]

 

Tim Likuidasi atau Kurator

 ~ hak menilai transaksi atau motif yang mendasari pelaksanaan Transfer Dana

     Dengan tidak berlakunya prinsip zero hour rules, dalam hal terjadi kondisi: 1) Pengirim Asal dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana tetap diteruskan kepada Penerima. Dengan adanya kondisi tersebut, tim likuidasi  ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 1)]

 

Tindak Pidana

 ~ dilakukan oleh korporasi

     Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. [Pasal 87 (1)]

 

Tindak Pidana Pencucian Uang

     •          Perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari suatu negara yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana antara lain dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 23 Ayat (1)]

     •          Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 41 paragraf 2]

     •          Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana" antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah. [Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf f]

     •          Yang dimaksud dengan "undang-undang" antara lain undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 38 Ayat (5)]

 

~ yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan

     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" misalnya peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 14 Ayat (3)]

 

~ yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lain

     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain" antara lain peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 14 Ayat (1)]

 

Transfer Dana

     Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. [Pasal 1.1.]

 

~ antar-Penyelenggara

     Yang dimaksud dengan "Transfer Dana antar-Penyelenggara" adalah Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara yang berbeda, baik dilakukan antar-Bank, antarbadan usaha bukan Bank, maupun antara Bank dan badan usaha bukan Bank. [Penjelasan Pasal 2 a paragraf 3]

 

~ antar-Penyelenggara  atau intra-Penyelenggara

     Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk: a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik  ...  [Pasal 2]

 

~ antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara

     Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan Penyelenggara di Indonesia, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, ... [Pasal 2 b.]

 

~ biaya

     Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana. [Pasal 68 (1)]

 

~ diatur berdasarkan kesepakatan di antara setiap pihak yang terlibat dalam setiap perjanjian

     Pengaturan sebagai perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri pada ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa walaupun Transfer Dana merupakan suatu rangkaian kegiatan, hubungan hukum di antara setiap pihak dalam proses Transfer Dana diatur ... [Penjelasan Pasal 5 Ayat (2)]

 

~ intra-Penyelenggara

     Yang dimaksud dengan "Transfer Dana intra-Penyelenggara" adalah Transfer Dana yang dilakukan oleh satu Penyelenggara yang sama, baik dilakukan antarkantor Penyelenggara yang sama maupun dalam satu kantor Penyelenggara yang sama. [Penjelasan Pasal 2 a]

 

~ kekeliruan dalam pelaksanaan

     Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. [Pasal 56 (1)]

 

~ ketentuan intern Penyelenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan

     Ketentuan intern Penyelenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan Transfer Dana, baik untuk keperluan Penyelenggara yang bersangkutan maupun dalam hubungannya dengan nasabah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini. [Pasal 4]

 

~ pembuktian keterlambatan atau kesalahan

     Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya ke ... [Pasal 78]

 

~ penyelenggara tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan

     Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya. [Pasal 79 (2)]

 

~ permintaan pembatalan

     Dalam hal Penyelenggara berupa Bank, tim likuidasi berhak menilai motif pelaksanaan transfer dan meminta pembatalan Transfer Dana jika terbukti pelaksanaan transfer dilakukan dengan maksud untuk merugikan Bank. [Penjelasan Pasal 3 Huruf b 1) paragraf 2]

 

~ proses berakhir

     Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [Pasal 40]

 

~ tata cara dari dan ke luar negeri

     Tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. [Pasal 8 (8)]

 

~ tidak menjadi batal dan wajib diselesaikan

     Dengan tidak berlakunya prinsip zero hour rules, seluruh Transfer Dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai dengan saat ditutupnya sistem operasional Bank atau diucapkannya putusan pernyataan pailit badan usaha berbadan hukum ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b paragraf 2]

 

~ timbulnya adanya Perjanjian

     Perjanjian yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana antara Pengirim Asal dan Penerima, perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima A ... [Pasal 5 (2)]

 

~ yang melakukan kegiatan penyelenggaraan

     Badan Usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini. [Pasal 70]

 

Transfer Dana lihat juga Perintah Transfer Dana

     Dengan adanya Pengaksepan dari Penyelenggara Penerima atas Perintah Transfer Dana dari Pengirim, hal itu berarti telah ada kesepakatan dari Penyelenggara Penerima untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim. [Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)]

 

Transfer Debit

 ~ kegiatan pelaksanaan pembayaran

     Kegiatan pelaksanaan pembayaran dalam transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Transfer Dana, kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, dengan penyesuaian penyebutan sebagai berikut: a. Pengirim Asal me ... [Pasal 66]

 

~ pelaksanaan pembayaran

     pelaksanaan pembayaran, yaitu kegiatan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, baik atas beban dirinya sendiri maupun atas perintah dan beban Pembayar Transfer Debit melaksanakan Transfer Dana kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, untuk  ... [Pasal 60 b.]

 

~ penggunaan sarana tunduk pada setiap ketentuan

     Dalam hal terdapat ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai sarana transfer debit yang digunakan sebagai Perintah Transfer Debit, penggunaan sarana transfer debit tersebut tunduk pada setiap ketentuan tersebut sepanjang tidak  ... [Pasal 67]

 

~ permintaan pembayaran

     Transfer debit merupakan rangkaian 2 (dua) kegiatan yang tidak terpisahkan, yang meliputi: a. permintaan pembayaran, yaitu kegiatan Penyelenggara Pengirim Transfer Debit, baik untuk kepentingannya sendiri maupun atas permintaan Pengirim Transfer Debit de ... [Pasal 60]

 

~ yang mendasari pelaksanaan

     Dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pendebitan langsung atas Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dilakukan jika  ... [Pasal 62 (4)]

 

Transfer Debit lihat juga Sarana Transfer Debit

     Sarana transfer debit yang diterbitkan sendiri oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit antara lain nota debit antar-Bank. [Penjelasan Pasal 60 Huruf a]

 

Tulisan

     Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

 

 

 

 

U

 

Undang-Undang

     Yang dimaksud dengan "undang-undang" antara lain undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. [Penjelasan Pasal 38 Ayat (5)]

 

~ yang mengatur mengenai perbankan

     Kewajiban memperoleh izin dilakukan mengingat kegiatan Transfer Dana pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya diamanatkan untuk ditransfer. Kewajiban untuk memperoleh izin tidak berlaku ... [Penjelasan Pasal 69 Ayat (1)]

 

Undang-Undang ini

 ~ mulai berlaku pada tanggal diundangkan

     Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [Pasal 91]

 

~ pada saat mulai berlaku

     Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun; ... [Pasal 89]

 

Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya

     •          Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Penyelenggara Penerima Akhir sehingga Penyelenggara Penerima Akhir tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 35 paragraf 2]

     •          Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Penyelenggara Pengirim Asal sehingga Penyelenggara Pengirim Asal tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 20]

     •          Pembatasan tanggung jawab Penyelenggara Penerus dimaksudkan agar Penyelenggara Penerus tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 31]

     •          Terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima ditandai dengan dilakukannya salah satu kegiatan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 35]

     •          Penyelenggara Penerima Akhir yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima sesuai dengan ketentuan dalam Undang- ... [Pasal 35]

     •          Penyelenggara Penerus yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan  ... [Pasal 31]

 

Untuk Kepentingan Penerima

     •          Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, Penyelenggara Penerima Akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan Pengaksepan d ... [Pasal 57 (1)]

     •          Tanggal Pembayaran (Payment Date) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima. [Pasal 1.17.]

     •          Terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima ditandai dengan dilakukannya salah satu kegiatan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. [Penjelasan Pasal 35]

     •          Penyelenggara Penerima Akhir yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima sesuai dengan ketentuan dalam Undang- ... [Pasal 35]

 

~ alokasi dana

     mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima; [Pasal 36 (2) c.]

 

 

 

 

V

 

Valuta lihat Tanggal Valuta

     Penggunaan tanggal valuta sesuai dengan tanggal Pengaksepan disebabkan kewajiban Penyelenggara muncul pada saat Penyelenggara melakukan Pengaksepan. [Penjelasan Pasal 34 Ayat (2)]

 

 

 

 

 

 

W

 

Waktu

 ~ kesepakatan Pengaksepan tidak harus dalam bentuk kontrak

     Kesepakatan tentang waktu Pengaksepan tidak harus dalam bentuk kontrak, tetapi dapat juga dalam bentuk kesepakatan secara lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penyelenggara yang berwenang. [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf b]

 

~ penyimpangan

     Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan dan jangka waktu yang wajar. [Pasal 63 (4)]

 

~ penyimpangan Pengaksepan

     Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terdapat: a. alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah diterimanya Perintah Transfer Dana; atau [Pasal 16 (2)]

 

Waktu yang Cukup

     Perubahan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Penerima jika Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan perubahan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah- ...  [Pasal 46 (2)]

 

~ bersifat kasuistik dan situasional

     Dalam ketentuan ini, waktu yang cukup bersifat kasuistik dan situasional antara lain terkait dengan Sistem Transfer Dana yang digunakan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana. [Penjelasan Pasal 46 Ayat (2)]

 

Waktu yang Wajar

     Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali sebanyak 2 ... [Pasal 37 (1)]

 

Warkat Transfer

 ~ bentuk penerbitan Perintah Transfer Dana

     Perintah Transfer Dana yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dapat berbentuk, antara lain: a. warkat transfer; b. data elektronik yang berisi Perintah Transfer Dana untuk diproses dalam Sistem Transfer Dana; atau c. pemrograman dalam aplikasi ... [Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b]

 

Wesel lihat Cek, Bilyet Biro, dan Wesel

     Sarana transfer debit tertentu yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit antara lain cek, bilyet giro, dan wesel. [Penjelasan Pasal 60 Huruf a paragraf 2]

 

 

 

 

Z

 

Zero Hour Rules lihat prinsip zero hour rules

     Prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 yang disebut zero hour rules merupakan suatu prinsip dalam hukum kepailitan yang menetapkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh Penyelenggara setelah pukul 00.00 pada tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf b]

Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia