CMS modules by everest poker.

Articles

Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw

Print
Category: Buku Teks

Josua Sitompul, SH, IMM
Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana
xiv + 416 hlm; 21 cm
ISBN 979-3999-81-4, Rp 75.000,-

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia.  Di lain pihak, hukum merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh negara. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Ketertiban dan keadilan dicapai

dengan menjaga kepentingan tertentu, baik individu maupun masyarakat. Di dalam masyarakat terjadi dinamika dan di dalam masyarakat pula muncul kejahatan. Teknologi dan masyarakat bersifat dinamis karena terus berkembang, demikian juga kejahatan. Hukum harus merespon perkembangan teknologi dan kejahatan berbasis teknologi. 

Buku ini membahas konsep cyberspace, cybercrimes, dan cyberlaw. Pembahasan buku ini dimulai dengan sejarah perkembangan teknologi informasi, termasuk istilah cyber. Kemudian, Bab II akan membahas beberapa konsep yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana mengatur cyberspace. Konsep transaksi elektronik akan dibahas dalam Bab III. Transaksi dilakukan berdasarkan kepentingan, dan dalam tiap transaksi ada risiko. Teknologi merupakan alat yang dapat digunakan pihak bertransaksi untuk menjaga kepentingannya dan memitigasi risiko. Oleh karena itu, diperlukan checks and balances dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak dan risiko yang dihadapinya. Dalam Bab IV akan dikupas instrumen hukum termasuk pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi regional dan internasional dalam menangani tindak pidana siber, khususnya Convention on Cybercrime sebagai acuan pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE.

Pembahasan secara rinci mengenai pengaturan cybercrimes dan cyberlaw di Indonesia merupakan inti dari buku ini. UU ITE merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana siber baik hukum pidana maupun hukum acara pidana. Dalam Bab V akan dibahas secara detail pengaturan tiap-tiap ketentuan cybercrime dalam UU ITE, mulai dari tujuan pengaturanya dan pembahasan unsur-unsur pasal. Penjelasan unsur-unsur tersebut bersifat praktis sehingga bab ini dapat sangat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam memahami penggunaan pasal-pasal untuk menangani tindak pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, termasuk bagi para akademisi yang melakukan kajian-kajian dari bidang-bidang ini. Kemudian pengaturan hukum acara pidana dalam UU ITE serta pembahasan permasalahan hukum yang timbul dalam praktik juga akan dibahas dalam buku ini. Bab VI membahas alat bukti elektronik, sedangkan pengaturan penyidikan dibahas dalam Bab VII.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Kata Sambutan
Komentar
Daftar Isi
Gambar dan Tabel

BAB I  CYBERSPACE, CYBERCRIME, CYBERLAW:  MENGAPA SIBER LEBIH TEPAT
A. Bermula dari Cybernetics
B. Cyber: Bukan Hanya Sekedar Istilah
C. Perkembangan Teknologi Komputer
D. Perkembangan Internet
E. Dampak Perkembangan Teknologi Komputer dan Internet

BAB II  CYBERSPACE, CYBERCRIME, CYBERLAW:  BAGAIMANA MENGATUR CYBERSPACE
A. Latar Belakang
B. Cyberspace & Cybercrime
1. Cyberspace
2. Cybercrime
C. Pendekatan Pengaturan Cyberspace & Cybercrime
1. Cyberlaw
a. Teori Instrumental
b. Teori Substansial
c. Pendekatan Sintesa Teori Hukum dan Teknologi
d. Implementasi
e. Urgensi Pengaturan Computer-Related Fraud
2. Modalities of Regulation
a. Hukum, Norma, Pasar
b. Code is Law
D. Penutup

BAB III  eTRANSAKSI: SUATU PERSPEKTIF
A. Latar Belakang
B. Transaksi Konvensional
1. Konsep
2. Persyaratan Kontrak Menurut KUHPerdata
3. Mekanisme Check and Balance
C. Transaksi Elektronik
1. Konsep
a. Terjadinya Transaksi Elektronik
b. Pengiriman dan Penerimaan
c. Kontrak dan Agen Elektronik
2. Mekanisme Check and Balance dalam eTransaksi
a. Risiko Keamanan Informasi
(1) Virus
(2) Bugs
b. Risiko Berhubungan dengan Para Pihak
c. Teknologi dalam Menerapkan Mekanisme Check and Balance
D. Penutup

BAB IV  CYBERLAW: URGENSI HARMONISASI
A. Peranan Instrumen Hukum Internasional dan Regional
1. Convention on Cybercrime
a. Terminologi yang Digunakan
b. Pengaturan Pidana
c. Pembatasan Pertanggungjawaban Pidana
d. Pengaturan Prosedural
e. Kerja Sama Internasional
2. Pedoman International Telecommunication Union
3. Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa
4. Upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
B. Penutup

BAB V PENGATURAN CYBERCRIMES DALAM UU ITE
A. Latar Belakang UU ITE
B. Keberlakuan UU ITE: Asas Ekstrateritorial
C. Pengaturan Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
1. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Aktivitas Ilegal
a. Konten Ilegal (Illegal Content)
(1). Pasal 27 ayat (1) – Kesusilaan
(a) Dengan sengaja dan tanpa hak
(b) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya
(c) Informasi atau Dokumen Elektronik
(d) Muatan yang melanggar kesusilaan
(e) Tantangan Bagi Aparat Penegak Hukum
(f) Contoh Kasus
(2). Pasal 27 ayat (2) – Perjudian
(a) Pelaku perjudian
(b) Muatan perjudian
(c) Permasalahan yurisdiksi
(3). Pasal 27 ayat (3) – Penghinaan/Pencemaran Nama Baik
(a) Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
(b) Putusan Mahkamah Konstitusi
(4). Pasal 27 ayat (4) – Pemerasan/Pengancaman
(5). Pasal 28 ayat (1) – Berita Bohong dan Menyesatkan yang Merugikan Konsumen
(a) Urgensi pengaturan
(b) Gambaran permasalahan
(c) Berita Bohong dan menyesatkan
(d) Delik materil
(6). Pasal 28 ayat (2) – Muatan SARA
(7). Pasal 29 – Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti
b. Akses Ilegal 198
(1). Pasal 30 ayat (1) – Delik Umum Akses Ilegal
(2). Pasal 30 ayat (2) – Akses Ilegal untuk Mendapatkan Informasi
(3). Pasal 30 ayat (3) – Akses Ilegal dengan Melanggar Menerobos, Melampaui, atau
Menjebol Pengamanan
c. Intersepsi Ilegal
(1). Landasan Filosofis Intersepsi
(a) Undang-Undang yang mengatur Intersepsi/Penyadapan
(b) Ruang Lingkup Intersepsi
(2) Pasal 31 ayat (1) – Intersepsi Ilegal dalam Sistem Elektronik
(3) Pasal 31 ayat (2) – Intersepsi Ilegal atas Transmisi
(4) Pasal 31 ayat (3) – Pengecualian
(5) Pasal 31 ayat (4) – Putusan Mahkamah Konstitusi
(6) Peraturan Pemerintah Mengenai Intersepsi
(7) Satu Aspek Intersepsi
2. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Gangguan terhadap Data dan Sistem (Data
Interference & System Interference)
a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (Data Interference)
(1). Pasal 32 ayat (1) Gangguan dalam satu Sistem Elektronik
(2). Pasal 32 ayat (2) Memindahkan Informasi atau Dokumen Elektronik antar
Sistem (Pasal 32 ayat (2) UU ITE)
(3). Pasal 32 ayat (3) Gangguan yang Menyebabkan Terbukanya rahasia
 b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference) – Pasal 33 UU ITE
3. Tindak Pidana penyalahgunaan alat dan perangkat untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Misuse of Device – Pasal 34 UU ITE)
a. Urgensi
b. Ruang Lingkup
c. Pengecualian
4. Tindak Pidana Pemalsuan Informasi atau Dokumen Elektronik (Computer Related Forgery)
5. Tindak Pidana Tambahan (accessoir – Pasal 36 UU ITE)
6. Permasalahan Yurisdiksi Tindak Pidana dalam Pasal 37 UU ITE
7. Pemberatan-pemberatan ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE)
D. Simpulan

BAB VI  ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
A. Latar Belakang
B. Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Perundang-Undangan
1. Negatief Wettelijke Stelsel
2. Alat Bukti menurut KUHAP
C. Inti Masalah: Pengaturan Alat Bukti Elektronik
1. UU Dokumen Perusahaan
2. UU Terorisme
3. UU Tindak Pidana Pencucian Uang
4. UU Tindak Pidana Korupsi
5. UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. UU ITE
D. Keabsahan Alat Bukti Elektronik
E. Urgensi Pengaturan yang Lebih Spesifik
F. Digital Forensik
G. Putusan Pengadilan terkait Alat Bukti Elektronik
1. Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.B/2003.PN Jak Pus
2. Putusan Perkara Pidana Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt Sel
3. Putusan Perkara Pidana Nomor 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST
4. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.B/2004/PN.KPG
5. Putusan Perkara Pidana Nomor 10/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST
H. Sekilas Pengaturan Alat Bukti Elektronik di Amerika Serikat
I. Penutup

BAB VII  PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER
A. Pendahuluan
B. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Siber
1. Penyidikan
2. Penyidik dan Kewenangannya
3. Perlindungan terhadap privasi, informasi, dan pelayanan publik
4. Penggeledehan dan penyitaan Sistem Elektronik
5. Penangkapan dan Penahanan
C. Suatu Contoh
D. Penutup

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT SINGKAT PENULIS
LAMPIRAN 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
LAMPIRAN 2 Convention on Cybercrime

Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia